Transcription

View metadata, citation and similar papers at core.ac.ukbrought to you byCOREprovided by Jurnal Wawasan Yuridika (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAIFAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIAAtang Hermawan UsmanKaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah Jawa BaratE-mail : atang [email protected] is the Law State. This statement identifies that everything must be based on law. Theassertion of Law State principle is contained in article1 paragraph (3) of 1945 Constitution.Law has goals. One of those goals is to obtain legal certainty. Nevertheless, law in Indonesiahas not given legal certainty to Indonesian citizens. Some factors of the lacks of lawenforcement in Indonesia are society's law awareness and government's law awareness.There should be some efforts and hard work to uphold the law in Indonesia, and hard effortsfrom every element, both society and government.Keywords: awareness; law; society; government; IndonesiaAbstrakIndonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segalasesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip NegaraHukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memilikitujuan, salah satu tujuan dibentuknnya hukum adalah untuk memperoleh kepastianhukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagiwarganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknnya hukum di Indonesia yangdikemukakam oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaranhukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum daripemerintah.dioerlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam meneggakan hukum diIndonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagaielemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.Keywords: awareness; law; society; government; IndonesiaA. PENDAHULUANSalah satu perubahan mendasarsetelah dilakukan Amandemen terhadapUUD 1945 dalam suatu rangkaian yangterdiri atas empat tahapan pada tahun1999 sampai tahun 2002 adalahpenegasan dianutnya prinsip NegaraHukum sebagaimana tertuang pada pasal 1ayat (3) UUD 1945.Negara Hukum yang diidealkan adalahnegara hukum yang berdasarkan26pengakuan kedaulatan adalah ditanganrakyat yaitu suatu negara hukum anhukum,sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1ayat (2); “Kedaulatan berada ditanganrakyat dan dilaksanakan menurut Undangundang Dasar” Jo pasal 1 ayat (3)menyatakan, “Indonesia adalah NegaraHukum”.Dengan demikian UUD 1945 adalahJurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

aturanhukumtertinggiyangkeberadaannya dilandasi legitimasikedaulatan rakyat dan negara hukum. Olehkarena itu UUD 1945 dipandang sebagaibentuk kesepakatan bersama (generalagreement) “seluruh rakyat Indonesia”yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligusmembawa konsekuensi bahwa UUD 1945merupakan aturan tertinggi dalamkehidupan berbangsa dan bernegara yangmengatur bagaimana kedaulatan rakyatakan dilaksanakan. Inilah yang secarateoritis disebut dengan SupremasiKonstitusi sebagai salah satu prinsiputama tegaknya negara hukum yangdemokratis.Agar tujuan nasional dapat tercapai,pelaksanaanaturan-aturandasarkonstitusi dalam praktek kehidupanberbangsa dan bernegara menjadi syaratmutlak yang harus dipenuhi, oleh karenaitu konstitusi harus dikawal denganpengertian agar selalu benar-benardilaksanakan.Sesuai dengan salah satu pengertiannegara hukum, dimana setiap tindakanpenyelenggaraan negara serta warganegara harus dilakukan berdasarkan dandi dalam koridor hukum, maka yang harusmengawal konsitusi adalah segenappenyelenggara negara dan seluruh wargan e ga ra d e n ga n c a ra m e n j a l a n ka nwewenang,hakdankewajibankonstitusionalnya. Apabila setiap pejabatdan aparat penyelenggara negara telahmemahami UUD 1945 serta melaksanakanwewenangnya berdasarkan hukum,kebijakan dan tindakan yang dihasilkanadalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.Hal itu harus diimbangi denganpelaksanaan oleh seluruh warga negara.Untuk itu juga dibutuhkan adanya“kesadaran berkonstitusi” warga negara,tidak saja untuk melaksanakan peraturanperundang-undangan dan kebijakanyang dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapijuga untuk dapat melakukan kontrolpelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentukperaturanperundang - undangan,kebijakanmaupuntindakanpenyelenggara negara. Fungsi kontrol darimasyarakat diperlukan beriringan denganpenerapan prinsip saling mengawasi danmengimbangi dalam sistem ketatanegaraan. Hal itu karena antara UUD 1945dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, kebijakan serta tindakanpenyelenggara negara, terdapat jarak yangmemungkinkan adanya bias, bahkanpertentangan dalam pelaksanaan UUD1945.Untuk mewujudkan hal tersebutdiatas, kedalam hukum di Indonesiadewasa ini masih jauh dari apa yangdiharapkan. Hal ini disebabkan antara lainkarena substansi hukum (peraturanperundang-undangan) relatif kurangrensponsif, tumpang tindih, dan kerancuanhukum, dan kurangnya sarana danprasarana hukum, terbatasnya integritasdan profesionalisme aparat penegakhukum, kesadaraan hukum, mutupelayanan serta kepastian dan keadilanhukum sehingga mengakibatkanpenegakan prinsip-prinsip negara hukumbelum dapat diwujudkan secara optimal.Demikian pula, bahwa hukum dinegara Indonesia tidak selalu dapat dilihatsebagai penjamin kepastian hukum,penegak hak-hak masyarakat, ataupenjamin keadilan. Banyak sekaliperatuaran yang tumpul, tidak mempanJurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 201427

memotong kesewenang-wenangan, tidakmampu menegakkan keadilan dan tidakdapat menampilkan dirinya sebagaipedoman yang harus diikuti dalammenyelesaikan berbagai kasus yangseharusnya bisa dijawab oleh hukum.Bahkan banyak produk hukum yang lebihbanyak diwarnai oleh kepentingankepentingan politik pemegang kekuasaan1dominan.Ternyata hukum tidak steril darisubsistem kemasyakatan lainnya. Politikkerapkali melakukan intervensi ataspembuatan dan pelaksanaan hukum,sehingga memasuki wilayah politik2hukum. Politik hukum secara sederhanadapat dirumuskan sebagai kebijaksanaanpolitik (legal policy) yang akan atau telahdilaksanakan secara nasional olehpemerintah; mencakup pula pengertiantentangbagaimanapolitikmempengaruhi hukum dengan caramelihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakanhukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanyadipandang sebagai pasal-pasal yangbersifat imperatif atau keharusankeharusan yang bersifat das sollen,melainkan harus dipandang sebagaisubsistem yang dalam kenyataan (das sein)bukan tidak mungkin sangat ditentukanoleh politik, baik dalam perumusan materidan pasal-pasalnya maupun dalamimplementasi dan penegakannya.Kondisi demikian mengakibatkanterjadinya krisis hukum dan penegakanprinsip-prinsip negara hukum masih12328memprihatinkan, seperti dalam bentuktindakkekerasan,diskriminasi,penanganan dan penyelesaian kasusberlarut-larutdankesewenangwenangan.Di dalam ilmu hukum dikenal denganadanya beberapa pendapat tentangkesadaran hukum. Diantara sekian banyakpendapat terdapat tentang kesadaranhukum. Diantara sekian banyak pendapat,terhadap suatu rumusan yang menyatakanbahwa sumber satu-satunya hukum dankekuatan mengikatnya hukum adalahkesadaran hukum masyarakat. Dikatakankemudian bahwa perasaan hukum dankeyakinan hukum individu di dalammasyarakat yang merupakan kesadaranhukum individu merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat.Selanjutnyapendapattersebutmenyatakan bahwa kesadaran-kesadaranhukum individu mengenai peristiwatertentu.Ada pula yang menyatakan bahwahukum ditentukan dan tergantung padapraktek-praktek sehari-hari dari pejabathukum, seperti hukum dan ketertibanumum, selanjutnya dikatakan bahwakesadaran hukum tersebut sejalan, akantetapi dalam kenyataannya tidak selaludemikian prosesnya, padahal kepastianhukum dan ketertiban umum selalumenuntut agar ketentuan-ketentuan3hukum tertulis ditaati.Hal tersebut diatas menyebabkankehidupan hukum dalam masyarakatselalu mengandung persoalan seperti :Moh. Mahfud, MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 1.Ibid.Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2005, hlm. 167.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

1. Kesadaranhukummasyarakatmengenai peristiwa-peristiwa tertentutidak sejalan dengan kesadaran hukumpara pejabat hukum.2. Kesadaran hukum atau pola perilakumasyarakat mengenai peristiwaperistiwa tertentu belum sejalandengan ketentuan-ketentuan hukumyang tertulis, pada khususnya yangmenyangkut kepastian hukum danketertiban umum.3. Kesadaran hukum para pejabat belumsejalan dengan ketentuan-ketentuanhukum yang tertulis.Peningkatankesadaranhukumseyogianya dilakukan melalui penerangandan penyuluhan hukum yang teratur atasdasarperencanaanyangmantap.Penyuluhan hukum bertujuan agar wargamasyarakat mengetahui dan memahamihukum-hukum tertentu. Penerangan danpenyuluhan hukum harus disesuaikandengan masalah-masalah hukum yang adadalam masyarakat pada suatu waktu yangmenjadi sasaran penyuluhan hukum.Demokrasi adalah menyangkutkesadaran, perilaku, dan struktur sosialyang relatif mapan, sehingga pembaruanterhadap hukum yang harus dilakukanoleh bangsa Indonesia akan membutuhkanwaktu yang relatif lama. Hal itu,masalahnya bukan saja menyangkutproduk-produk hukum berupa perundangundangan, kebijakan administrasi atauputusan hakim, tetapi menyangkut pulakesadaran hukum dan struktur sosial yangmenopangnya. Hal ini berkaitan denganproses demokratisasi yang menyangkuttransformasi sosial yang lebih luas.4Politik pembaruan hukum itudilaksanakan, Pertama-tama adalahdilaksanakan melalui evaluasi hukum danperundang-undangan (evaluatie vanwetgeving). Evaluasi hukum, berdasarkanpembaruan hukum untuk yang lebih baik,tujuannya agar hukum itu menjadi efektif.Seperti diketahui, efektivitas hukumberkaitan dengan peranan hukum sebagaialat atau instrument untuk tujuan politikreformasi yang demokratis berdasarkanUUD 1945 dengan melaksanakan nilainilai atau waarborg dari prinsip negarahukum.B. PEMBAHASAN1. Masyarakat, Hukum, KekuasaanDan Kesadaran HukumManusia bermasyarakat, hidup didalam apa yang dinamakan situasi sosialdan situasi alam. Situasi sosial merupakansuatu keadaan, di mana terdapat hubungantimbal balik antara manusia. Adanyasituasi sosial tersebut, dapat dikembalikanpada paling sedikit tiga faktor, yaitu:4a. Naluri manusia untuk hidup bersamadengan manusia,b. Keinginan untuk menyesuaikan diridengan orang lain, atau denganlingkungan sosialnya.c. Keinginan untuk menyesuaikan diridengan alam tkanterjadinyasituasikebersamaan dan situasi kehidupanberkelompok.Situasi kebersamaan ditandai denganfaktor, bahwa secara kebetulan orangorang berada di suatu tempat karenaSoerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, P.T. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1989, hlm 79.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 201429

adanya kepentingan atau pusat perhatianyang relatif sama. Situasi kehidupanberkelompok ditandai dengan adanyamotif yang sama, kecakapan yang berbedabeda, adanya struktur dan kaidah-kaidah.Kecuali daripada itu, orang-orang yangtergabung di dalamnya, merasa dirinyasebagai bagian dari kelompok sertamelakukan interaksi sosial yang at sebenarnya berintikanpada interaksi sosial. Interaksi sosialtersebut merupakan hubungan-hubungansosial yang dinamis, yang menyangkuthubungan antara orang-orang sebagaipribadi-pribadi, antara kelompokkelompok manusia, maupun antara orangperorangan dengan kelompok manusia.Suatu interaksi sosial tidak akan mungkinterjadi, apabila tidak memenuhi syaratsyarat adanya kontak dan komunikasi.Kontak sosial dapat terjadi antara orangperorangan, orang dengan kelompok atauantara kelompok-kelompok.Kehidupan sosial dianggap bertujuanuntuk mencapai kebahagiaan yang tidakidentik dengan kenikmatan, kesedapandan kemewahan. Kebahagiaan tidak dapatdibelidengankekayaanmateriil,kekuasaan, prestise maupun karenatermasyurnya seseorang. Usaha-usahauntuk selalu mengaitkan tujuan interaksisosialdengankekayaanmateril,kekuasaan, prestise dan ketermasyuran,hanya akan mendatangkan kesedihanserta kekecewaan belaka. Oleh karena itu,di dalam pergaulan hidup, seseorang harusdapat mempertahankan kehormatan diri530dan integritasnya. Caranya adalah5berpegang pada enam hal, yaitu :a. mendasarkan pada kebutuhan yangnyata (sabutuhe)b. efisiensi (saperlune)c. efektivitas (sacukupe)d. menyesuaikan diri dengan kebenaran(sabenere)e. sesuaidengankaidah-kaidah(samestine)f. tanpa memaksakan kemampuan fisikdan mental (sakepenake)Salah satu hal lain yang perludiperhatikan adalah, apa yang dinamakan"tepa salira". Artinya suatu usaha untukmemahami serta mengerti perasaan danmotivasi perikelakuan pihak lain melaluiproses identifikasi.Ciri-ciri tersebut di atas cenderunguntuk menghasilkan pola-pola interaksisosial yang bersifat asosiatif. Sifat asosiatiftersebut cenderung menuju ke bentukakomodasi yang artinya suatu keadaanseimbang dalam interaksi sosial danadanya usaha-usaha untuk meredakansuatu pertentangan atau perselisihan.Dan apabila pola-pola interaksi sosialtradisional tadi dihubungkan denganproses hukum, maka dapatlah dimengertibahwa titik tolak penyelesaian sengketabukanlah peraturan-peraturan hukum,akan tetapi pelenyapan dari konfliktersebut kalau perlu dengan netralisasimelalui kosmetika sosial. Maka para wargamasyarakat lebih cenderung untukberurusan dengan pejabat-pejabat hukum,daripadamentaatiperaturanperaturannya yang mengatur hak-hak dankewajiban-kewajibannya. Keadaan inilahIbid., hlm. 82.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

merupakansuatumasalah,yangmemerlukan pengarahan oleh hukum.Pengertian kekuasaan sebenarnyasecara implisit tercakup dalam pengertianpolitik, oleh karena politik merupakansuatu seni untuk membina kekuasaan.Kekuasaan mempunyai peranan yangsangat penting, oleh karena menentukannasib warga-warga masyarakat. Baikburuknya kekuasaan tadi selalu harusdiukur dengan kegunaannya ataufungsinya untuk mencapai tujuan yangterlebih dahulu telah ditentukan ataudisadari oleh masyarakat. Walaupun selaluada, kekuasaan tadi tak dapat dibagi secaramerata kepada semua warga masyarakat,oleh karena justru dari pembagian yangtidak merata tersebut timbul maknap o ko kdarike ku a s a a n ,ya i t ukemampuan-kemampuanuntukmempengaruhi pihak-pihak lain menurutkehendak yang ada pada pemegangkekuasaan.Adanya kekuasaan tergantung darihuhungan antara pihak yang memilikikemampuan untuk melancarkan pengaruhdari pihak lain yang menerima pengaruhitu dengan rela atau mungkin oleh karenaterpaksa.Apabilakekuasaanitudijelmakan pada diri seseorang, makabiasanya orang tersebut dinamakanpemimpin, dan yangmenerimapengaruhnyaadalahpengikutpengikutnya. Bedanya antara kekuasaandengan wcwenang atau wibawa adalah,b a h wa s e t i a p k e m a m p u a n u n t u kmempengaruhipihaklaindapatdinamakan kekuasaan; wewenang adalahkekuasaan yang ada pada seseorang atausekelompok orang yang mendapatdukunganataupengakuandarimasyarakat. Akan tctapi acapkali terjadi,bahwa letaknya wewenang yang diakuioleh masyarakat dan letaknya kekuasaanyang nyata, tidak berada di dalam satutangan atau tempat.Bentuk-bentuk kekuasaan padamasyarakat adalah beraneka ragamdengan masing-masing polanya. Akantetapi pada umumnya ada suatu polaumum yang ada di dalam setiapmasyarakat, walaupun pada -dasamyamasyarakat tadi mengalami perubahanperubahan. Biasanya bentuk dan sistemkekuasaan tadi selalu menyesuaikan diridengan masyarakat beserta adat-istiadatdan pola-pola perikelakuannya.Kemungkinannya adalah, bahwa didalamkeadaan-keadaan yang kritis, maka batasbatasnya dapat mengalami perubahanperubahan, akan tetapi pada umumnyagaris pemisah antara yang berkuasadengan yang dikuasai selalu ada. Gejalatersebut menimbulkan lapisan-lapisankekuasaan yang didasarkan pada rasakekhawatiran dari masyarakat akanterjadinya disintegrasi apabila tidak adakekuasaan. Oleh karena integrasimasyarakat dipertahankan oleh tata tertibsosial yang dijalankan oleh penguasa,maka masyarakat mengakui adanyalapisan-lapisan kekuasaan tersebut,walaupunkadang-kadanghalitumerupakan beban yang berat bagimasyarakat yang bersangkutan. Adanyafaktor pengikat antara warga-wargamasyarakat adalah, antara lain, atas dasargejala bahwa ada yang memerintah danada yang diperintah di dalam masyarakatyang bersangkutan.Apabila kekuasaan menjelma dalamdiri seseorang atau sekelompok orang,Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 201431

maka orang atau orang-orang tadidinamakan pemimpin (atau pemimpinpemimpin), sedangkan lembaganyaadalahkepemimpinan. Kepemimpinanmerupakan hasil daripada organisasisosial yang telah terbentuk atau sebagaihasil dinamika interaksi sosial. Munculnyaseorang pemimpin merupakan suatuproses dinamis yang sesuai dengankebutuhan - kebutuhankehidupanberkelompok. Apabila pada saat tersebuttidak muncul seorang pemimpin, makakemungkinan besar kelompok tersebutakan mengalami suatu integrasi.Seorang pemimpin di tengah-tengahharus selalu dapat mengamat-amatijalannya dan berkembangnya masyarakatyang dipimpinnya. Dari dia diharapkanagar dapat merumuskan perasaanperasaan serta keinginan-keinginanmasyarakat untuk memperbaiki keadaanyang kurang menguntungkan. Pemimpin dib e l a k a n g d i h a ra p k a n m e m p u nya ikemampuan-kemampuanuntukmengikuti perkembangan masyarakat,agar masyarakat tidak menyimpang dariniiai-nilai serta kaidah-kaidah yang padasnalit misi dihargai dan ditaati olehmasyarakat.Sendi-sendikepemimpinannya adalah keutuhan sertaharmoni di dalam masyarakat.Apabilamasalahkekuasaandihubungkan dengan hukum, maka palingsedikit terdapal dua hal yang meminta6perhatian utama . Pertama-tama adalahbahwa beberapa unsur kalangan hukumadalah para warga masyarakat yangmempunyai kedudukan-kedudukan yang6732mengandung aspek-aspek kekuasaan.Akan tetapi, kekuasaan tersebut tidakseyogianya untuk dipergunakan secarasewenang-wenang.Hal ini disebabkan oleh karena adapembatasan-pembatasantentangperanannya, yang ditentukan oleh tasan praktis daripadapenggunaan kekuasaan itu sendiri.Efektivitas pelaksanaan hukum ditentukanoleh, antara lain, sahnya hukum tadi;artinya, apakah hukum tadi dibentuk sertadilaksanakan oleh orang-orang ataubadan-badanyangbenar-benarmempunyai wewenang, yakni kekuasaanyang diakui. Di dalam arti inilah hukumdapat mempunyai pengaruh untukmembatasi kekuasaan. Akan tetapi,hukum juga merupakan suatu sarana bagipemegang kekuasaan untuk mengadakantata-tertib dan ketentraman dalam masyarakat, atau untukmempertahankansertamenambahkekuasaan,walaupun penggunaan hukum untukmaksud-maksud tersebut juga ada batasbatasnya. Hal ini disebabkan, oleh karena7hukum itu diperlukan :a. untukmengaturhak-hak dankewajiban-kewajiban yang mempunyai keserasian yang bertimbalbalik atas dasar kewenangan yangterbuka bagi setiap orang.b. untuk mengatur syarat-syarat yangdiperlukan sadar akan kewenangantersebut.c. untuk mengatur larangan-laranganyang bertujuan mencegah perbuatan-Ibid., hlm. 74.Hazairin, Op.Cit, hlm. 75.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

perbuatan yang menyimpang ataubahkan bertentangan dengan syaratsyarat kewenangan yang telahditentukan.d. untuk mengatur larangan-laranganyang mencegah perbuatan-perbuatanyang bertentangan dengan hak-hakdan kewajiban-kewajiban yang timbuldarikewenangan-kewenangantersebut.Hal kedua adalah, bahwa hukum antaralain, menciptakan hak-hak dan kewajibankewajiban beserta pelaksanaannya. Didalam hal ini, maka ada hak-hak dankewajiban-kewajibanwarga-wargamasyarakat yang tidak dapat diterapkan,oleh karena yang bersangkutan tidakmempunyaikekuasaanuntukmelaksanakannya. Akan tetapi sebaliknya,ada pula hak-hak yang dengan sendirinyadidukung oleh kekuasaan. Lagipula,apabila masyarakat mengakui adanya hakhak tertentu, maka hal itu pada umunnyaberartiadanya kekuasaanuntukmelaksanakan hak-hak tersebut melaluilembaga-lembaga hukum tertentu, olehkarena hukum tanpa kekuasaan untukmelaksanakannya merupakan hukum yangmati. Hal ini disebabkan, oleh karenahukumtersebut tidak mungkinditegaskandengansemata-matamengandalkan pada adanya konstitusitertulis atau adanya tradisi mengenaisupremasi hukum. Untuk melaksanakanpenegakan hukum tersebut di perlukanlembaga-lembagatertentuyangkekuasaannya diakui. Oleh karena itudapatlah dikatakan, bahwa di satu pihak.hukum, memberikan batas-batas padakekuasaan dan di lain pihak, kekuasaanmerupakan salah satu jaminan bagiberlakunya hukum.Pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) yangdikeluarkan dalam bentuk PeraturanPemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2005dapat kita lihat, bahwa pemerintahIndonesia mengadakan pembenahan dibidanghukum. Karena hukummemberikan batasan pada kekuasaan.Dalam RPJMN dapat kita lihat beberapaprogram pembangunan terutama dalamhal pembenahan dan politik hukum (Bab9), yaitu :a. program perencanaan hukum.b. program pembentukan hukumc. program peningkatan kinerja lembagaperadilan dan lembaga penegakanhukum lainnya.d. program peningkatan kualitas profesihukum.e. program peningkatan kesadaranhukum dan hak asasi manusia.Pada progaram ke lima tersebut di atasterdapat beberapa kegiatan yangdiantaranya adalah :a. pemantapanmetodemengembangan dan peningkatankesadaran hukum dan hak asasimanusia yang disusun berdasarkanpendekatan dua arah agarmasyarakat tidak hanya dianggapsebagai objek pembangunan tetapijuga sebagai subjek pembangunanserta benar-benar memahami danmenerapkan hak dan kewajibannyasesuai ketentuan yang berlaku.b. peningkatan penggunaan mediakomunikasi yang lebih moderndalam rangka pencapaian sasaranhukum pada berbagai lapisanmasyarakat.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 201433

c. pengkayaanmetodepengembangan dan peningkatankesadaran hukum dan hak asasimanusia secara terus menerusuntuk mengimbangi pluralistassosial yang ada dalam masyarakatmaupun sebagai implikasi dariglobalisasi.d. peningkatan kemampuan danprofesionalisme tenaga penyuluht i d a k s a j a d a r i ke m a m p u a nsubstansi hukum juga sosiologisertap e r i l a ku m a sya ra ka tsetempat, sehingga komunikasidalam menyampaikan materi dapatlebih tepat, dipahami dan diterimadengan baik oleh masyarakat.Ide tentang kesadaran warga-wargamasyarakat sebagai dasar sahnya hukumpositif tertulis ditemukan dalam ajaranajaran tentang Rechtsgefuhl atauRechtsbewustzijn yang intinya adalah,hahwa tidak ada hukum yang mengikatwarga- warga masyarakat kecuali atasdasar kesadaran hukumnya. Hal tersebutmerupakan salah satu aspek darikesadaran hukum, aspek lainnya adalahbahwa kesadaran hukum sering kalidikaitkan dengan pentaatan hukum,pembentukan hukum, dan efektivitashukum.Masalah kesadaran hukum, termasukpula di dalam ruang lingkup persoalanhukum dan-nilai-nilai sosial. Apabiladitinjau dari teori-teori modern tentanghukum dan pendapat para ahli hukumtentang sifat mengikat dari hukum, timbulbermacam permasalahan. Salah satupersoalan yang timbul, adalah mengenai834adanya suatu jurang pemisah antaraasumsi-asumsi tentang dasar keabsahanhukum tertulis, serta kenyataan daripadadipatuhinya hukum tersebut. Terdapatsuatu pendapat yang menyatakan bahwamengikatnya hukum terutama tergantungpada keyakinan seseorang. Hal inilah yangdinamakan teori rechtsbewustzijnKutchinsky mengemukakan suatugambaran tentang keterkaitan antaraaturan-aturan hukum dengan polaperilaku. dalam kaitannya dengan fungsihukum dalam masyarakat.8Ajaran tradisional, pada umumnyabertitik tolak pada suatu anggapan bahwahukum secara jelas merumuskan perikelakuan-perikelakuan yang dilarang danatau yang diperbolehkan. Bahwa hukumtersebut dengan sendirinya dipatuhi olehsebagian besar dari warga masyarakat.Ajaran ini terkenal dengan nama covariance theory, yang berasumsi bahwaada kecocokan antara hukum denganpola-pola perikelakuan hukum (BerlKutchinsky,1973 :102 ).Ajaranlain menyatakan bahwa hukum hanyaefektif apabila didasarkan pada volksgeistatau rechtsbewustzijn (F.C Van savigny,penganut mazhab kebudayaan).Suatu hal yang perlu dicatat bahwaajaranatauteoritersebutmempermasalahkan kesadaran hukumyang dianggap sebagai mediator antarahukum dengan pola-pola perikelakuanmanusia dalam masyarakat baik secaraindividu maupun kolektif. Sebenarnya,kesadaran hukum tersebut banyak sekalimenyangkut aspek-aspek kognitif danperasaan yang seringkali dianggap sebagaiR. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 49.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

faktor-faktor yang mempengaruhihubungan antara hukum dengan pola-pulaperikelakuan manusia dalam masyarakat.Perhatian mengenai masalah-masalahyang berkaitan dengan kesadaran hukum,telah dimulai sejak lama, walaupunperhatian tersebut telah lama ada, akantetapi penelitian terhadap masalahkesadaran hukum merupakan suatu usahailmiah yang relatif baru.Di dalam ilmu hukum, adakalanyadibedakan antara kesadaran hukumdengan perasaan hukum. Perasaan hukumdiartikan schagai penilaian hukum yangtimbul secara serta merta dari masyarakatdalam kaitannya dengan masalah keadilan.Kesadaranhukumlebihbanyakmerupakan perumusan dari kalanganhukum mengenai penilaian tersebut, yangtelah dila kukan secara ilmiah. Jadikesadaran hukum sebenarnya merupakankesadaran atau nilai-nilai yang terdapatdalam manusia tentang hukum yang adaatau tentang hokum yang diharapkan ada.Dengan demikian yang ditekankan dalamhal ini adalah nilai-nilai tentang fungsihukum dan bukan terhadap kejadiankejadian yang konkret dalam masyarakatyang bersangkutan. Bila demikian,kesadaran hukum menekankan tentangnilai-nilai masyarakat tentang fungsi apayang hendaknya dijalankan oleh hukumdalam masyarakat. Berdasarkan pendapattersebut di atas, dapat dikatakan bahwapersoalannya di sini kembali kepadamasalah dasar dari validitas hukum yangberlaku,yangakhirnyaharusdikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.Suatu konsepsi lain yang eratkaitannya dengan kesadaran hukum atauyang mencakup kesadaran hukum, adalahkonsepsi mengenai kebudayaan hukum(legal culture). Konsepsi ini secara relatifbaru dikembangkan, dan salah satukeguna a nnya a da la h unt uk da pa tmengetahui perihal nilai-nilai terhadapprosedur hukum maupun substansinya.Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaranhukum dibandingkan dengan konsepsikebudayaan hukum, konsepsi kebudayaanhukum lebih luas ruang lingkupnya. Hal inidisebabkan hukum terdapat di dalamsetiap masyarakat manusia, betapa punsederhana dan kecilnya ma syarakattersebut.Oleh karena hukum tersebutmerupakan bagian dari kebudayaan, makahukum tidak dapat dipisahkan dari jiwadan cara berpikir dari masyarakat yangmendukung kebudayaan tersebut. Bahkan,lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwahukum merupakan penjelmaan dari jiwadan cara ber pikir masyarakat yangbersangkutan.Pada umumnya kesadaran hukumdikaitkan dengan ketaatan hukum atauefektivitas hukum. Dengan perkataan lain,kesadaran hukum menyangkut apakahketentuan hukum tertentu benar-benarberfungsi atau tidak dalam masyarakat.Tentangfaktor-faktoryangmenyebabkan masyarakat mematuhihukum, yaitu :Pertama, Compliance, diartikan sebagaisuatu kepatuhan yang didasarkan padaharapan akan suatu imbalan dan usahauntuk rnenghindarkan diri dari hukumanatau sanksi yang mungkin dikenakanapabila seseorang melanggar ketentuanhukum. Kepatuhan ini sarna sekali tidakdidasarkan pada suatu keyakinan padatujuan kaidah hukum yang bersangkutan,Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 201435

dan lebih didasarkan pada pengendaliandari pemegang kekuasaan. Sebagaiakibatnya, kepatuhan hukum akan adaapabila ada pengawasan yang ketatterhadap pelaksanaan kaidah-kaidahhukum tersebut.Kedua, Identification, terjadi bilakepatuhan terhadap kaidah hukum adabukan karena nilai intrinsiknya, akantetapi agar keanggotaan kelompok tetapterjaga serta ada hubungan baik denganmereka yang diberi wewenang untukmenerapkan kaidah-kaidah hukurntersehut. Daya tarik untuk patuh adalahkeuntungan yang diperoleh darihubungan-hubungan tersebut, sehinggakepatuhan pun tergantung pada baikburuknya inter aksi tadi. Walaupunseseorang tidak menyukai penegak hukumakantetapi proses identifikasiterhadapnya berjalan terus dan mulaiberkernbang perasaan-perasaan positifterhadapnya. Hal ini disebabkan, olehkarena orang yang bersangkutan berusahauntuk mengatasi perasaan-perasaankekhawatiran-nya terhadap kekecewaantertentu, dengan jalan menguasai obyekfrustasi tersebut dengan rnengadakanidentifikasi. Penderitaan yang ada sebagaiakibat pertentangan nilai-nilai diatasinyadengan menerima nilai-nilai penegakhukum.Ketiga, Internalization, pada tahap iniseseorang mernatuhi kaidah-kaidahhukum dikarenakan secara intrinsikkepatuhan tadi rnempunyai irnbalan. Isikaidah-kaidah tersebut adalah sesuaidengan nilai-nilainya dari pribadi yangbersangkutan, atau oleh karena diamengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah36suatu konformitas yang didasarkan padamotivasi secara intrinsik. Titik sentral darikekuatan proses ini adalah kepercayaanorang tadi terhadap tujuan dari kaidahkaidah bersangkutan, terlepas daripengaruh atau nilai-nilainya terhadapkelompok atau pemegang kekuasaanmaupun pengawasannyaKeempat, Kepentingan-kepentinganpada warga masyarakat (tambahan dariSoerjono Soekanto).Di antara keempat faktor tersebut diatas, dapat berdiri sendiri-sendiri dapatpula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sehagian dari keempat faktor diatas. Jadi seseorang mematuhi hukumdapat dikarenakan ia takut sanksi yangakan dikenakan apabila ia melanggarhukum. Atau mungkin juga seseorangmematuhi hukum karena kepentingankepentingannya terjamin oleh hukum,bahkan mungkin ia mematuhi hukumkarena ia merasa hukum yang berlakusesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalamdirinya. Namun demikian, hal-hal tersebutdi atas terlepas dari masalah apakahseseorang setuju atau tidak setujuterhadap substansi maupun prosedurhukum yang ada.Masalah kepatuhan hukum atauketaatan terhadap hukum merupakansuatu unsur saja dari persoalan yang lebihluas, yaitu kesadaran hukum. Dari berbagaiarti hukum, salah satu di antaranya, hukumdiartikan seh

Konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Agar tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu konstitusi harus dikawal dengan .