Transcription
NASKAH DRAFT PERUBAHAN AD / ART MASTEL VERSI PERSANDINGAN DENGAN AD /ART EKSISTINGAD/ART 2015Rancangan Perubahan AD/ART 2018ANGGARAN DASARMASTELMUKADIMAHBahwa dengan berkembangnya teknologi, telah terjadi konvergensibidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Teknologi Penyiaran menjadiTelematika. Disadari bahwa telematika sebagai salah satu prasaranapembangunan mempunyai arti strategis dalam memperkuat persatuan dankesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memperlancar kegiatanpemerintahan dan pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhanekonomi, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,mempererat hubungan antar bangsa.Bahwa untuk dapat berperan secara maksimal sebagaimanadiharapkan, perlu adanya keterpaduan sikap segenap jajaran industritelematika serta masyarakat dalam arti kata seluas-luasnya, sebagai pelaku dibidang telematika baik yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunandan pengoperasian serta penggunaan sarana dan prasarana telematika,sehingga peran dan jasa telematika selalu dapat ditingkatkan terus sertaberlangsung secara berkesinambungan.Bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya suatu organisasi yangmandiri untuk menghimpun semua potensi dari segenap jajaran industritelematika sehingga dapat diwujudkan suatu kondisi yang saling melengkapi diantara berbagai potensi yang ada dalam mendukung upaya bangsa Indonesiamembangun bidang telematika yang handal dan menempati posisi setaradengan Negara-negara lain di dunia.Bahwa organisasi ini merupakan wahana komunikasi, koordinasi,konsultasi dan peningkatan kemampuan, saling pengertian dan rasa tanggungjawab yang besar atas peranan telematika dalam pembangunan bangsa dannegara yang berlandaskan Pancasila.Bahwa ruang lingkup organisasi ini meliputi seluruh aspek industri telematika.Bahwa dengan menyadari sepenuhnya arti strategis, tugas dantanggung jawab yang harus dipikul, maka segenap jajaran industri telematikaIndonesia yang hadir dalam Musyawarah Nasional MASTEL yang Keempattanggal 18 Pebruari tahun 2003 menyatakan MASTEL sebagai lembagamandiri yang mewakili jajaran industri telematika Indonesia.ANGGARAN DASARMASTELMUKADIMAHBahwa telekomunikasi yang telah bertransformasi menjadi telematika(TIK), memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang danmendorong kegiatan perekonomian, sosial budaya, mencerdaskan kehidupanbangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dankesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, memantapkanstabilitas dan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.Bahwa perkembangan telematika (TIK) yang sangat pesat telahmenimbulkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa telematika(TIK) dengan kualitas handal, cakupan yang luas dan kapasitas yang besardan kecepatan yang tinggi, dan sekaligus mengubah gaya hidup masyarakatmenjadi gaya hidup modern yang serba instan dan serba cepat secara on-line.Bahwa agar tidak terjadi kesenjangan yang curam di antara tuntutankebutuhan masyarakat dengan pemenuhannya oleh para pelaku industritelematika, diperlukan peran serta masyarakat bersama pemerintah dalampenentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidangtelematika.Sebagai lembaga peran serta masyarakat di bidang penyelenggaratelekomunikasi, asosiasi profesi telematika, asosiasi produsen peralatantelekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi sertamasyarakat intelektual bidang telematika bersama-sama dengan pemangkukepentingan lainnya melakukan berbagai inisiatif guna mendorong percepatanpembangunan telematika Indonesia. Lebih dari itu, MASTEL juga berupayamenggerakkan berbagai sumber daya dan potensi bangsa untuk mengatasiberbagai kesenjangan telematika, baik dalam bentuk kesenjangan geografis,kesenjangan sektoral, maupun kesenjangan sosial-budaya termasuk didalamnya kesenjangan antar generasi. Kesemuanya itu dilakukan melaluiperan-sertanya dalam penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan danpengendalian di bidang telematika.Catatan:Disesuaikan perkembangan telematika terkini dan positioning MASTEL terbaru(Connecting the Dots).
AD/ART 2015Rancangan Perubahan AD/ART 2018NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANPasal 1NamaPerkumpuian ini bernamaPERKUMPULAN MASYARAKAT TELEMATIKAINDONESIA selaniutnya disebut dengan MASTELNAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKANPasal 1NamaPerkumpulan ini bernamaPERKUMPULAN MASYARAKAT TELEMATIKAINDONESIA selaniutnya disingkat MASTELCatatan :Relatif tetapPasal 2Tempat KedudukanPerkumpulan ini berkedudukan di Jalan Tambak Raya No 61, Kota JakartaPusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat memiliki perwakilanPerwakilan di seluruh Indonesia dan atau di Luar Negeri(1)(2)Pasal 2Jangka Waktu dan Tempat KedudukanMASTEL berdiri sejak tanggal 1 Desember 1993 untuk jangka waktuyang tidak ditentukan lamanya.MASTEL berkedudukan di Ibukota Negara RI, dan dapat memilikiperwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia dan atau di luar negeriCatatan :Tanggal berdiri perlu ditegaskanTempat kedudukan hanya menunjukkan kota, tidak perlu alamat kantor.PerkumpulanPancasila.AZAZ, MAKSUD DAN TUJUANPasal 3AzasMasyarakat Telematika Indonesia IndonesiaberazaskanAZAZ, MAKSUD DAN TUJUANPasal 3AzasMASTEL berazaskan Pancasila.Catatan :Hanya meringkas.Pasal 4Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia di bidangsosial.(1)(2)Pasal 4Maksud dan TujuanMASTEL didirikan dengan maksud untuk menjadi lembaga peran sertamasyarakat yang secara aktif menampung dan menyalurkan aspirasi,pemikiran/ide, kehendak, kebutuhan dan kepentingan bersama darimasyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang telematikaMASTEL bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunantelematika Indonesia demi tercapainya tujuan nasional.Catatan :Maksud dan tujuan dibedakan satu sama lain dan diubah menjadi lebih fokus.
AD/ART 2015Pasal 5KegiatanMasyarakat TelematikaKegiatanPerkumpUlanIndonesia mencakupnamun tidak terbatas pada:(1)Meningkatkan serta memelihara hubungan, saling Pengertian,menyawakan wawasan dan meningkatkan rasa tanggungjawabnasional para anggota dalam melaksanakan peran mereka dibidangkegiatan masing-masing.(2)Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme paraanggota dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi danperdagangan di bidang telematika.(3)Memblna dan mempererat hubunaan keriasama denganorganisasi,lembaga-lembaga profesional dan perorangan di bidang telematika,baik di dalam maupun di luar negeri.(4)Memberi sumbangan piklran, tenaga dan waktu untuk ikut sertamensukseskan pengembangan telematika Nasional.Rancangan Perubahan AD/ART 2018Pasal 5KegiatanUntuk mencapai maksud dan tujuannya, MASTEL menyelenggarakan berbagaikegiatan dalam rangka memajukan telematika Indonesia, termasuk namuntidak terbatas pada:a.Menyelenggarakan diskusi, seminar, audiensi, pelatihan, penelitian,pengkajian, konferensi, eksibisi, pameran, lokakarya, sosialisasi, dandiseminasi informasi berbagai aspek teknologi, regulasi dan sosial dibidang telematika.b.Mencermati, meneliti, membahas, dan membuat rangkuman tentangperkembangan situasi (teknologi. bisnis, regulasi) telematika global dannasional.c.Menyusun dan menyampaikan pandangan/pemikiran, memberikanmasukan, rekomendasi, dan kritik yang membangun di bidangtelematika kepada pemerintah selaku penentu kebijakan, pengaturan,pengendalian dan penyelenggaraan telematika.d.Mendorong pemanfaatan telematika sebagai katalisator sinergipembangunan berbagai sektor di Indonesiae.Menyelenggarakan konsultansi, advokasi dan mediasi penyelesaianperselisihan antar anggota.f.Mengadakan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah,swasta, perkumpulan lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangandan keberlanjutan MASTEL.g.Mengakomodasi, mengkomunikasikan, dan merumuskan kepentinganpara anggota melalui beragam saluran komunikasi yang tersedia, sertamemelihara hubungan saling pengertian para anggota di bidangkegiatan masing-masing.Catatan :- Dibuat lebih realistis.(1)KEANGGOTAANPasal 6Pada saat ini, jumlah anggota perkumpulan adalah 553 (lima ratus limapuluh tiga) orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:a.36 (tiga puluh enam) orang Dewan Profesi dan Asosiasi(DPA).b.Dewan Pengurus Harian (DPH) terdiri dari:1)Ketua Umum 1 (satu) orang2)Sekretaris Jenderal 1 (satu) orang3)Wakil sekretaris Jenderal 1(satu) orang(1)(2)KEANGGOTAANPasal 6Keanggotaan MASTEL terbuka bagi perseorangan (individu),perusahaan, badan hukum, dan/atau perkumpulan/organisasi/asosiasiyang memiliki kepentingan dan/atau bergerak di bidang telematika.Berdasarkan statusnya, Anggota MASTEL dikelompokkan ke dalam 4(empat) katagori, yaitu:a.Perorangan/individu, yakni perorangan/individu baik warganegara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA);b.Korporasi/perusahaan, yakni perusahaan yang bergerak di
AD/ART 2015Ketua bidang 12 (duabelas) orangKetua Departement (pengurus) 25 (dua puluh lima)orangc.Sekretariat terdiri dari:1)Direktur Eksekutif 1 (satu) orang2)Staff 5 (lima) orangd.Anggota terdir dari :1)Korporat/Perusahaan 49 (empat puluh Sembilan)anggota2)Asosiasi 21 (dua puluh satu) Anggota3)Individu 216 (dua ratus enam belas) Anggota4)Nirlaba 15 (lima belas) Anggota5)Kehormatan 14 (empat belas) Anggota.Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap orang dan ataubadan hukum yang berminat dengan perkumpulan, satu dan lain haldengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :a.Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulisyang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian (DPH), baikditingkat Pusat maupun cabang-cabang di daerah, dan caloncalon anggota itu hendaklan diperkenalkan dan mendapatreferensi sekurang-kurangnya dari 2(dua) orang anggota.b.Kewenangan untuk menerima calon anggota itu berada diDewan Pengurus Harian (DPH).4)5)(2)(1)(2)(3)Pasal 7Anggota BiasaAnggota Biasa terdiri dari perorangan dan organisasi yang bergerakdan berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalamkegiatan telematikaAnggota Biasa terdiri dari :a.Anggota Peroranganb.Anggota Perusahaanc.Anggota Asosiasid.Anggota Organisasi Nirlabaa.Anggota perorangan adalah individu warga Negara Indonesiaatau asing yang sudah mendaftarkan dan memenuhi syaratsyarat keanggotaan.b.Anggota perusahaan adalah organisasi komersial yang sudahmendaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan(3)(4)Rancangan Perubahan AD/ART 2018bidang telematika dan memenuhi persyaratan perizinanberdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;c.Asosiasi, yakni perkumpulan/organisasi sosial yang bergerakatau lingkup kegiatannya di bidang telematika;d.Organisasi Nirlaba, yakni perkumpulan/organisasi sosiallainnya yang lingkup kegiatannya di luar bidang telematika,namun berminat atau memiliki kepentingan di bidangtelematika.DPH secara selektif dapat menetapkan perorangan tertentu yangkarena pengetahuan dalam pengalamannya di bidang telematika, ataukarena keahlian tertentu yang dimilikinya, atau karena jasanyaterhadap pengembangan MASTEL dipandang perlu dan pantas untukmenjadi Anggota Kehormatan.Persyaratan dan tatacara/prosedur menjadi anggota diatur lebih lanjutdalam Anggaran Tumah Tangga (ART).Catatan :- Tidak perlu menyebutkan jumlah anggota karena angkanya akan berubahubah dari waktu ke waktu. Anggaran Dasar pada umumnya tidakmenyebut jumlah anggota- Istilah Anggota Biasa dihapus.- Syarat referensi dari 2 anggota tidak diperlukan guna memperlonggarpersyaratan menjadi anggota- Rancangan perubahan Pasal ini sekaligus memuat isi Pasal 7 dan Pasal 8kolom kiri (AD Eksisting) agar lebih ringkas tanpa mengabaikansistematika yang benar(1)(2)(3)(4)Pasal 7Hak dan Kewajiban AnggotaAnggota memiliki hak penuh berupa hak bicara, hak suara dan hakuntuk mencalonkan diri dan dicalonkan oleh anggota ahaan/Korporasi, Asosiasi atau Organisasi Nirlaba tidak dalamkapasitas ex-officio.Anggota berhak mengikuti seluruh kegiatan MASTEL dan mempunyaikedudukan yang sama dalam MASTEL sesuai dengan jeniskeanggotaannya.Anggota Kehormatan memiliki hak berupa hak bicara dan hak untukdicalonkan dan ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi MASTEL.Anggota MASTEL berkewajiban:a.Menjunjung tinggi nama baik dan martabat MASTEL.b.Membayar iuran yang telah ditetapkan, kecuali Anggota
AD/ART 2015Anggota Asosiasi adalah organisasu kumpulan profesi ataubidang usaha specific yang sudah mendaftar dan memenuhisyarat-syarat keanggotaan.d.Anggota Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidakberorientasi pada laba usaha yang mendaftar dan memenuhisyarat-syarat keanggotaan.Tata cara menjadi anggota biasa serta hak dan kewajiban anggotaPerkumpulan Masyarakat Indonesia ditetapkan dalam AnggaranRumah Tangga Perkumpulan Masyarakat Telematika.c.(4)(1)(2)Pasal 8Anggota KehormatanAnggota Kehormatan adalah perorangan yang karena pengetahuandalam pengalamannya di bidang Telematika atau karena keahliantertentu yang dimilikinya atau karena jasanya terhadap pengembanganPerkumpulan Masyarakat Telematikan Indonesia, dipandang perlu danpantas untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.Tata-cara menjadi Anggota Kehormatan serta hak dan kewajibanAnggota kehormatan di tetapkan dalam Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan Telematika Indonesia.(5)Rancangan Perubahan AD/ART 2018Kehormatan.c.Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga MASTEL dan ketentuan peraturanperundang-undangan lain yang berlaku.d.Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.Hak dan kewajiban lainnya yang belum diatur dalam Anggaran Dasarini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).Catatan:- Pasal ini memindahkan Pasal 2 ART (dengan sedikit perbaikanredaksional), karena selayaknya Hak dan Kewajiban Anggota masukdalam AD agar lebih transparan mengingat dok AD merupakan dokumenpublik yang disahkan Menkumham.- Pasal 7 kolom kiri (AD eksisting) dihapus, sudah ditampung di Pasal 6 diatas (kolom kanan).Pasal 8Berakhirnya KeanggotaanKeanggotaan di MASTEL berakhir apabila:a.Anggota menyatakan berhenti atau mengajukan pengunduran diri;b.Diberhentikan oleh Dewan Pengurus Harian (DPH) karena tidakmemenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur dalamPasal 7;c.Berhalangan tetap, berada di bawah pengampuan, atau meninggaldunia;d.Perusahaan/Korporasi dinyatakan pailit oleh Keputusan Pengadilan(berlaku untuk anggota katagori Perusahaan);e.Asosiasi, Organisasi Nirlaba dan/atau badan hukum bubar ataudibubarkan (berlaku untuk anggota katagori Asosiasi dan OrganisasiNirlaba);f.Anggota tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota.Catatan :- Pasal ini diambil dari Pasal 3 ART (dengan sedikit perbaikan redaksionaldan tambahan substansi), karena selayaknya masuk dalam AD agar lebihtransparan (dok AD merupakan dokumen publik)- Pasal 8 kolom kiri (AD eksisting) dihapus karena sudah ditampung diPasal 6 di atas.
AD/ART 2015Pasal 9PerkumpulanPerkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia terdiri dari :1.Musyawarah Nasional2.Musyawarah Nasional Luar Biasa3.Pengawasan langsung dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) (?)Rancangan Perubahan AD/ART 2018Pasal 9Organ MASTELOrgan MASTEL terdiri dari:1.Musyawarah Nasional2.Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA)3.Dewan Pengurus Harian (DPH)4.PengawasCatatan :Judul pasal dan isi pasal diperbaikiMunas Reguler dan Munas LB dikelompokkan menjadi Munas sajaOrgan Pengawas diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan gunamemastikan tatakelola organisasi yang baik.DPA adalah organ penasehat dan nara sumber.DPH adalah organ eksekutif.Pasal ini sekaligus mengubah Pasal 12 AD eksisting (kolom kiri) di manaDPA dan DPH adalah Pengurus, di sini dipisahkan (DPA bukanpengurus)(1)(2)(3)Pasal 10Musyawarah NasionalMusyawarah Nasional merupakan perangkat organisasi tertinggiPerkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia untuk menetapkankebijakan daneritgur penyelenggaraan Perkumpulan MasyarakatTelematika Indonesia, sesuai Pasal 4.Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)tahun oleh Pengurus Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia.Musyawarah Nasional berwenang untuk:a.Menilai, menerima, atau menolak kinerja Dewan PengurusHarian Perkumpulan Maryarakat Telematika Indonseia selamamasa kepengurusannya.b.Menetapkan garis besar program kerja PerkumpulanMaryarakat Telematika Indonesia untuk masa 3 (tiga) tahunyang akan mendatang.c.Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Perkumpulan Maryarakata TelematikaIndonesia.d.Memilih dan menetapkan Pengurus (Ketua?) PerkumpulanMasyarakat Telematika Indonsia dane.Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh(1)(2)(3)(4)Pasal 10Musyawarah NasionalMusyawarah Nasional merupakan organ pemegang kekuasaantertinggi MASTEL.Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)tahun.Musyawarah Nasional berwenang untuk:a.Menilai, menerima, atau menolak kinerja DPH selama masakepengurusannya.b.Menetapkan garis besar program kerja MASTEL untuk masa 3(tiga) tahun ke depan.c.Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga.d.Memilih, menetapkan, mengesahkan dan/atau memberhentikan Pengawas dan DPH.e.Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu olehMusyawarah Nasional dan belum tercakup dalam butir asampai dengan e tersebut di atas.Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:a.Anggota, dengan hak penuh berupa hak bicara, hak suara danhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam organisasi
(4)AD/ART 2015Musyawarah Nasional dan belum tercakup dalam butir a, b, cdan d tersebut di atas.Keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat dan wajib dipatuhioleh segenap Anggota dan Pengurus Perkumpulan MasyarakatTelematika Indonesia.(5)(6)(7)(8)(9)(10)Rancangan Perubahan AD/ART 2018MASTEL, dengan ketentuan hak suara sebagai berikut:1)Anggota Perorangan, dengan 1 (satu) suara;2)Anggota Perusahaan, dengan 2 (dua) suara;3)Anggota Asosiasi, dengan 5 (lima) suara;4)Anggota Organisasi Nirlaba, dengan 1 (satu) suara.b.Anggota Kehormatan, dengan hak berupa hak bicara dan hakdipilih, tanpa hak suara.c.Undangan dan Peninjau (apabila dipandang perlu olehPengurus), dengan hak berupa hak bicara, tanpahak suara.Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a berlaku bagimereka yang telah menyelesaikan kewajiban administrasinya yaknimembayar iuran. Hak sebagaimana dimaksud juga tidak dapatdipindahkan dan atau dikuasakan kepada pihak lain.Undangan menghadiri Musyawarah Nasional disampaikan dan/ataudiumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggaldiselenggarakannya Musyawarah Nasional.Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipiliholeh Peserta Musyawarah Nasional.Musyawarah Nasional dianggap sah untuk dilaksanakan apabilamencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) darijumlah anggota MASTEL yang memberikan konfirmasi kehadiranterhadap undangan Musyawarah Nasional. Apabila tidak tercapaiquorum, maka Musyawarah Nasional ditunda selama 1 (satu) jam, danjika dalam waktu 1 (satu) jam penundaan tersebut belum tercapaiquorum, maka Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan dan dianggapsah untuk diselenggarakan.Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untukmufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, makadilakukan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak.Keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat dan wajib dipatuhioleh segenap Anggota, Pengawas, DPA dan DPH.Catatan :Pasal 10 ini merupakan gabungan dari Pasal 10 kolom kiri (AD eksisting)dengan Pasal 2 ART dengan sedikit perbaikan redaksional.Tujuan agar lebih transparan, mengingat AD merupakan dokumen publikyang disahkan Menkumham, sementara ART tidak wajib disahkan olehKemenkumham.(1)Pasal 11Musyawarah Nasional Luar BiasaMusyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan(1)Pasal 11Musyawarah Nasional Luar BiasaMusyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan
(2).(3)AD/ART 2015pertimbangan atas :a.Apabila pengurus melanggar AD/ARTb.Pengurus dianggap tidak mampu melaksanakan ProgramKerja Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia;c.Hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan PerkumpulanMasyarakat Telematika Indonesia yang tidak dapat ditundasampai waktu penyelenggaraan Musyarawah Nasional.Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaansekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa, atau ataspermintaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang DPH yang didukungoleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah anggota (DPH?)Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatanyang sama dengan Keputusan Musyawarah Nasional.(2).(3)(4)Rancangan Perubahan AD/ART 2018pertimbangan sebagai berikut:a.Apabila Pengawas dan/atau DPH melanggar AD/ARTb.DPH dianggap tidak mampu melaksanakan Program Kerja;c.Terdapat hal yang amat mendesak bagi kepentingan MASTELyang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraanMusyarawah Nasional.Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaansekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa atau ataspermintaan Pengawas, atau sekurang-kurangnya 1 (satu) oranganggota DPH dan/atau anggota DPA yang didukung oleh sekurangkurangnya ½ (setengah) jumlah anggota DPH.Ketentuan mengenai hak suara, undangan, pimpinan rapat,persyaratan quorum dan keabsahan putusan dalam MusyawarahNasional berlaku pula untuk hal yang sama dalam MusyawarahNasional Luar Biasa, kecuali untuk agenda pembubaran MASTELberlaku ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar ini.Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatanyang sama dengan Keputusan Musyawarah Nasional.Catatan :Pasal 11 ini hanya sedikit mengubah Pasal 10 kolom kiri (AD eksisting)dengan sedikit perbaikan redaksional.(1)(2)(3)Pasal 12PengurusPengurus Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia terdiri dariDewan Profesi dan Asosiasi (DPA) dan Dewan Pengurus Harian(DPH) untuk masa bakti 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.Ketua DPH dapat dipilih kembali maksimal 1(satu) kali lagi.DPA merupakan perwakilan dari asosiasi Anggota PerkumpulanMasyarakat Telematika Indonesia yang bergerak di bidang usahatelematika, asosiasi profesi telematika, asosiasi pengguna jaringan danatau jasa telematika serta masyarakat intelektual yang dianggap perlu.a.DPA adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsisebagai narasumber dan penasehat kepada DPH untukmewakili aspirasi dan kepentingan asosiasi dan masyarakat.b.Keanggotaan DPA yang mewakili asosiasi diusulkan olehAsosiasi terkait sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang dandisahkan oleh Musyawarah Nasional.c.Keanggotaan DPA dari Masyarakat Intelektual ditentukan(1)(2)(3)(4)(5)(6)Pasal 12Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA)DPA adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsi sebagainarasumber dan penasehat bagi DPH untuk masa bakti 3 (tiga) tahundan dapat dipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya.Dalam menjalankan fungsinya, DPA mewakili aspirasi dan kepentinganAsosiasi dan masyarakat.Keanggotaan DPA terdiri dari perwakilan dari seluruh anggota katagoriAsosiasi, masing-masing sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang perAsosiasi.Jika dipandang perlu oleh DPA, atau atas usulan DPH yang disetujuiDPA, anggota DPA bisa ditambah dengan anggota perorangan yangmewakili profesi tertentu sesuai kebutuhan.DPA terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretarismerangkap anggota dan beberapa anggota.Ketua dan Sekretaris DPA dipilih, diangkat dan diberhentikan olehanggota DPA.
(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)AD/ART 2015secara bersama oleh DPH dan DPA terpilih sesuai dengankebutuhan.d.Ketua dan Sekretaris DPA dipilih dan diangkat oleh anggotaDPA.e.Penggantian anggota DPA dalam masa kepengurusan diaturdalam anggaran rumah tanggaDPA dan DPH mengangkat anggota DPA yang berasal darimasyarakat intelektual sesuai dengan kebutuhan.(duplikasi dg (3) c.)DPH adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan sesuatukegiatan Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia dan mewakiliPerkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia.a.DPH terdiri sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang, salahsatu diantaranya adalah Ketua Umum;b.Keanggotaan DPH dipilih melalui mekanisme formatur dandisahkan oleh Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuanPasal 10 ayat (3) huruf dc.Ketua-ketua mencerminkan unsur telekomunikasi, teknologiinformasi dan teknologi penyiaran.d.Direktur Eksekutif diangkat oleh DPHe.Direktur Eksekutif adalah tenaga professional yang bekerjasecara penuh waktu dan mendapatkan imbalan dariPerkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia.f.Penggantian Anggota DPH dalam 1(satu) masa kepengurusandiatur dalam anggaran Rumah Tangga.Tata Kerja, Perumusan tugas dan ketentuan-ketentuan yangdiperlukan dalam menjalan tugas, diatur oleh DPHDPH menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkanoleh Musyawarah Nasional menjadi program kegiatan kerja yangpraktis dapat dilaksanakan di lapangan.DPH menyusun Laporan Keuangan organisasi PerkumpulanMasyarakat Telematika Indonesia untuk dipertanggungjawabkandalam Musyawarah Nasional berikutnya.DPH mengkoordinasikan hubungan kerja dengan pengurus lainnya,dalam hal ini DPADPH mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan MusyawarahNasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat rapat kerjalainnya.(7)(8)Rancangan Perubahan AD/ART 2018Penggantian anggota DPA dalam masa kepengurusan diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.Tata kerja, perumusan tugas, penyelenggaraan rapat-rapat(pertemuan) dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalantugas/fungsi DPA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atauKeputusan DPA.Catatan :Pasal 12 ini mengeluarkan DPA dari Pengurus karena fungsi DPA bukanfungsi pengurus melainkan fungsi narasumber dan penasehat bagi DPHTerdapat sedikit perbaikan redaksional dan penambahan pengaturanyang mencerminkan tatakelola perkumpulan yang lebih baik.Pasal tentang Pengurus diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal tentangDPH yang diuraikan dalam Pasal berikutnya.Pengaturan Direktur Eksekutif dipindahkan dalam Pasal tersendiri.(1)Pasal 13Dewan Pengurus Harian (DPH)DPH adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan setiap
AD/ART 2015(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)Rancangan Perubahan AD/ART 2018kegiatan MASTEL dan mewakili MASTEL di dalam dan di luarpengadilan.DPH terdiri sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang, salah seorangdiantaranya adalah Ketua DPH sebagai Ketua Umum MASTEL dan 14(empat belas) orang lainnya menjabat sebagai Sekretaris, WakilSekretaris, Bendahara, dan Ketua-ketua Bidang yang mencerminkanunsur telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran, dan transaksielektronik serta unsur-unsur bidang digital lainnya.Ketua DPH dipilih oleh Musyawarah Nasional.Keanggotaan DPH dipilih melalui mekanisme formatur dan disahkanoleh Musyawarah Nasional untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapatdipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya, dengan pengecualianbahwa untuk Ketua DPH hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)periode masa bakti 3 (tiga) tahun berikutnya.Calon Ketua dan anggota DPH harus memenuhi kriteria sebagaiberikut:a.Khusus untuk Ketua Umum harus Warga Negara RepublikIndonesia (WNI).b.Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan.c.Memiliki pengetahuan/keahlian dan wawasan yang luas dibidang telematika/digital.d.Merupakan figur/tokoh yang memiliki integritas dan terpandangdi kalangan masyarakat telematika.e.Terdaftar sebagai anggota MASTELf.Mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggotakatagori Asosiasi, 2 (dua) anggota katagori Perusahaan, dan 5(lima) anggota katagori Perseorangan/individu;g.Bersedia mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untukkemajuan MASTEL;h.Tidak pernah dipidana dengan hukuman lebih dari 5 (lima)tahun;i.Calon Ketua Umum harus hadir dalam Musyawarah Nasional.Penggantian Anggota DPH dalam 1 (satu) masa kepengurusan diaturdalam Anggaran Rumah Tangga.DPH bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.Tata Kerja, perumusan tugas dan ketentuan-ketentuan yang diperlukandalam menjalan tugas diatur oleh DPHDPH menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkanoleh Musyawarah Nasional menjadi program kegiatan kerja operasionalyang dapat dilaksanakan di lapangan.DPH menyusun Laporan Keuangan organisasi MASTEL untukdipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.
AD/ART 2015(11)(12)(13)(14)Rancangan Perubahan AD/ART 2018DPH mengkoordinasikan hubungan kerja dengan DPA dan Pengawas.DPH mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan MusyawarahNasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat rapat kerjalainnya.Dalam melakukan tindakan pengurusan berikut ini, DPH wajibmendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Pengawas, yaitu:a.menginvestasikan kekayaan MASTEL dengan mendirikanbadan usaha atau melakukan penyertaan saham, mendirikanperkumpulan, atau menjalankan kegiatan investasi lainnya;b.membeli atau menjual, atau dengan cara lain mendapatkan,atau melepaskan hak atas barang bergerak dan/atau barangtidak bergerak dengan nilai yang melampaui suatu angkatertentu yang ditetapkan oleh Pengawas.c.meminjam atau meminjamkan uang guna kepentinganMASTEL;d.membebani harta kekayaan MASTEL (baik barang bergerakmaupun tidak bergerak) untuk menjamin hutang MASTELsendiri;e.menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lainkekayaan MASTEL;DPH dilarang membebani harta kekayaan MASTEL untuk kepentinganpihak lain atau mengikat MASTEL sebagai penanggung hutang (borgatau avalist).Catatan :Pasal 13 ini memisahkan DPA dari fungsi Pengurus sehingga fungsiPengurus menjadi kewenangan penuh DPHAyat (5) diambil dari ART Pasal 6 kolom kiri (ART eksisting) dengansedikit perbaikan redaksional.Ayat (13) dan ayat (14) merupakan pengaturan baru agar mencerminkantatakelola perkumpulan yang baik.(1)(2)(3)Pasal 13PengawasPengawas Perkumpulan dipilih dari dan oleh anggota dalam rapatanggota (?);Rapat pengurus (?) dapat dilaksanakan dengan kehadiran palingsedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggotaPersyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas sebagai berikut:a.Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang telematika;b.Mempunyai ketrampilan kerja di bidang pengawasan;c.Sudah menjadi anggota perkumpulan sekurang-kurangnya(1)(2)Pasal lih,diangkat/ditetapkan dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional.Persyarat
AD/ ART 20 15 Rancangan Perubahan A D/ART 2018 c. Anggota Asosiasi adalah organisasu kumpulan profesi atau bidang usaha specific yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan. d. Anggota Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi pada laba usa
