Transcription

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILANNEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO48/PDT.G/2015/PN.PLG TENTANG WANPRESTASI PERJANJIANPEMBERIAN IMBALAN JASASKRIPSIDiajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh GelarSarjana Hukum Program Studi Ilmu HukumOleh:Yuniar Sari Rusera50 2015 415FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG2019i

ii

iii

Motto : Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bilakau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepadatuhanmu.(Q.S Al-insyirah : 6-8) Kebahagian hanya datang kepada mereka yang bersyukur.(penulis)Terucap syukur kepada Allah SWTKupersembahkan skripsi ini teruntuk: Papa dan Mamaku tercinta Mbak dan adikku tersayang Sahabat-sahabatku Para pendidik almamaterkuiv

ABSTRAKANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILANNEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO48/PDT.G/2015/PN.PLG TENTANG WANPRESTASI PERJANJIANPEMBERIAN IMBALAN JASAOleh : Yuniar Sari RuseraMasalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikajikarena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia, oleh karena itudibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum.Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka pengadilan sebagai salah satuinstitusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakantugasnya, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannyasebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Karena paradigma peradilansebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan pengadilanakan memberikan keadilan kepada masyarakat, terutama yang berurusan denganpengadilan. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis: pertama,bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.PLG? Kedua, bagaimanakah implikasi yuridis putusan perkaraNo. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap para pihak yang bersengketa?Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), makadalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, dengan pendekatan tersebut pemecahan dalam perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.PLG dengan melihat pertimbangan hukum yang ada dalamputusan tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam putusan perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.PLG Hakim telah mempertimbangan hukumnya dilihat dari tigaunsur tujuan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Yolan dalam artikel yangberjudul Menelaah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakatmenurut Gustav Radbruch. Implikasi yuridis dalam putusan perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.PLG adalah hakim menolak seluruh gugatan penggugat yangberimplikasi penggugat harus mengembalikan surat dokumen hak milik tergugat.Kata kunci: penegak hukum, putusan, dan pertimbangan hakim.v

KATA PENGANTARAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahirobil A’lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur ataskehadirat Allah SWT, serta shalawat beriringkan salam selalu tercurah kepadajunjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau,penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:"Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PalembangDalam Perkara Perdata No 48/PDT.G/2015/PN.PLG Tentang WanprestasiPerjanjian Pemberian Imbalan Jasa "Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujianmendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Palembang.Penulis menyadari bahwa mungkin saja skripsi ini masih banyakkekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan karena semua ini tidak lain karena penulisadalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan,akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagaipihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itudalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalamkepada:vi

1.Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas MuhammadiyahPalembang.2.Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Palembang.3.Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang.4.Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukumpada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.5.Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telahmengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.6.Bapak Abdul Latif, SH., Mkn, selaku Pembimbing Akademik penulis padaFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.7.Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Palembang.8.Pihak Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Palembang yang telah membantupenulis untuk melengkapi data yang ada.9.Papa, Mama, Mbak dan Adik tercinta yang selalu menjadi sumber motivasipenulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum.10. Untuk Seseorang yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.11. Untuk sahabatku caca, etik, harum, mimin, dan nidia yang juga sama-samasedang berjuang menyelesaikan skripsi.12. Untuk Sebongideul yang telah menemani dan memberi semangat penulis setiapmalam dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.vii

13. Untuk semua teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkansatu persatu yang telah mengisi kehidupan kampus yang singkat ini.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yangmembacanya, dan akhirnya segala kritik dan saran penulis terima agar bisa lebihbaik lagi di lain kesempatan.Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.Palembang,Penulis,Januari 2019Yuniar Sari Ruseraviii

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL . iLEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING . iiSURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI . iiiHALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.ivABSTRAK . vKATA PENGANTAR .viDAFTAR ISI.ixBAB I PENDAHULUAN . 1A.Latar belakang . 1B.Rumusan Masalah . 7C.Ruang lingkup dan Tujuan . 7D.Kerangka Konseptual . 81.Kekuasaan Kehakiman . 82.Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Yuridis. 103.Penjatuhan Putusan . 114.Macam-macam Putusan . 12Metode Penelitian . 13E.1.Jenis dan sifat penelitian . 132.Sumber data . 15ix

3.Teknik Pengumpulan Data . 154.Analisis data . 16Sistematika Penulisan . 18F.BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 18Pengertian Hakim dan Kekuasaan Kehakiman . 18A.1.Hakim. 222.Kekuasaan Kehakiman . 29Pengertian putusan . 32B.BAB III ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILANNEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO 48/PDT.G/2015/PN.PLGTENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN IMBALAN JASA . 32A.Pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No48/PDT.G/2015/PN.PLG . 32B.a.Dilihat dari aspek keadilan hukum. 33b.Dilihat dari kemanfaatan hukum . 36c.Dilihat dari kepastian hukum . 37Implikasi yuridis putusan perkara perdata No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadappara pihak yang bersengketa . 39BAB IV PENUTUP . 45A.Kesimpulan . 45B.Saran . 46x

DAFTAR PUSTAKA . 48LAMPIRAN. 50xi

BAB IPENDAHULUANA. Latar belakangDalam zaman yang penuh kesibukan seperti sekarang ini, sering kali orangorang tidak mempunyai waktu untuk mengurusi dokumen-dokumen yang merekamiliki, oleh karena itu seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk mengurusiurusannya tersebut. Manusia tidak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri,melainkan memerlukan manusia lain dalam masyarakat, hal ini berarti bahwamanusia harus saling membantu dan saling melengkapi. Kewenangan untukmenyelesaikan permasalahan seseorang atas namanya dapat diberikan kepada pihaklain dengan melalui pemberian kuasa.Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan di mana seseorang memberikankekuasaan atau kewenangan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atasnamanya melaksanakan suatu urusan (pasal 1792 KUH Perdata). Pengertian “atasnama” dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa ituberwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain(pihak ketiga), sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan olehpenerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan olehpemberi kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat danberwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yangmemberikankuasa itu.1

2Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313, perjanjianadalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satuorang atau lebih. Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajibannamun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkanakibat hukum atau undang-undang.Dengan adanya perjanjian terdapat hubungan hukum dari para pihak yaitusuatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam artibahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak,yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan a-cuma,kecualidiperjanjikan sebaliknya (pasal 1794 KUHPerdata). Dengan diperjanjikan imbalanjasa, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasiharus dilakukan oleh kedua belah pihak. “Pada suatu pemberian kuasa tidak selaludiberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Jika wewenang mewakilipada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karenaperjanjian”.1Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu “suatu pemberiankebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian denganisi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan”.21Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan,Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 417.2Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm.155-156.

3Dalam pemberian kuasa dan perjanjian sering terjadi permasalahankeperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, seperti tidak menepatiperjanjian pemberian imbalan jasa. Masalah ini bisa terjadi karena penerima kuasatidak dapat memenuhi atau tidak cakap dalam melaksanakan maksud dan tujuandari kuasa yang dibuat, sehingga pemberi kuasa merasa kecewa atau tidak puas danpemberi kuasa merasa tidak harus menepati janji. Hal ini membuat penerima kuasatidak terima karena si penerima kuasa merasa dia telah memenuhi kewajibannyasesuai dengan isi kuasa tersebut. Permasalahan keperdataan ini sering disebutdengan “wanprestasi”. Wanprestasi adalah “tidak dipenuhinya prestasi oleh salahsatu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya”.3Untuk menghadapi perselisihan antara pemberi kuasa dan penerima kuasadiperlukan suatu lembaga yang independen yaitu pengadilan. Pengadilan inisebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan yang sangatpenting dalam memutus sengketa atau perselisihan tersebut, sebagaimana dalampasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwakekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnyakekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Selain itujuga kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian yang sifatnya universal,maksudnya bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas menentukansendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Meskipun “demikian kebebasan hakimtidak mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh3Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 304.

4pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak,ketertiban umum dan kesusilaan”.4Pada hakikatnya seorang yang “merasa” dan “dirasa” “bahwa haknya telahdilanggar orang lain kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar perkaratersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau saran penyelesaian perkaraadalah melalui putusan hakim”.5 Sikap profesionalisme hakim “sangatmempengaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa, hakim harusmenjunjung tinggi keadilan baik itu ditinjau dari keadilan filosofis, sosiologis, danyuridis”.6 Apabila hakim dalam pembuatan putusannya tidak melihat ketiga unsurtersebut maka akan mengurangi nilai keadilan. Pada putusan perkara Nomor48/Pdt.G/2015/PN.PLG antara bapak Yahya Agus melawan bapak Angkut binSaabah. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh bapak Angkut bin Saabah terhadapbapak Yahya Agus, yang mana bapak Angkut bin Saabah meminta pada bapakYahya Agus untuk menguruskan sebidang tanah hak usaha peninggalan Saabah binTeduh (almarhum) dan Said bin Teduh (almarhum), seluas 14685 m2, yangterletak di kampung 16 ulu dekat komplek Assgaf, yang bersengketa dengan bapakAbdullah, ibu R. Nangyu, dan bapak M. Idrus. Segala biaya pengurusan tanahtersebut dibebankan kepada bapak Yahya Agus dan apabila menang/berhasilpengurusannya olehbapak Yahya Agus, bapak Angkutbin Saabah akan4Jimly Asshiddiqie, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,Yogyakarta: UII press, 2005, hlm. 51-52.5Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum acara Perdata IndonesiaPerspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya,Bandung: Citra AdityaBakti, 2015, hlm. 128.6Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta: Kencana,2015, hlm. 4.

5memberikan imbalan jasa kepada penggugat sebesar 40% dari tanah seluas 14685m2 40% x 14685 m2 5874 m2 dan telah dibuat menjadi suratpernyataan/perjanjian pada bulan agustus 1980 antara bapak Yahya Agus denganbapak Angkut bin Saabah untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ahli waris Saidbin Teduh (almarhum) dan Saabah bin Teduh (almarhum), berdasarkan surat kuasatanggal 31 juli 1980. Pada pelaksanaanya, bapak Yahya Agus telah menyelesaikanpengurusan tanah milik bapak Angkut bin Saabah, yaitu membuat perdamaianantara bapak Angkut bin Saabah dengan bapak Amak (mantan Direktur PT. AssgafPalembang), dan bapak Angkut bin Saabah telah menerima uang dari bapak Amak.Sesuai perjanjian yang telah dibuat seharusnya bapak Angkut bin Saabahmenyerahkan imbalan/jasa karena penyelesaian sengketa telah selesai, namunbapak Angkut bin Saabah tidak mau menyerahkan tanah seluas 5874 m2 sebagaiimbalan/jasa yang dijanjikan kepada bapak Yahya agus, dan karena itu bapakYahya Agus menganggap perbuatan bapak Angkut bin Saabah adalah perbuataningkar janji. Sedangkan, menurut pihak bapak Angkut bin Saabah padakenyataannya, isi perjanjian tidak dilaksanakan oleh bapak Yahya Agus karenabapak Yahya Agus menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain yaitu kepadapengacara, sehingga akhirnya bapak Angkut bin Saabah mengambil inisiatifmenyelesaikan sendiri urusan tersebut kepada bapak Amak yang berakhirterjadinya jual beli dari bapak Angkut bin Saabah kepada bapak Amak senilaiRp.10.000.000 untuk ukuran tanah seluas 14685 m2, dan objek perjanjian menjadimilik pihak ketiga yakni bapak Amak.

6Dalam hal ini hakim bertindak sebagai penegak keadilan, makapertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Dengandemikian, dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa:“Putusan hakim merupakan “mahkota”, “puncak”, dan “akta penutup” dariproses perkara perdata. Hingga untuk itu diharapkan putusan hakim yangdijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaranberdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnya oleh kedua belahpihak berperkara dan sejauh mungkin dihindarkan timbulnya perkara baru dikemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencarikeadilan (yusticiabelen), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim danmasyarakat pada umumnya, serta demi keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”.7Terhadap tuntutan hukum lewat gugatan yang diajukan ke PengadilanNegeri Palembang tersebut telah diberikan putusan sebagaimana telah dibacakanpada tanggal 15 november 2017 nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG, yang memutuskanmenolak gugatan penggugat bapak Yahya Agus, oleh karena itu putusan PengadilanNegeri Palembang, tanggal 15 november 2017, nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLGtersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti).Dalam putusan tersebut akan dianalisis mengenai pertimbangan hukumyang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap perkara gugatan wanprestasi antara bapakYahya Agus melawan bapak Angkut bin Saabah dilihat dari sisi aspek filosofis,aspek sosiologis dan aspek yuridis.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsidengan judul “Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri7Lilik Mulyadi, Loc.Cit.

7Palembang Dalam Perkara Perdata No 48/PDT.G/2015/PN.PLG TentangWanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa”B. Rumusan Masalah1. Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkaraNo 48/Pdt.G/2015/PN.PLG?2. .G/2015/PN.PLG terhadap para pihak yang bersengketa?C. Ruang lingkup dan TujuanDalam penelitian ini penulis melakukan pembatas dalam pembahasanmasalah dengan menitikberatkan perhatian pada pertimbangan majelis hakimdalam putusan perkara No 48/P.dt.G/2015/PN.PLG, dengan mengambil lokasipenelitian di Pengadilan Negeri Palembang, tanpa menutup kemungkinan untukjuga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.Tujuan penelitian adalah:1. Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan majelis hakim dalammemutus gugatan wanprestasi dalam perjanjian pemberian imbalan jasadalam putusan perkara No 48/P.dt.G/2015/PN.PLG2. Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap para pihak yang bersengketa.Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk melengkapi pengetahuanteoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembangdan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang

8dipersembahkan kepada almamater.D. Kerangka KonseptualKerangka konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabelyang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalammengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalammenafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukanbeberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antaralain:1.Kekuasaan Kehakiman“Hakim dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan)adalah bebas (independen), artinya hakim tidak dibawah pengaruh atautekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaanapapun. Dalam negara hukum, kebebasan hakim melaksanakan tugaskekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang esensial. Negarahukum menjamin kebebasan hakim. Ciri-ciri negara hukum adalah:a. pengakuan, perlindungan, dan pengharagaan hak asasi manusia(human rights) mengandung kesamaan dalam bidang politik, hukum,ekonomi, sosial kultural, pendidikan, dan agama.b. peradilan bebas yang tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatukekuasaan/kekuatan apapun.c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala hal”.8Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan yang bebasdan tidak memihak. Kemandirian peradilan harus diatur dalam perundangundangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekusaankehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakimanadalah Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman sebagaimana dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan8Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra AdityaBakti, 2012, hlm. 30-31.

yelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanberdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RepublikIndonesia.2. Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Yuridis“Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari:Keadilan (gerecchtigheit)Aspek filosofis merupakan aspek yang didasarkan padakebenaran dan keadilan, karena keadilan merupakan tujuan hukumyang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilanadalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalahkeseimbangan antara yang patut diperoleh masing-masing pihak, baikberupa keuntungan maupun berupa kerugian.b. Kemanfaatan (zwachmatigheit)Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tatanilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemanfaatan hukumperlu diperhatikan karena semua orang mengaharapkan adanyamanfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan hukumyang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang sesuaidengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yangmencerminkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (sosialjustice).c. Kepastian hukum (rechseeherheit)Aspek yuridis atau kepastian hukum merupakan aspek yangpertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yangberlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencariundang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedangdihadapi”.9Hakim dalam memutus perkara harus mengandung ketiga unsura.tersebut. Namun dalam praktik pengadilan, sering terjadi benturan diantaraketiga unsur tersebut, misalnya aspek keadilan dan aspek kemanfaatan,ketika aspek keadilan akan digunakan maka aspek kemanfaatan akandikorbankan, demikian pula sebaliknya. Menurut Gustav Radbruch teori ini9Yolan, TribataNews, “Menelaah Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum -kepastian-hukum-dalam-masyarakat/diakses 24 oktober 2018 pukul 14:06

10dikenal dengan istilah azas prioritas, yaitu jika terjadi benturan ketiga aspektersebut maka yang yang didahulukan adalah aspek keadilan, kemudianaspek kemanfaatan dan terakhir barulah aspek kepastian hukum.3. Penjatuhan PutusanAda beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan “oleh hakimdalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu teorikeseimbangan”.10 Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbanganantara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentinganpihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lainseperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan pihaktergugat.Keseimbangan pada perkara perdata dapat dilihat dari ketentuan pasal 163HIR / pasal 283 Rbg, /pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenaiazas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakanmempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untukmenguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orangtersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalampraktek peradilan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugatharus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.4. Macam-macam PutusanDalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara danatau sengketa umumnya dapat berupa:10Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif,Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

11a. Gugatan dikabulkanSetelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yangdiajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya dan tidak disangkaloleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akandikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya terbuktisebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanyasebagian.b. Gugatan ditolakMaksud dari gugatan ditolak disebabkan oleh karena bukti-buktiyang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikankebenarannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atautidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakantidak dikabulkan.c. Gugatan tidak dapat diterimaSuatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapatdinyatakan “tidak dapat diterima” (niet onvan kelijk verklaart) olehpengadilan dengan alasan bahwa:1) Gugatannya tidak beralasan.2) Gugatannya melawan hak.3) Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.

12PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP GUGATANWANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIANIMBALAN JASAUU NO 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMANALAT BUKTIDALAMPROSESPENANGANANPERKARAPERTIMBANGAN HAKIM DALAMPERKARA PERDATA TENTANGWANPRESTASI PERJANJIANPEMBERIAN IMBALAN JASATEORIKESEIMBANGANPUTUSAN HAKIMIMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PARA PIHAK YANGBERSENGKETADIHARAPKAN DARI HASIL PENELITIAN INI DAPATMEMBERIKAN SUATU PENGETAHUAN TEORITIS SERTAPEMAHAMAN MENGENAI PUTUSAN MAJELIS HAKIMPENGADILAN NEGERI DALAM MENANGANI SUATUPERKARA PERDATAE. Metode PenelitianUntuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yangakurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini,maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;1. Jenis dan sifat penelitianPenelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitianhukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder

“dalampenyusunannya adalah penelitian pustaka (library research), yaitupenelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yangberkaitan dengan obyek penelitian”.11Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu “penelitian untukmenyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melaluipengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan danselanjutnya diberi penilaian”.122. Sumber dataData bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakanuntuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harusselalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalampenelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifatprimer (data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian denganpengambilan langsung pada subjek penelitian) dan data yang bersifatsekunder (data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian).a. Studi KepustakaanStudi kepustakaan merupakan studi dengan cara mempelajari danmengkaji bahan-bahan kepustakaan (libraryresearch), berupa datasekunder yang merupakan bahan–bahan hukum baik bahan hukumprimer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.11Sutrisno Hadi, Metodelogi Reseach, Jogjakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.12Rianto Hadi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: granit, 2004, hlm. 128.

141) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikatseperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuanperaturan yang berlaku, antara lain:a) Undang-Undang Dasar 1945b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdatac) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakimand) Putusan No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikanpenjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancanganundang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalanganhukum, dan seterusnya.3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjukm

Saabah. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh bapak Angkut bin Saabah terhadap bapak Yahya Agus, yang mana bapak Angkut bin Saabah meminta pada bapak Yahya Agus untuk menguruskan sebidang tanah hak usaha peninggalan Saabah bin Teduh (almarh