Transcription

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKKDAFTAR ISIBAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANG . 1B. LANDASAN HUKUM. 2C. MAKSUD DAN TUJUAN . 2BAB IIBIDANG KELEMBAGAANA. KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK . 3B. SUSUNAN KEPENGURUSAN TP PKK . 31. Pusat . 32. Daerah . 42.1 Provinsi . 42.2 Kabupaten/Kota . 52.3 Kecamatan . 62.4 Desa . 72.5 Kelurahan . 7C. KRITERIA PENGURUS TP PKK . 8D. KETENTUAN-KETENTUAN TP PKK . 81. Pusat . 82. Daerah . 92.1 Provinsi . 92.2 Kabupaten/Kota . 92.3 Kecamatan . 92.4 Desa/Kelurahan . 9E. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KETUA UMUM/KETUA TP PKKDAERAH DAN PENGURUS TP PKK . 91. Ketua Umum dan Ketua TP PKK Daerah . 92. Pengurus . 103. Tata Cara Pelantikan, Pengukuhan dan Serah Terima . 103.1 Pusat . 103.2 Daerah . 104. Dasar Pelantikan dan Serah Terima . 115. Petugas Acara Pelantikan, Pengukuhan dan Serah Terima . 116. Undangan . 127. Ketentuan Lainnya . 12F. MASA BAKTI TP PKK . 12G. PEMBERHENTIAN KETUA UMUM/KETUA TP PKK DAERAH DANPENGURUS TP PKK . 13H. TUGAS DAN FUNGSI TP PKK . 131. Tugas . 132. Fungsi . 14DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAAii

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK3. Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK di Semua Jenjang . 14a. TP PKK Pusat . 14b. TP PKK Provinsi . 15c. TP PKK Kabupaten/Kota . 15d. TP PKK Kecamatan . 16e. TP PKK Desa/Kelurahan . 164. Tugas Pokok, Peranan dan Tanggung Jawab Masing-MasingUnsur . 17a. TP PKK Pusat . 17b. TP PKK Provinsi . 20c. TP PKK Kabupaten/Kota . 22d. TP PKK Kecamatan . 24a. TP PKK Desa/Kelurahan . 26I. TATA KERJA . 271. Pertanggungjawaban . 272. Hubungan Kerja . 283. Rapat-Rapat . 28J. PEMBINA TP PKK . 29K. KETENTUAN LAIN-LAIN . 29L. KELOMPOK-KELOMPOK PKK . 32M. KADER PKK . 34BAB IIIATRIBUT TP PKKA. LAMBANG TP PKK . 35B. DUAJA . 37C. VANDEL . 37D. VANDEL MEJA/WIMPEL . 39E. LENCANA . 40F. MARS PKK . 41G. KOP SURAT . 41H. STEMPEL . 42I. PAPAN NAMA . 42J. BAJU SERAGAM NASIONAL PKK . 44K. PLAKAT . 46L. WEWENANG PEMBUATAN DAN PENGADAAN ATRIBUT . 46BAB IVADMINISTRASI PKKA. ADMINISTRASI UMUM . 471. Tujuan . 472. Jenis Surat . 473. Nomor dan Kode Surat . 484. Tata Cara Pembuatan Surat . 49DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAAiiii

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK5. Penandatanganan Surat . 496. Distribusi dan Pengarsipan Surat . 507. Buku Administrasi . 50B. ADMINISTRASI KEUANGAN . 531. Pengelolaan Keuangan . 532. Pembukuan Keuangan . 543. Tata Cara Pengajuan Anggaran . 544. Surat Pertanggungjawaban . 54BAB VPEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASIA. PEMBINAAN . 55B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI . 55C. EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK . 56D. PENGHARGAAN . 57BAB VIPELAPORAN, PENDATAAN DAN PENGARSIPANA. PELAPORAN . 59B. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) PKK . 61C. PENGARSIPAN . 62BAB VIIPENUTUP . 64LAMPIRAN-LAMPIRAN . 65DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAAiiiiii

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKKBAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGPembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semuakomponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satupihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yangdisediakan pemerintah, dan di lain pihak ada partisipasi aktif seluruhmasyarakat.Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai perananyang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapatdijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat padaumumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkausasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dandilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang.Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yangtumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK inipulaperanserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikutdigalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata danberkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupundalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.Mulai Rakernas II PKK tahun 1984, telah disusun Pedoman PelaksanaanPKK yang kemudian disempurnakan dalam setiap Rakernas PKK berikutnya.Penyempurnaan itu sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kebutuhanmasyarakat, khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan program-programsebagai upaya peningkatan kualitas kerja dan memperkuat kelembagaan secarakeseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan profesionalismedalam pengelolaan Gerakan PKK.Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, maka Gerakan PKK dituntutuntuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi,keluarga dan masyarakat, agar tidak salah dalam menghadapi berbagaiperubahan yang terjadi dewasa ini. Tantangan yang dihadapi antara lainperkembangan sumber daya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatansumberdaya alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan gananmanajemenpemerintahan dan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagaifaktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upayamewujudkan keluarga sejahtera.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA11

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN anmeningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja usia muda sertameningkatnya prosentase penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini harus menjadiperhatian dan kepedulian segenap jajaran Tim Penggerak PKK, karena faktorfaktor tersebut mempunyai dampak langsung terhadap Program Kerja PKK,sehingga perlu diperhitungkan dalam pengelolaan Kelembagaan Gerakan PKK.B. LANDASAN HUKUM1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LembagaKemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang GerakanPemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaC. MAKSUD DAN TUJUAN1. Maksud petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan pedoman ataupanduan dalam pengelolaan kelembagaan dan program PKK di tingkatpusat dan daerah.2. Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai panduanagar pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan program PKK di tingkatpusat dan daerah dapat mencapai tujuan 10 program PKK secara optimal.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA22

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKKBAB IIBIDANG KELEMBAGAANA. KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN GERAKAN PKKTim Penggerak PKK dibentuk di:1. Pusat2. Provinsi3. Kabupaten/Kota4. Kecamatan5. Desa/KelurahanUntuk efektifitas jangkauan pembinaan keluarga-keluarga, maka diDesa/kelurahan dibentuk Kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan,RW, RT sampai dengan Kelompok Dasawisma.Bagan Mekanisme gerakan PKK (lampiran 2.1)B. SUSUNAN KEPENGURUSAN TP PKKSusunan keanggotaan TP PKK harus memperhatikan azas daya guna danhasil guna serta struktur kerja ramping dan kaya fungsi.1. Pusata. Susunan Kepengurusan:1) Ketua Umum2) Sekretaris Umum3) Ketua I, II, III dan IV4) Sekretaris I, II, III dan IV5) Bendahara I dan II6) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masingkelompok terdiri atas:a) Ketuab) Wakil Ketuac) Sekretarisd) Anggota7) Staf Ahli, sebagai unsur pakar sesuai dengan kebutuhan berdasarkanpengalaman dan keahlian yang dimiliki.b. Ketua I, II, III dan IV, terdiri atas:1) Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga2) Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga3) Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga4) Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkunganc. Sekretariat terdiri atas:1) Sekretaris Umum, mengoordinasikan tugas-tugas sekretaris mulaidari ketatausahaan, pengelolaan program, kehumasan dankerjasama antar Lembaga serta rumah tangga, pemeliharaangedung, inventaris barang dan sekretariat.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA33

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK2) Sekretaris I mengoordinasikan ketatausahaan3) Sekretaris II mengoordinasikan pengelolaan program4) Sekretaris III mengoordinasikan kehumasan dan kerjasama antarlembaga5) sekretaris IV mengoordinasikan rumah tangga, pemeliharaangedung, inventaris barang dan sekretariatd. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:1) Pokja I sebagai pengelola program:a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasilab) Gotong Royong2) Pokja II sebagai pengelola program:a) Pendidikan dan Keterampilanb) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi3) Pokja III sebagai pengelola program:a) Panganb) Sandangc) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga4) Pokja IV sebagai pengelola program:a) Kesehatanb) Kelestarian Lingkungan Hidupc) Perencanaan Sehat5) Staf Ahli, sebagai unsur pakar sesuai dengan kebutuhanberdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki.Struktur Kepengurusan TP PKK Pusat (Lampiran 2.2)2. Daerah2.1 Provinsia. Susunan Kepengurusan:1) Ketua2) Sekretaris I dan II3) Ketua I, II, III dan IV4) Bendahara5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masingkelompok terdiri atas:a) Ketuab) Wakil Ketuac) Sekretarisd) Anggota6) Staf Ahli, sebagai unsur pakar sesuai dengan kebutuhanberdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki.b. Ketua I, II, III dan IV, terdiri atas:1) Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga2) Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga3) KetuaIII Bidang Penguatan Ketahanan KeluargaDD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA44

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK4) Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkunganc. Sekretariat terdiri atas:1) Sekretaris I mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaanprogram2) Sekretaris II mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antarlembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barangdan sekretariatd. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:1) Pokja I sebagai pengelola program:a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasilab) Gotong Royong2) Pokja II sebagai pengelola program:a) Pendidikan dan Keterampilanb) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi3) Pokja III sebagai pengelola program:a) Panganb) Sandangc) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga4) Pokja IV sebagai pengelola program:a) Kesehatanb) Kelestarian Lingkungan Hidupc) Perencanaan Sehate. Staf Ahli, sebagai unsur pendukung sesuai dengan kebutuhanberdasarkan keahlian yang dimiliki.Struktur Pengurus TP PKK Provinsi (Lampiran 2.3)2.2 Kabupaten/Kotaa. Susunan Kepengurusan:1) Ketua2) Sekretaris3) Ketua I, II, III dan IV4) Bendahara5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masingkelompok terdiri atas:a) Ketuab) Wakil Ketuac) Sekretarisd) Anggota6) Staf Ahlib. Ketua I, II, III dan IV, terdiri atas:1) Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga2) Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga3) Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga4) Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan LingkunganDD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA55

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKKc. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:1) Pokja I sebagai pengelola program:a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasilab) Gotong Royong2) Pokja II sebagai pengelola program:a) Pendidikan dan Keterampilanb) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi3) Pokja III sebagai pengelola program:a) Panganb) Sandangc) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga4) Pokja IV sebagai pengelola program:a) Kesehatanb) Kelestarian Lingkungan Hidupc) Perencanaan Sehatd. Staf Ahli, sebagai unsur pendukung sesuai dengan kebutuhanberdasarkan keahlian yang dimiliki.Struktur Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota (Lampiran 2.4)2.3 Kecamatana. Susunan Kepengurusan:1) Ketua2) Wakil Ketua3) Sekretaris4) Bendahara5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masingkelompok terdiri atas:a) Ketuab) Wakil Ketuac) Sekretarisd) Anggotab. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:1) Pokja I sebagai pengelola program:a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasilab) Gotong Royong2) Pokja II sebagai pengelola program:a) Pendidikan dan Keterampilanb) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi3) Pokja III sebagai pengelola program:a) Panganb) Sandangc) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga4) Pokja IV sebagai pengelola program:a) KesehatanDD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA66

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKKb) Kelestarian Lingkungan Hidupc) Perencanaan Sehat2.4 Desaa. Susunan Kepengurusan:1) Ketua2) Wakil Ketua3) Sekretaris4) Bendahara5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masingkelompok terdiri atas:a) Ketuab) Wakil Ketuac) Sekretarisd) Anggotab. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:1) Pokja I sebagai pengelola program:a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasilab) Gotong Royong2) Pokja II sebagai pengelola program:a) Pendidikan dan Keterampilanb) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi3) Pokja III sebagai pengelola program:a) Panganb) Sandangc) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga4) Pokja IV sebagai pengelola program:a) Kesehatanb) Kelestarian Lingkungan Hidupc) Perencanaan Sehat2.5 Kelurahana. Susunan Kepengurusan :1) Ketua2) Wakil Ketua3) Sekretaris4) Bendahara5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masingkelompok terdiri atas:a) Ketuab) Wakil Ketuac) Sekretarisd) Anggotab. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:1) Pokja I sebagai pengelola program:DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA77

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKKa) Penghayatan dan Pengamalan Pancasilab) Gotong Royong2) Pokja II sebagai pengelola program:a) Pendidikan dan Keterampilanb) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi3) Pokja III sebagai pengelola program:a) Panganb) Sandangc) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga4) Pokja IV sebagai pengelola program:a) Kesehatanb) Kelestarian Lingkungan Hidupc) Perencanaan SehatStruktur Pengurus TP PKK Kecamatan, Kelurahan, Desa(Lampiran 2.5)C. KRITERIA PENGURUS TP PKK1. Warga Negara Indonesia2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.3. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika4. Sehat jasmani dan rohani5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama/sederajat.6. Memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakantugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.7. Mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi.D. KETENTUAN-KETENTUAN TP PKK1. Pusata. Pelindung Utama TP PKK adalah istri/suami Presiden RepublikIndonesia atau yang ditunjuk oleh Presidenb. Pelindung TP PKK adalah istri/suami Wakil Presiden RepublikIndonesia atau yang ditunjuk oleh Wakil Presidenc. Ketua Pembina TP PKK adalah Menteri Dalam Negeri dan dapatmenunjuk para Pembina sesuai kebutuhand. Penasehat TP PKK adalah mantan Ketua Umum/tokoh masyarakatyang diminta dan ditetapkan oleh Ketua Umum TP PKK, sertadisetujui oleh yang bersangkutan.e. Masa jabatan penasehat disesuaikan dengan masa bhakti KetuaUmum.f. Ketua Umum TP PKK adalah istri/suami Menteri Dalam Negeri.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA88

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK2. Daerah2.1 Provinsia. Ketua Pembina TP PKK Provinsi adalah Gubernur dan dapatmenunjuk para Pembina sesuai kebutuhanb. Penasehat TP PKK Provinsi adalah mantan Ketua TP PKKProvinsi/tokoh masyarakat (jika diperlukan) dan ditetapkan dengankeputusan Ketua TP PKK Provinsi, serta disetujui oleh yangbersangkutan.c. Sekretaris I adalah istri/suami dari Wakil Gubernur atau yangditunjuk oleh Ketuad. Sekretaris II adalah istri/suami dari Sekretaris Daerah atau yangditunjuk oleh Ketua2.2 Kabupaten/Kotaa. Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kotadan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhanb. Penasehat TP PKK Kabupaten/Kota adalah mantan Ketua TP PKKKabupaten/Kota atau tokoh masyarakat (jika diperlukan) danditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, sertadisetujui oleh yang bersangkutan.c. Sekretaris adalah istri/suami dari Wakil Bupati/Wali Kota atau yangditunjuk oleh Ketua2.3 Kecamatana. Ketua Pembina TP PKK Kecamatan adalah Camat dan dapatmenunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.b. Wakil ketua adalah istri/suami dari Sekretaris Kecamatan atau yangditunjuk oleh Ketua.c. Sekretaris adalah istri/suami dari Kepala Seksi Kecamatan atauyang ditunjuk oleh Ketua.2.4 Desa/Kelurahana. Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurahdan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhanb. Wakil ketua adalah istri/suami dari Sekretaris Desa/Kelurahan atauyang ditunjuk oleh Ketua.c. Sekretaris adalah istri/suami dari Kepala Urusan Desa/Kelurahanatau yang ditunjuk oleh KetuaE. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KETUA UMUM/ KETUA TP PKKDAERAH DAN PENGURUS TP PKK1. Ketua Umum dan Ketua TP PKK Daeraha. Ketua Umum TP PKK ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dandilantik oleh Pelindung Utama atau Pelindung Utama dapatmendelegasikan kepada Ketua Pembina.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA99

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKKb. Ketua TP PKK Provinsi ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Umum TPPKK dan dikukuhkan oleh Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKKProvinsi.c. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dan dilantik oleh KetuaTP PKK Provinsi dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota selaku KetuaPembina TP PKK Kabupaten/Kota.d. Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKKKabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Camat selaku Ketua PembinaTP PKK Kecamatan.e. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh KetuaTP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah selakuKetua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.2. Pengurusa. Pengurus TP PKK Pusat ditetapkan dengan Keputusan MenteriDalam Negeri dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri selaku KetuaPembina TP PKK Pusat.b. Pengurus TP PKK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernurdan dilantik oleh Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi.c. Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan KeputusanBupati/Wali Kota dan dilantik oleh Bupati/Walikota, selaku KetuaPembina TP PKK Kabupaten/Kota.d. Pengurus TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan KeputusanBupati/Wali Kota yang ditandatangani Camat atas namaBupati/Wali Kota dan dilantik oleh Camat selaku Ketua Pembina TPPKK Kecamatan atas nama Bupati/Walikotaberdasarkanpendelegasian kewenangan yang diberikan.e. Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan KeputusanBupati/Wali Kota yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati/WaliKota dan dilantik oleh Lurah, selaku Ketua Pembina TP PKKKelurahan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasiankewenangan yang diberikan.f. Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desadan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa3. Tata Cara Pelantikan, Pengukuhan dan Serah Terima3.1 Pusata. Pelantikan1) Ketua Umum dilantik oleh Pelindung Utama atau Pelindung dandapat didelegasikan kepada Ketua Pembina.2) Naskah pelantikan ditandatangani oleh Pelindung Utama atauPelindung dan dapat didelegasikan kepada Ketua Pembina.b. Serah Terima1) Serah terima dari Ketua Umum TP PKK yang lama kepada KetuaUmum TP PKK yang baru dilaksanakan setelah pelantikan.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA1010

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK2) Naskah serah terima ditandatangani oleh Ketua Umum TP PKKyang lama dan Ketua Umum TP PKK yang baru serta diketahuioleh kepada Ketua Pembina.3.2 Daeraha. Pelantikan dan Pengukuhan1) tan/Desa/KelurahandilantikolehKetuaUmum/Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.2) Naskah pelantikan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua TimPenggerak PKK setingkat di atasnya3) tan/Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh KetuaPembina setempat di daerahnya.4) Naskah pengukuhan ditandatangani oleh Ketua Pembinasetempat.b. Serah Terima1) Serah terima dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan yang lamakepada yang baru dilaksanakan di daerah masing-masing.2) Ketua Tim Penggerak PKK lama menyerahkan laporanpelaksanaan masa bakti kepengurusan kepada Ketua TimPenggerak PKK baru.3) Naskah serah terima ditandatangani oleh Ketua TP PKK yanglama dan Ketua TP PKK yang baru serta diketahui oleh kepadaKetua Pembina.4. Dasar Pelantikan dan Serah Terimaa. PusatKeputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKKPusat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Umum TPPKK.b. DaerahKeputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya tentangpemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK5. Petugas Acara Pelantikan, Pengukuhan dan Serah Terimaa.Tim pelaksana acara pelantikan, pengukuhan, dan serah terimaadalah pengurus PKK atau yang ditunjukb.Pembacaan Surat Keputusan:1) Untuk Ketua Umum TP PKK oleh Pejabat dari Kementerian DalamNegeri yang ditunjuk.2) Untuk Ketua TP PKK Daerah oleh pengurus TP PKK setingkat diatasnya atau yang ditunjuk.c.Penyiapan naskah Pelantikan1) TP PKK Pusat oleh Kementerian Dalam Negeri.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA1111

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK2) TP PKK Daerah oleh TP PKK satu tingkat di atasnyad.Penyiapan naskah pengukuhan oleh Badan/dinas yang membidangipemberdayaan setempat.e.Penyiapan naskah serah terima oleh TP PKK setempat6. UndanganPelantikan, pengukuhan dan serah terima di setiap jenjang dapatmengundang sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan.7. Ketentuan lainnyaa. Apabila Ketua TP PKK dijabat oleh Pelaksana Tugas/PelaksanaHarian/Pejabat Sementara ditetapkan dengan surat keputusanKetua Umum/Ketua setingkat diatasnya dapat melaksanakan tugastanpa dilakukan pelantikan.b. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK yang berhak melantik tidakhadir karena sakit/berhalangan, dapat menunjuk pengurus TP PKKPusat/Daerah untuk mewakili.c. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK yang lama/baru berhalanganhadir (force mayeur), untuk menandatangani Berita Acara SerahTerima, yang bersangkutan dapat memberikan Surat Kuasa kepadapengurus TP PKK Pusat/Daerah untuk menandatangani BeritaAcara Serah Terima atas persetujuan Ketua Pembina setempat.d. Pelaksanaan pelantikan, pengukuhan, dan serah terima dapatdilaksanakan secara bersamaan dengan mempertimbangkan situasidan kondisi daerah setempat.e. Pelaksanaan pelantikan, pengukuhan, dan serah terima dapatdilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan mempertimbangkandan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.f. Pengaturan tata letak/denah/tempat duduk. (Lampiran 2.6)g. Susunan Acara Pelantikan Ketua TP PKK (Lampiran 2.7)h. Naskah Serah Terima, Pelantikan, dan Pengukuhan (Lampiran 2.8)F. MASA BAKTI TIM PENGGERAK PKK1. Masa bakti Ketua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Provinsi, dan Ketua TPPKK Kabupaten/Kota, ketua TP PKK Kecamatan, ketua TP PKKDesa/Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnyamasajabatan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat danLurah/Kepala Desa.2. Masa bakti Pengurus TP PKK di setiap jenjang adalah 5 (lima) tahunkecuali untuk TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejakpelantikan dan/atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.3. Pergantian Pengurus TP PKK dapat dilakukan jika terjadi pergantianKetua Umum/Ketua TP PKK Daerah.4. Pergantian antar waktu dapat dilakukan sebelum habis masa baktimelalui Surat Keputusan Ketua Pembina.DD II RREEKKTTOORRAATT JJ EENNDDEERRAALL BB II NNAA PPEEMMEERR II NNTTAAHHAANN DDEESSAA1212

DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK5. Sebelum selesai masa jabatannya, Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerahwajib membuat Memori Pertanggungjawaban.G. PEMBERHENTIAN KETUA UMUM, KETUA TP PKK DAERAH DANPENGURUS TP PKK1. Ketua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Provinsi

PKK yang kemudian disempurnakan dalam setiap Rakernas PKK berikutnya. Penyempurnaan itu sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan program-program . Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahter