Transcription
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADAPT. DUTA KARYA BERSATUARTIKEL ILMIAHDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat PenyelesaianProgram Pendidikan Diploma 3Program Studi AkuntansiOleh :RIA AGUSTINNIM : 2016410510SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANASSURABAYA2019
ABSTRAK/RINGKASANANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. DUTAKARYA BERSATURia dSTIE Perbanas SurabayaDr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWPNIP : 36010197Email : [email protected] Perbanas SurabayaJalan Wonorejo Timur Nomer 16 SurabayaABSTRAKPenelitian ini dilakukan di PT. Duta Karya Bersatu. PT. Duta Karya Bersatu ini bergerak dibidang outsourcing seperti cleaning service. Pendapatan yang diterima PT. Duta Karya Bersatuatas jasa yang telah dikerjakan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Adapun tujuanyang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal23 dan pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PPh kurang/lebih bayar. Data yang diperolehmenggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebutdihasilkan beberapa hal diantaranya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakanpada PT. Duta Karya Bersatu sebagian belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan PT. Duta Karya Bersatuberpengaruh terhadap PPh kurang/lebih bayar.Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, jasa outsourcing, PT. Duta Karya BersatuPENDAHULUANSumber yang memiliki kontribusicukup banyak dalam penerimaan negaradan berperan penting dalam pembangunannegara salah satunya yaitu pajak. Peran kitadan kesadaran dari warga negara Indonesiamengenai kewajiban untuk membayarpajak sangat diperlukan untuk membantumelancarkan pembangunan yang nantinyamempunyai manfaat untuk kepentinganmasyarakat dari hasil penerimaan pajak darimasyarakat. Fungsi dari diberlakukannyapajak adalah tercapainya peningkatanekonomi suatu negara. Oleh karena itupajak menjadi alternatif yang sangat besarsebagai sumber penerimaan negara yangberasal dari masyarakat.Pajak Penghasilan Pasal 23dikenakan atas jumlah penghasilan brutopenghasilan. Jumlah bruto penghasilanadalah jumlah dividen, bunga, royalti,hadiah penghargaan, bonus, sewa, danimbalan jasa lain tidak dikurangi bebanapapun dan tidak dikalikan denganpresentasi tertentu. Jumlah bruto imbalanjasa lain tidak termasuk Pajak PertambahanNilai berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan No. 141/PMK.03/2015.1
Ketentuan tentang outsourcingdiatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan danPeraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi (Permenakertrans) No. elaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain secarategas mengatur sejumlah pembatasan.Perusahaan penyedia jasa tenaga kerjaoutsourcing pun hanya dibatasi pada limabidang usaha saja, yaitu: usaha pelayanankebersihan (cleaning service); usahapenyediaan makanan bagi pekerja/buruh(catering); usaha tenaga pengaman(security/satuan pengamanan); usaha jasapenunjangdipertambangandanperminyakan; dan usaha penyediaanangkutan bagi pekerja/ buruh.PT. Duta Karya Bersatu merupakanperusahaan outsourcing yang bergerakdalambidangcleaningservice.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,jenis penghasilan dari jasa tersebutmerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal23. Sebagaimana yang telah dijelaskandalam Undang-Undang tersebut bahwabesarnyatarifpemotonganPajakPenghasilan Pasal 23 atas jasa lain tersebutadalah sebesar 2%. Tarif tersebutdikenakan atas penghasilan bruto dari jasatersebut, apabila unsur biaya gaji dan biayamaterial tidak terdapat daftar rinciannya.Akan tetapi apabila unsur biaya gaji danbiaya material memiliki daftar rincian,maka tarif 2% dikenakan atas pendapatanjasa imbalan yang diterima perusahaan(management fee).Menurut Undang-Undang Perpajakan , jasacleaning service yang diberikan PT. DutaKarya Bersatu kepada klien ini termasukjenis penghasilan yang harus dikenakanpajak. Pada PT. Duta Karya Bersatupenghasilan bruto yang ditagihkan kepadaklien meliputi unsur biaya gaji, obat-obatandan peralatan kebersihan, yang kemudianditambahkan dengan management fee.Managementfeeyangditetapkanperusahaan juga besarnya proporsional.Hampir pada semua kontrak penawarankerjasama antara klien dengan perusahaan,terdapat rincian dari unsur biaya gaji danbiaya materialnya. Dari hal tersebut, makaseharusnya Pajak Penghasilan Pasal 23dikenakan atas management fee yangdiperolehperusahaan.Berdasarkanobservasi yang telah dilakukan, ternyataPajak Penghasilan Pasal 23 PT. Duta KaryaBersatu tidak hanya dikenakan atasmanagement feenya saja, namun juga adayang dikenakan atas penghasilan brutonya,atau yang lebih dikenal perusahaan dengannama Nilai Dasar Pengenaan Pajak.AdanyaperbedaanDasarPengenaan Pajak tersebut tidak sesuaidengan peraturan Undang-Undang Nomor36 Tahun 2008. Ketidaksesuaian tersebutakan berdampak pada PPh kurang bayaratau lebih bayar. Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka sangatpenting untuk diadakan penelitian ini yangakan mengkaji “Analisis Perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23 Pada PT. Duta KaryaBersatu”.RUMUSAN MASALAHBagaimana perhitungan Pajak PenghasilanPasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu?Bagaimana pengaruh perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23 terhadap PPh kurangbayar atau lebih bayar pada PT. Duta KaryaBersatu?TUJUAN PENELITIANPenelitian ini bertujuan untuk memperolehbukti mengenai perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23 pada PT. Duta KaryaBersatu dan pengaruh perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23 terhadap Pph kurangbayar atau lebih bayar pada PT. Duta KaryaBersatu.MANFAAT PENELITIANManfaat yang diperoleh bagi PT.Duta Karya Bersatu yaitu memberikanmasukan sebagai sarana informasi sertaevaluasi yang berkaitan dengan PajakPenghasilan Pasal 23 pada PT. Duta KaryaBersatuuntukperkembangandanperbaikan perusahaan kedepannya.2
Manfaat bagi Peneliti selanjutnyayaitu penelitian ini diharapkan mampumemberikan kontribusi yang bermanfaatbagi penelitian selanjutnya. Selain itu dapatmenjadi bahan referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang denganpermasalahan yang sama sehingga AUAN PUSTAKADefinisi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPhPasal 23)Menurut Utomo, Setiawanta, &Yulianto (2011) bahwa Pajak PenghasilanPasal 23 adalah Pajak Penghasilan yangdipotong atas penghasilan yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap yang berasal darimodal,penyerahanjasa,ataupenyelenggaraan kegiatan selain yang telahdipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yangdibayarkan atau terutang oleh badanpemerintah atau subjek pajak dalam negeri,penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetapatau perwakilan perusahaan luar negerilainnya.Menurut Waluyo (2010) bahwaPajak Penghasilan Pasal 23 merupakanpajak yang dipotong atas penghasilan yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak dalamnegeri dan bentuk usaha tetap yang berasaldari modal, penyerahan jasa, ataupenyelenggaraan kegiatan selain yang telahdipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 inidibayarkan atau terutang oleh badanpemerintah atau subjek pajak dalam negeri,penyelenggara kegiatan, bentuk usahatetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya. Artinya, Wajib Pajak (WP)yang sudah ditunjuk oleh UU smenjalankanpemotongan tersebut.Dasar hukum PPh Pasal 23Menurut Atep (2011), dasar hukum PPhPasal 23 adalah sebagai berikut :a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7Tahun1983tentangPajakPenghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008tentangPerubahanKeempatUndang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan.b. PeraturanMenteriKeuanganNomor 244/PMK.03/2008 tentangJenis Jasa Lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf c Angka 2 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir kalidengan Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008.Subjek pemotong PPh Pasal 23Wajib Pajak yang ditunjuk sebagaisubjek pemotong PPh, sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPhmeliputi badan pemerintah, subjek pajakbadan dalam negeri, penyelenggaraankegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT),perwakilan perusahaan luar negeri lainnyayang ada di Indonesia, Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri tertentu yang ditunjukoleh Direktur Jenderal PajakPihak yang dipotong PPh Pasal 23Menurut Salman (2017), pihak yangdipotong PPh Pasal 23 adalah sebagaiberikut :a. Wajib Pajak dalam negeri.Wajib Pajak dalam negeri disinidapat berupa badan atau orangpribadi. Penghasilan orang pribadiyang dikenai PPh Pasal 23 hanyalahpenghasilan yang bersifat pasif. Halini yang membedakan denganpemotongan PPh Pasal 21 yangdikenakan atas penghasilan yangbersifat aktif yang diterima ataudiperoleh orang pribadi. Adapununtuk Wajib Pajak badan dikenakanbaik atas penghasilan yang bersifataktif (active income) maupun ataspenghasilan yang bersifat pasif(passive income).b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).3
Objek pemotongan PPh Pasal 23Menurut Mardiasmo (2011), objekpemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagaiberikut :1. Dividen, dengan nama dan dalambentuk apapun, termasuk dividendari perusahaan asuransi kepadapemegang polis dan pembagian sisahasil usaha koperasi.2. Bungatermasukpremium,diskonto, dan imbalan karenajaminan pengembalian utang.3. Royalti.4. Hadiah, penghargaan, bonus, dansejenisnya selain yang telahdipotongPajakPenghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal21.5. Sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaanharta, kecuali sewa tanah dan/ataubangunan.6. Imbalan sehubungan dengan jasateknik, jasa manajemen, jasakontruksi, jasa konsultan, dan jasalain selain jasa yang telah dipotongPajak Penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21.Pengecualian objek pemotongan PPhPasal 23Menurut Mardiasmo (2016),penghasilan yang tidak dikenakanpemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagaiberikut :1. Penghasilan yang dibayar ataukepada bank.2. Sewa yang dibayarkan atauterutang sehubungan dengansewa guna usaha dengan hakopsi.3. Dividen atau bagian laba yangditerimaataudiperolehperseroan terbatas sebagaiWajib Pajak dalam negeri,koperasi, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milikdaerah, dari penyertaan modalpada badan usaha yang didirikandan bertempat kedudukan diIndonesia dengan syarat :a. Dividenberasaldaricadangan laba yang ditahan.b. Bagi perseroan terbatas,badan usaha milik negaradan badan usaha milikdaerah yang menerimadividen, kepemilikan sahampadabadanyangmemberikan dividen palingrendah 25% (dua puluh limapersen) dari jumlah modalyang disetor.4. Dividen yang diterima olehorang pribadi.5. Bagian laba yang diterima ataudiperolehanggotadariperseroan komanditer yangmodalnya tidak terbagi atassaham-saham,persekutuan,perkumpulan, firma, dan kongsi,termasukpemegangunitpenyertaan kontrak investasikolektif.6. Sisa hasil usaha koperasi yangdibayarkanolehkoperasikepada anggotanya.7. Penghasilan yang dibayar atauterutang kepada badan usahaatas jasa keuangan yangberfungsi sebagai penyalurpinjaman dan/atau pembiayaanyang diatur dengan PeraturanMenteri Keuangan.Dasar pemotongan PPh Pasal 23Menurut Barata & Djuhadiat(2006), dasar pemotongan PPh Pasal 23adalah sebagai berikut :a. Pemotongan pajak berdasarkanjumlahpenghasilanbrutodigunakan untuk penghasilanyang berupa :1. Dividen, dengan nama dandalambentukapapun,termasuk dividendariperusahaan asuransi kepadapemegangpolisdanpembagian sisa hasil usahakoperasi.2. Bunga, termasuk premium,diskonto,danimbalan4
karenajaminanpengembalian utang.3. Royalti.4. Hadiah dan penghargaanselain yang telah dipotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalam Pasal 21 ayat (1)huruf e (oleh penyelenggarakegiatan yang melakukanpembayaransehubungandengan pelaksanaan suatukegiatan.b. Pemotongan pajak berdasarkanperkiraan penghasilan nettodigunakan untuk penghasilanyang berupa :1. Sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaanharta2. Imbalan sehubungan denganjasa teknik, jasa manajemen,jasa kontruksi, jasa konsultan,dan jasa lain selain jasa yangtelahdipotongpajaksebagaimana dimaksud dalamPasal 21.Tarif dan objek PPh Pasal 23Tarif atas pengenaan PPh Pasal 23dan objek atas pengenaan PPh Pasal 23adalah sebagai berikut :a. 15% dari jumlah bruto atas :1. dividen kecuali pembagiandividenkepadaorangpribadi dikenakan final,bunga, dan royalti.2. hadiah dan penghargaanselain yang telah dipotongPPh Pasal 21.b. 2% dari jumlah bruto atas sewa danpenghasilanlainsehubungandengan penggunaan harta kecualisewa tanah dan/atau bangunan.c. 2% dari jumlah bruto atas imbalanjasa teknik, jasa manajemen, jasakonstruksi dan jasa konsultan.d. 2% dari jumlah bruto atas imbalanjasa lainnya, yaitu :1. Jasa penilai (appraisal);2. Jasa aktuaris;3. Jasa akuntansi, pembukuan,danatestasilaporankeuangan;4. Jasa hukum;5. Jasa arsitektur;6. Jasa perencanaan kota danarsitektur landscape;7. Jasa perancang (design);8. Jasa pengeboran (drilling) dibidangpenambanganminyak dan gas bumi(migas),kecualiyangdilakukan oleh bentuk usahatetap;9. Jasa penunjang di bidangusaha panas bumi danpenambangan minyak dangas bumi (migas);10. Jasa penambangan dan jasapenunjang selain di bidangusaha panas bumi danpenambangan minyak dangas bumi (migas);11. Jasa penunjang di bidangpenerbangan dan bandarudara;12. Jasa penebangan hutan;13. Jasa pengolahan limbah;14. Jasa penyedia tenaga kerjadan/atautenagaahli(outsourcing services);15. Jasa perantara dan/ataukeagenan;16. Jasa di bidang perdagangansurat-surat berharga, kecualiyang dilakukan oleh BursaEfek, Kustodian SentralEfek Indonesia (KSEI) danKliring Penjaminan EfekIndonesia (KPEI);17. akukan oleh KustodianSentral Efek Indonesia(KSEI);18. Jasapengisiansuara(dubbing) dan/atau sulihsuara;19. Jasa mixing film;5
20. Jasa pembuatan sarananpromosifilm,iklan,poster,photo,slide,klise, banner, pamphlet,baliho dan folder;21. Jasa sehubungan dengansoftware atau hardware atausistem komputer, termasukperawatan,pemeliharaandan perbaikan;22. Jasa pembuatan dan/ataupengelolaan website;23. Jasa internet termasuksambungannya;24. Jasapenyimpanan,pengolahan,dan/ataupenyaluran data,informasi,dan/atau program;25. Jasa instalasi/pemasanganmesin, peralatan, listrik,telepon, air, gas, AC,dan/atau TV kabel, selainyang dilakukan oleh WajibPajakyangruanglingkupnyadibidangkonstruksi dan mempunyaiizin dan/atau sertifikasisebagaipengusahakonstruksi;26. Jasaperawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan,listrik, telepon, air, gas, AC,TVkabel,dan/ataubangunan, selain yangdilakukan oleh Wajib Pajakyang ruang lingkupnya dibidang konstruksidanmempunyai izin dan/atausertifikasisebagaipengusaha konstruksi;27. Jasa perawatan kendaraandan/atau alat transportasidarat, laut dan udara;28. Jasa maklon;29. Jasapenyelidikandankeamanan;30. Jasa penyelenggara kegiatanatau event organizer;31. Jasa penyediaan tempatdan/atau waktu dalam mediamasa, media luar ruang ataumedialainuntukpenyampaianinformasi,dan/atau jasa periklanan;32. Jasa pembasmian hama;33. Jasa kebersihanatau cleaning service;34. Jasa sedot septic tank;35. Jasa pemeliharaan kolam;36. Jasa katering atau tata boga;37. Jasa freight forwarding;38. Jasa logistik;39. Jasa pengurusan dokumen;40. Jasa pengepakan;41. Jasa loading dan unloading;42. Jasa laboratorium dan/ataupengujian kecuali yangdilakukan oleh lembaga atauinstitusi pendidikan dalamrangka penelitian akademis;43. Jasa pengelolaan parkir;44. Jasa penyondiran tanah;45. Jasa penyiapan dan/ataupengolahan lahan;46. Jasa pembibitan dan/ataupenanaman bibit;47. Jasa pemeliharaan tanaman;48. Jasa pemanenan;49. peternakan,dan/atau perhutanan;50. Jasa dekorasi;51. Jasa pencetakan/penerbitan;52. Jasa penerjemahan;53. Jasapengangkutan/ekspedisikecuali yang telah diaturdalam Pasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan;54. Jasapelayanankepelabuhanan;55. Jasa pengangkutan melaluijalur pipa;56. Jasa pengelolaan penitipananak;57. Jasa pelatihan dan/ataukursus;6
58. Jasapengirimandanpengisian uang ke ATM;59. Jasa sertifikasi;60. Jasa survey;61. Jasa tester, dan62. Jasa selain jasa-jasa tersebutdi atas yang pembayarannyadibebankan pada AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara atau AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.Saatterutang,penyetoran,danpelaporan PPh Pasal 23Menurut Masyahrul (2005), saatterutang, penyetoran, dan pelaporan PPhPasal 23 adalah sebagai berikut :1. Pajak Penghasilan Pasal 23(PPh Pasal 23) terutang padaakhir bulan dilakukannyapembayaran atau pada akhirbulan terutangnya penghasilanyang bersangkutan.2. Pajak Penghasilan Pasal 23(PPh Pasal 23) harus disetorkanoleh pemotong pajak selambatlambatnya tanggal sepuluhbulantakwimberikutnyasetelah bulan saat terutangnyapajak.3. Pemotong Pajak PenghasilanPasal 23 (PPh Pasal 23)diwajibkanmenyampaikansurat pemberitahuan masaselambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari setelah masa pajakberakhir.4. Pemotong Pajak PenghasilanPasal 23 (PPh Pasal 23) harusmemberikantandabuktipemotongan kepada orangpribadi atau badan yangdibebani membayar PajakPenghasilan yang dipotong.Contoh perhitungan PPh Pasal 23Menurut Salman (2017), contohperhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagaiberikut :1) PT. Senja Pagi menyewa truksenilai Rp 5.000.000,00 dari PakAli. Penghasilan yang diterima olehPak Ali harus dipotong PPh Pasal 23: 2% x Penghasilan Bruto 2% x Rp 5.000.000,00 Rp 100.000,002) PT. ABC telah mengirimkaninvoice untuk menagih jasamanajemen yang diberikannyakepada PT. XYZ. Dalam invoicetersebut tertera manajemen feeadalah sebesar Rp 10.000.000,00.Perhitungan PPh Pasal 23 yangharus dipotong atas penghasilantersebut : 2% x Rp. 10.000.000,00 Rp 200.000,003) PT. ACI bergerak dalam jasapenyedia tenaga kerja. PT. ACItelah mengirimkan invoice untukmenagih jasa penyediaan tenagakerja yang diberikannya kepada PT.XYZ. Dalam invoice tersebut terteranilai jasa penyediaan tenaga kerjaadalah sebesar Rp 10.000.000,00.Perhitungan PPh Pasal 23 yangharus dipotong atas penghasilantersebut : 2% x Rp 10.000.000,00 Rp 200.000,004) PT Tenaga Power merupakanperusahaan penyedia tenaga kerja.PT Tenaga Power mendapat kontrakdari PT Bank Untung Terus untukmenyediakan petugas customerservice sebanyak 20 orang denganimbalanjasasebesarRp20.000.000,00. Petugas customerservice tersebut selanjutnya menjadipegawai PT Bank Untung Terus.Atas pembayaran yang dilakukanPT Bank Untung Terus kepada PTTenaga Power dipotong PPh Pasal23 oleh PT Bank Untung Terussebesar : 2% x Rp 20.000.000,00 Rp 400.000,007
METODE PENELITIANDesain PenelitianDesain penelitian yang diterapkan adalahpendekatan deskriptif yang bertujuanmemberikan gambaran secara objektiftentang keadaan yang sebenarnya dariobjek yang diteliti yaitu Pajak PenghasilanPasal 23 yang dikenakan pada PT. DutaKarya Bersatu.Batasan PenelitianAgar tidak terjadi salah penafsiranberkaitan dengan judul Tugas Akhir ini,maka lingkup pembahasan dibatasi sebagaiberikut :1. Objek yang diteliti dibatasi padaPajak Penghasilan Pasal 23 padaPT. Duta Karya Bersatu.2. Penelitian diadakan di PT. DutaKarya Bersatu.3. Tahun Pajak Penghasilan Pasal23 yang diteliti yaitu tahun 2018Data dan Metode Pengumpulan DataJenis data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu data primer yangdiperoleh secara langsung dari objek yangditeliti dan belum diolah oleh perusahaan,seperti melakukan wawancara secaralangsung dengan pihak-pihak yangberhubungan dengan penelitian yangdilakukan. Jenis data yang kedua yaitu Datasekunder yang diperoleh dari perusahaandalam bentuk jadi.Sumber data untuk penelitian inidiperoleh dari bagian tagihan yaitu berupaSPT badan terutang, invoice. Adapunsejarah dan struktur organisasi perusahaandidapat dari Bagian Human ResourcesDepartement (HRD). Adapun metodepengumpulan data yang dilakukan dalampenelitian ini yaitu metode wawancara,observasi dan dokumentasi.Teknik Analisis DataAdapun teknik analisis yangdilakukan dengan metode deskriptif.Berikut tahapan yang dilakukan yaitu :1. Tahap pertama yang dilakukanadalah dengan meminta datadata yang diperlukan mengenaiPajak Penghasilan Pasal 23 PT.Duta Karya Bersatu, yaituinvoice, SPT badan terutang.2. Tahap kedua yaitu melakukanwawancara kepada bagiantagihan yang bernama Ibu SariterkaitdenganPajakPenghasilan Pasal 23 yangdikenakan pada PT. DutaKarya Bersatu.3. Tahap ketiga yaitu memilahklien yang Dasar PengenaanPajaknya dari jasa pengelolaandan total biaya sekaligus jasapengelolaan.4. Tahapkeempatyaitumenghitung klien yang DasarPengenaan Pajaknya dari jasapengelolaan dan total biayasekaligus jasa pengelolaan.5. Tahap kelima yaitu melakukananalisisdariperbedaanperhitungan Pajak penghasilanPasal 23 yang dikenakan padaPT. Duta Karya Bersatu.6. Tahapkeenamadalahmenganalisis dampak dariperbedaan perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23 tersebutpada PPh kurang/lebih bayarPT. Duta Karya Bersatu.7. Setelah data diolah dan telahdianalisis, maka tahap terakhiryang dilakukan pada penelitianini adalah menyusun laporantugas akhir dan menarikkesimpulan serta memberikansaran.HASIL DAN PEMBAHASANGambaran Subjek PenelitianSejarah Singkat Perusahaan1. Tahun 2000 :Berawal dari kegiatan positif darieks. karyawan PT. Bank Duta CabangSurabaya yang secara yuridis telah berakhirkeberadaannyasejalandengandilakukannya merger diantara semua banktake over (termasuk diantaranya PT. BankDuta) dengan PT. Bank Danamon sesuaikeputusan pemerintah pada bulan Mei2000.8
Aktivitas cleaning sevice pertamakali dilakukan tahun 1991 pada gedungBank Duta cabang Surabaya yang terdiridari 5 lantai dengan lokasi kantor di JalanGubernur Soeryo D/H Jalan PemudaNomor 12 Surabaya dengan komposisiinterior/eksterior : Lantai I : Granit Lantai II – V : Full Carpet Dinding Luar : Alcubon Dinding Dalam : Marmer byItalianSedangkanaktivitascleaningservice dilakukan sampai dengan akhirOktober 2000 atau sampai dengan aktivitasterakhir dari Bank Duta cabang tingkatpengangguran, mengingat tenaga kerjayang terlibat saat itu sebanyak 26 orang,maka kegiatan cleaning service tersebutdilanjutkan dengan mendirikan suatu badanusaha yang bernama :“CV DUTA KARYA BERSAMA”Secara resmi CV Duta KaryaBersama didirikan pada tanggal 3 Oktobertahun 2000 dengan akte nomor 4 olehnotaris Abdurachim SH dan telahdidaftarkan pada kantor Pengadilan NegeriSurabaya dengan nomor registrasi1152/CV/2001 tertanggal 29 Agustus 2001.2. Tahun 2005 :Dalam perkembangannya, padabulan Juli 2005 “CV Duta Karya Bersama”meningkatkan status badan hukum menjadiPerseroan Terbatas (PT) berdasarkan aktapendirian Perseroan Terbatas nomor 8tanggal 20 Juli 2005 yang dibuat notarisRudi Effendi SH, serta keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia nomor C34427 HT.01.01. tahun 2005 tanggal 26Desember 2005 sekaligus berubah namamenjadi :“PT. DUTA KARYA BERSATU”Dalam hal melaksanakan pekerjaanperusahaan, perusahaan kami betul-betulsangat commite terhadap kepuasancustomer dan cooperative sesuai denganmotto kami.Visi dan MisiVisiMenjadi perusahaan terpercaya danberkualitasMisia. Memberikanpelayananterbaikkepada klien-klien kamib. Kualitas sebagai bisnis plan PT. DKB(Quality is the best Business plan)Profil UsahaNama Perusahaan: PT. Duta KaryaBersatuPemilik Perusahaan : Rukmono PrabowoAlamat: Jalan ManyarKertoarjo III/52 SurabayaTelp/Fax: 6231-5943440 /5950805Email:[email protected] Usaha: Cleaning Service,Labour Supply,TradingHASIL PENELITIANPerhitungan PPh Pasal 23 PT. DutaKarya BersatuPT. Duta Karya Bersatu merupakanperusahaan yang bergerak dibidangoutsourcing yang menyediakan jasacleaning service. Perusahaan ini telahbekerjasama dengan banyak klien baikyang berada di Surabaya maupun di luarSurabaya seperti Lamongan sehinggamendapatkan penghasilan dari jasa yangtelah dikerjakan. Oleh karena itupenghasilan yang diterima PT. Duta KaryaBersatu dari klien, maka perusahaan iniakan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23oleh klien. Klien PT. Duta Karya Bersatutidak hanya orang pribadi namun jugarumah sakit, perusahaan, klinik, hotel,sekolah, dll.Tabel 4.1 ini merupakan sampeldaftar klien yang berkerjasama dengan PT.Duta Karya Bersatu :Tabel 4.1Daftar KlienNoNama Klien1Ibu Agus2Bapak Alex9
3YPK Gloria4PT. Zenith Allmart Precisindo5AJBS6Khayangan Residence7PT. BASF Distribution Indonesia8PT. Dua Kelinci9Skin Innovation10RKZ11RS. Soegiri12Klinik Farina13RSIA14Ma chung15Urban Gym16PT. Campina Ice Cream Industry17Apartement linden18Graha Gemilang (Hotel Ibis)19Graha SA20Cor JesuPajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. DutaKarya Bersatu selama 1 tahun pajak 2018sebesar Rp 161.864.631. Perhitunganrekapitulasi ini diperoleh dari Lampiran 10pada kolom PPh 23. Mulai dari kolomtanggal faktur sampai PPh 23 merupakandata yang diperoleh dari PT. Duta KaryaBersatu. Adapun penjelasan mengenaiLampiran 10 adalah sebagai berikut :1.2.3.Sumber : PT. Duta Karya BersatuBerikut rekapitulasi Pajak PenghasilanPasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu :Tabel 4.3Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 23pada PT. Duta Karya BersatuNoBulanNilai Objek PajakTarif4.PPh Pasal DesemberTotalRp 596.616.915Rp 594.009.700Rp 581.435.850Rp 546.403.200Rp 8.093.231.5652%2%2%2%Rp 11.932.338Rp 11.880.194Rp 11.628.717Rp 10.928.064Rp 161.864.631Sumber : Data DiolahBerdasarkanTabel4.3menunjukkan bahwa total rekapitulasi5.6.Tgl FakturTgl faktur merupakan tanggal fakturtagihan atas jasa yang telah diberikankepada klien. Tanggal faktur ini untukmasing-masing klien berbeda sesuaidengan selesainya pekerjaan. Faktur inidibuat oleh staff bagian tagihan PT.Duta Karya Bersatu yang nantinyaakan dikirimkan kepada masingmasing klien yang bekerjasama denganPT. Duta Karya Bersatu.LokasiLokasi merupakan daftar klien yangbekerjasama dengan PT. Duta KaryaBersatu.TagihanTagihan ini berisi rincian yang dibayaroleh klien belum dikurangi dengan PPhPasal 23. Rincian ini meliputi biayatenaga kerja, biaya peralatan, biayaobat (chemical), jasa pengelolaan danPPN.Jumlah PelunasanJumlah pelunasan ini merupakanpembayaran dari klien kepada PT.Duta Karya Bersatu.SelisihSelisih ini merupakan selisih antaratagihan dan jumlah pelunasan.Terjadinya selisih dikarenakan pihakklien yang berbentuk badan melunasisetelah dikurangi PPh Pasal 23.Apabila klien OP tidak ada selisihkarena tidak memotong PPh Pasal 23sehingga membayar sesuai tagihan.PPh 23PPh 23 merupakan pajak yangdipotong oleh klien atas jasa yangdiberikan PT. Duta Karya Bersatu. PPhPasal 23 ini diperoleh dari 2% dari10
DPP/jasa selain itu dapat diperoleh dariselisih antara tagihan dengan jumlahpelunasan.Dari perhitungan tersebut dapatdisimpulkan bahwa besarnya PajakPenghasilan Pasal 23 tidak sama setiapbulannya. Selain itu dasar PajakPenghasilan Pasal 23 yang dikenakan padaPT. Duta Karya Bersatu juga berbeda adayang berasal dari nilai DPP dan ada jugayang berasal dari nilai management fee.Pengaruh perhitungan PPh Pasal 23pada PPh kurang bayar/lebih bayarPT. Duta Karya Bersatu merupakansuatu badan yang sudah menjadi PengusahaKena Pajak (PKP), sehingga PajakPenghasilan Pasal 23 yang dikenakan ataspenghasilan yang diterimanya harusdilaporkan sebagai kredit pajak dalamnegeri pada SPT Badan Tahunan (1771).Berdasarkan pemaparan sebelumnya, telahdiketahuibahwabesarnyaPajakPenghasilan Pasal 23 perusahaan padatahun 2018 adalah sebesar Rp 161.864.631.Tentunya nilai tersebut harus dilaporkandalam SPT 1771 untuk tahun 2018, denganmelampirkan bukti potong yang telahdikirimkan oleh klien kepada perusahaan.Bukti potong tersebut untukmenghitung besarnya kredit pajak dalamnegeri perusahaan, yang kemudian darinilai tersebut dapat dihitung apakahperusahaan mengalami Pajak PenghasilanBadan Kurang Bayar (PPh pasal 29) atauLebih Bayar (PPh Pasal 28). Berikut adalahbesarnya PPh Badan Tahunan PT. DutaKarya Bersatu tahun 2018. Dimanaperhitungan tersebut terdapat komponenkredit pajak yang bukti potongnya telahdientrykan kedalam SPT :Tabel 4.4Perhitungan PPh kurang/lebih bayartahun 2018 pada PT. Duta KaryaBersatuKeteranganPPh yang terutangNilaiRp 190.365.147PPh Pasal 23(Rp 142.637.387)PPh Pasal 25(Rp 42.694.364)PPh kurang bayarRp5.033.396Sumber : PT. Duta Karya BersatuBerdasarkan Tabel 4.3 diketahuibahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23yang dientrykan ke dalam lampiran SPT1771 adalah sebesar Rp 142.637.387. Darinilai tersebut dapat disimpulkan bahwabesarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yangdilaporkan berbeda dengan perhitunganyang dilakukan oleh PT. Duta KaryaBersatu pada Tabel 4.2, yaitu sebesar Rp161.864.631. Perbedaan diantara keduanyaadalah sebesar Rp 19.227.244.Pada Tabel 4.4 pula dapat diketahuibahwa perusahaan menanggung PajakPenghasilan Badan Kurang Bayar (PPhPasal 29) sebesar Rp 5.033.396. JikaperusahaanmengentrykanPajakPenghasilan Pasal 23nya sesuai denganperhitungan yang telah dilakukan, yaitusebesar Rp 161.864.631, maka perusahaanakan mendapatkan Pajak PenghasilanBadan Lebih Bayar (PPh Pasal 28) sebesarRp 14.193.848. Perbedaan tersebutbukanlah tanpa alasan, dikarenakanperusahaan tidak ingin ada lebih bayardalam urusan perpajakannya.PembahasanPerhitungan PPh Pasal 23 PT. DutaKarya BersatuBerdasarkan pemaparan pada subbab sebelumnya, dapat diketahui bahwaPajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakanperusahaan berbeda setiap kliennya. Tabel4.5 dibawah ini merupakan perhitunganulang Pajak Penghasilan Pasal 23 yangsesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNo. 141/PMK.03/2015. Tabel tersebutdisajikan dengan sampel nama klien yangsesuai pada Tabel 4.1 sebelumnya. MenurutPeraturan Menteri Keuangan tersebut,besarnya PPh Pasal 23 di atas diperoleh darihasil perhitungan tarif 2%dikalikandengan jasa pengelolaan yang diterima olehPT. Duta Karya Bersatu.11
Tabel 4.5Perhitungan ulang Pajak PenghasilanPasal 23Tabel 4.6Contoh perbandingan perhitungan PPhPasal 23 yang dikenakan pada PT. DutaKarya Bersatu dengan Peratu
Hampir pada semua kontrak penawaran kerjasama antara klien dengan perusahaan, terdapat rincian dari unsur biaya gaji dan biaya materialnya. Dari hal tersebut, maka seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas management fee yang diperoleh perusah
