Transcription
or:19a/LHP/XV/06/2020Tanggal:15Juni2020
DAFTAR ISIHalamanDAFTAR ISI. iSISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019. 1LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN . 3i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)Tahun 2019 terdiri dari ringkasan eksekutif, tiga laporan pokok dan tiga laporan tambahansebagai berikut.1. Ringkasan EksekutifRingkasan Eksekutif memuat:a.b.c.d.Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;Sistematika Pelaporan;Opini BPK atas LKPP Tahun 2019;Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap PeraturanPerundang-undangan Tahun 2019;e. Rekomendasi BPK;f. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) danLaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2015-2019;g. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal;h. Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal; dani. Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan KeuanganLaporan I memuat:a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standarpemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaranpemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasanpemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan BendaharaUmum Negara (LKBUN); danc. LKPP Tahun 2019.3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian InternLaporan II memuat:a. Resume Laporan atas SPI; danb. Hasil Pemeriksaan atas SPI.4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap PeraturanPerundang-undanganLaporan III memuat:a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; danb. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.5. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal,Laporan Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal, dan Laporan Hasil Reviu atasKemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 20191
Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteriaterkait:a. Fiscal Transparency Code, Manual on Fiscal Transparency dan Fiscal TransparencyHandbook 2018 dari IMF;b. Recommended Public Guidance IPSASB : Reporting on the Long-Term Sustainability ofan Entity’s Finance;c. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah; dand. Praktik-praktik terbaik (best practices) yang berlaku secara internasional.2
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN1.Dasar Hukum PemeriksaanPemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2019 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Amandemen ke-3, Pasal 23Eayat (1);b. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;d. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara;e. UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; danf. UU Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2019.2.Standar PemeriksaanPemeriksaan atas LKPP berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.3.Tujuan PemeriksaanPemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun2019 dengan memperhatikan:4.a.Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);b.Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;c.Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dand.Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).Entitas yang DiperiksaPemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2019 yang meliputi 87 LKKL dan 1LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPRRI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2019.5.Lingkup PemeriksaanPemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2019 yang terdiri dari Neraca tanggal 31Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo AnggaranLebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitasuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan,yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.6.Sasaran PemeriksaanPemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akunyang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, LaporanOperasional, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan5
CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tindaklanjut pemeriksaan sebelumnya.7.Metodologi PemeriksaanMetodologi pemeriksaan LKPP merupakan satu kesatuan metodologi pemeriksaan LKKL,LKBUN dan konsolidasinya. Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL menggunakanpendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) secara efektif, sehinggapemeriksaan fokus pada area-area berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risikokecurangan (fraud).Dalam kerangka pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan LKPP Tahun 2019memperhatikan hal-hal berikut.1) Hasil-hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja yangterkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2019 menjadi bagian untukmengidentifikasikan hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;2) Analisis atas Nota Keuangan APBN Tahun 2019 dan 2020 beserta Peraturan Presidententang Rincian APBN menjadi bagian untuk mengidentifikasikan hal-hal signifikandan risiko masing-masing entitas;3) Analisis atas perkembangan tindak lanjut temuan-temuan Pemeriksaan yangmempengaruhi kewajaran LKKL Tahun 2018;4) Kebijakan-kebijakan signifikan Tahun 2019 diantaranya yaitu:a) Pemerintah tidak mengusulkan APBN Perubahan (APBN-P) Tahun 2019;b) Penggabungan dan Likuidasi Kementerian/Lembaga dan/atau Satuan Kerja sebagaidampak Pembentukan Kabinet Indonesia Maju;c) Pelaksanaan perbaikan hasil penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik NegaraTahun 2017 dan 2018;d) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan; dane) PMK Nomor 144/PMK.05/2019 tentang Perkiraan Defisit dan TambahanPembiayaan Defisit APBN TA 2019.5) Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan denganpelaporan keuangan Tahun 2019; dan6) Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan TimPenyelesaian Kerugiaan Negara (TPKN) maupun yang sedang dalam proses hukumatau telah memiliki putusan hukum.8.Jangka Waktu PemeriksaanPemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 13/ST/I/01/2020tanggal 13 Januari 2020 dimulai 13 Januari s.d. 30 Juni 2020.9.Batasan PemeriksaanSemua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawabPemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dankemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupuntidak disengaja oleh Pemerintah.6
Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikankeyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yangberpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untukmenemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaanditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatanperbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikanjaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikanjaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsungdan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akanmenginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum ataukesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturanperundangundangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undanganyang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinanbahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.10.Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUNHasil pemeriksaan atas 87 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor AkuntanPublik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkanopini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 LKKL mendapatkan opini Wajar DenganPengecualian (WDP), serta 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat(TMP).Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2015 s.d. 2019 dapatdilihat pada Lampiran 1.BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA7
Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUNOpini BPK atas 201720182019Majelis Permusyawaratan RakyatWTPWTPWTPWTPWTPDewan Perwakilan RakyatWTPWTPWTPWTPWTP004Badan Pemeriksa KeuanganWTPWTPWTPWTPWTP005Mahkamah AgungWTPWTPWTPWTPWTP5.006Kejaksaan RIWDPWTPWTPWTPWTP6.007Sekretariat NegaraWTPWTPWTPWTPWTP7.010Kementerian Dalam NegeriWTPWTPWTPWTPWTP8.011Kementerian Luar NegeriWDPWTPWTPWTPWTP9.012Kementerian PertahananWDPWDPWDPWTPWTP10.013Kementerian Hukum dan HAMWTPWTPWTPWTPWTP11.015Kementerian KeuanganWTPWTPWTPWTPWTP12.018Kementerian PertanianWDPWTPWTPWTPWTP13.019Kementerian PerindustrianWTPWTPWTPWTPWTP14.020Kementerian ESDMWDPWTPWTPWTPWTP15.022Kementerian PerhubunganWTPWTPWTPWTPWTP16.023Kementerian Pendidikan dan KebudayaanWTPWTPWTPWTPWTP17.024Kementerian KesehatanWTPWTPWTPWTPWTP18.025Kementerian AgamaWDPWTPWTPWTPWTP19.026Kementerian KetenagakerjaanWDPWTPWTPWTPWTP20.027Kementerian SosialTMPWTPWTPWTPWTP21.029Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananWDPWDPWTPWTPWTP22.032Kementerian Kelautan dan PerikananWTPTMPTMPWTPWTP23.033Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatWDPWTPWTPWDPWTP24.034Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum danKeamananWTPWTPWTPWTPWTP25.035Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianWTPWTPWTPWTPWTP26.036Kementerian Koordinator bidang PembangunanManusia dan KebudayaanWTPWTPWTPWTPWTP27.040Kementerian PariwisataWTPWTPWTPWTPWTP28.041Kementerian BUMNWTPWTPWTPWTPWTP29.042Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiWDPWTPWTPWTPWTP30.044Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahWTPWTPWTPWTPWTP31.047Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan AnakWDPWDPWTPWTPWTP32.048Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi BirokrasiWTPWTPWTPWTPWTP33.050Badan Intelijen NegaraWTPWTPWTPWTPWTP34.051Badan Siber dan Sandi NegaraWTPWTPWTPWTP3) WDP35.052Dewan Ketahanan NasionalWTPWTPWTPWTPWTP36.054Badan Pusat StatistikWDPWTPWTPWTPWTP37.055Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalWTPWTPWTPWTPWTP8
No.BAOpini BPK atas ementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan NasionalWTPWTPWTPWTPWTP39.057Perpustakaan Nasional RIWDPWTPWTPWTPWTP40.059Kementerian Komunikasi dan InformatikaWDPWTPWTPWTPWTP41.060Kepolisian Negara RIWTPWTPWTPWTPWTP42.063Badan Pengawasan Obat dan MakananWTPWTPWTPWTPWTP43.064Lembaga Ketahanan NasionalWTPWTPWTPWTPWTP44.065Badan Koordinasi Penanaman ModalWTPWTPWTPWTPWTP45.066Badan Narkotika NasionalWTPWTPWTPWTPWTP46.067Kementerian Desa, Pembangunan Daerah TertinggalWDPWTPWTPWTPWTPdan Transmigrasi47.068Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasionalWDPWDPWTPWTPWTP48.074Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaTMPTMPWDPWTPWTP49.075Badan Meteorologi, Klimatologi dan GeofisikaWTPWTPWTPWTPWTP50.076Komisi Pemilihan UmumWDPWDPWTPWDPWDP51.077Mahkamah KonstitusiWTPWTPWTPWTPWTP52.078Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganWTPWTPWTPWTPWTP53.079Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaWTPWTPWTPWTPWTP54.080Badan Tenaga Nuklir NasionalWTPWTPWTPWTPWTP55.081Badan Pengkajian dan Penerapan TeknologiWTPWTPWTPWTPWTP56.082Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalWTPWTPWTPWTPWTP57.083Badan Informasi Geopasial (sebelumnya: BadanWDPWDPWTPWTPWTPKoordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)58.084Badan Standarisasi NasionalWDPWTPWTPWTPWTP59.085Badan Pengawas Tenaga NuklirWTPWTPWDPWTPWTP60.086Lembaga Administrasi NegaraWTPWTPWTPWTPWTP61.087Arsip Nasional Republik IndonesiaWTPWTPWTPWTPWTP62.088Badan Kepegawaian NegaraWTPWTPWTPWTPWTP63.089Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanWTPWTPWTPWTPWTP64.090Kementerian PerdaganganWTPWTPWTPWTPWTP65.092Kementerian Pemuda dan OlahragaTMPTMPWDPWDPWTP66.093Komisi Pemberantasan KorupsiWTPWTPWTPWDPWTP67.095Dewan Perwakilan DaerahWTPWTPWTPWTPWTP68.100Komisi YudisialWTPWTPWTPWTPWTP69.103Badan Nasional Penanggulangan BencanaWTPWTPWTPWTPWTP70.104Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaWTPWTPWTPWTPWTPWTP2)2)WTPWTPWTPKerja Indonesia71.105Badan Penanggulangan Lumpur SidoarjoWDPWTP72.106Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintahWTPWDP73.107Badan Pencarian dan Pertolongan NasionalWTPWTPWTPWTP3) WTP74.108Komisi Pengawas Persaingan UsahaWTPWTPWTPWTPWTP9
No.BAOpini BPK atas adan Pelaksana - Badan Pengembangan WilayahSuramaduWTPWTPWTPWTPWTP76.110Ombudsman RIWDPWTPWTPWTPWTP77.111Badan Nasional Pengelola PerbatasanWTPWTPWTPWTPWTP78.112Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas BatamWDPWTPWTPWTPWTP79.113Badan Nasional Penanggulangan TerorismeWTPWTPWTPWTPWTP80.114Sekretariat KabinetWTPWTPWTPWTPWTP81.115Badan Pengawas Pemilihan UmumWTPWTPWTPWTPWTP82.116Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaWDPWDPWDPWTPWTP83.117Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik IndonesiaTMPTMPWDPWTPWTP84.118Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas SabangWDPWTPWTPWTPWTP85.119Badan Keamanan Laut1)TMPTMPTMPTMP86.120Kementerian Koordinator bidang KemaritimanWDPWTPWTPWTPWTP87.121Badan Ekonomi Kreatif1)TMPWTPWTPWTP88.122Badan Pembinaan Ideologi Pancasila4)4)4)4)WTP89.999Bendahara Umum NegaraWDPWTPWTPWTPWTPKeterangan:WTPWDPTMP1)2)3)4): Wajar Tanpa Pengecualian: Wajar Dengan Pengecualian: Tidak Menyatakan Pendapat: Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016: Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018: Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019: Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA10
Juni 2020
KATA PENGANTAR
PERNYATAANTANGGUNG JAWAB
Lampiran 1RINGKASAN
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)RINGKASANBerdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2019, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional,Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.LKPP Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP).LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan KeuanganBendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaandan Anggaran Negara (SPAN).1. LAPORAN REALISASI APBNLaporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2019 dengan realisasinya, yangmencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31Desember 2019.Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN.Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.309,28 triliun atau 93,83 persen dari APBN. Jumlahrealisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496,31 triliun atau91,55 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 812,97 triliun atau 98,33persen dari APBN.Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaransebesar Rp348,65 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dariAPBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,39 triliun. Ringkasan LaporanRealisasi APBN TA 2019 dapat disajikan sebagai berikut:UraianRealisasi Anggaran TA 2019 (Audited)AnggaranRealisasi(Rp Triliun)Realisasi% TA 2018Pendapatan Negara dan Hibah2.165,111.960,6390,561.943,67Belanja Negara:I. Belanja Pemerintah PusatII. Transfer ke Daerah dan 9793,8391,5598,332.213,111.455,32757,79Surplus (Defisit) AnggaranPembiayaan 4)305,69SiLPA (SiKPA)53,3936,24Ringkasan -v-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunanSaldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175,24 triliun, Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53,27 triliun, Penggunaan SAL sebesarRp15 triliun, dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp931,27 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) AkhirTahun 2019 adalah sebesar Rp212,582 triliun.Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.Tahun 2019(Audited)(Rp Triliun)Tahun 2018(Audited)SAL awal175,24138.35BPenggunaan SAL(15,00)-CSiLPA/SiKPA53,3936.24DPenyesuaian SAL0,940,63ESAL akhir (A B C D)212,69175.24NoUraianA3. NERACANeraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, danekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.467,53 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesarRp491,86 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.949,59 triliun,Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp967,98 triliun.Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,22 triliun yang terdiri dari Kewajiban JangkaPendek sebesar Rp704,68 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.635,53 triliun. Dengan Demikian,jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.127,31 triliun.Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.-vi- Ringkasan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)31 Desember 2019(Audited)(Rp Triliun)31 Desember 2018(Audited)Aset LancarInvestasi Jangka PanjangAset TetapPiutang Jangka PanjangAset LainnyaTotal wajiban Jangka PendekKewajiban Jangka PanjangTotal KewajibanEkuitasTotal Kewajiban dan 504.166,974.917,471.407,806.325,28UraianAset4. LAPORAN OPERASIONALLaporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yangdikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2019 sampaidengan 31 Desember 2019.Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.168,93 triliun, Beban sebesarRp2.422,81 triliun, sedangkan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4,65 triliun, sehingga Defisit-LOsebesar Rp 249,22 triliun.Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai sit) dari Kegiatan Operasional4Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional5Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa6Surplus/(Defisit) LO31 Desember 2019(Audited)2.168,93(Rp Triliun)31 Desember 80,43)4,65(145,29)--(249,22)(225,73)Ringkasan -vii-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)5. LAPORAN ARUS KASLaporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dansetara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.Saldo Awal Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp240,15 triliun. Selama TA 2019 terjadi penurunan kasdari aktivitas operasi sebesar Rp171,15 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp225,92 triliun,kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp450,48 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesarRp41,42 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesarRp1,64 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadiRp235,47 triliun.Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesarRp234,18 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp166,17 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibahyang Sudah Disahkan sebesar Rp3,95 triliun, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp10,81 triliun,Kas dan Bank BLU yang belum disahkan sebesar Rp3,93 juta, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesarminus Rp20,05 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp52,49 juta sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalahsebesar Rp208,96 triliun.Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut.(Rp triliun)UraianSaldo Awal KasKenaikan (Penurunan) KasArus Kas Bersih dari Aktivitas OperasiArus Kas Bersih dari Aktivitas InvestasiArus Kas Bersih dari Aktivitas PendanaanArus Kas Bersih dari Aktivitas TransitorisPengunaan SALPenyesuaian PembukuanJumlah Kenaikan (Penurunan) KasSaldo Akhir KasSaldo Kas Pemerintah Lainnya:Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara PenerimaanKas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah DisahkanKas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)Kas pada BLU yang Belum DisahkanKas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)Kas Transito (Kiriman Uang)Saldo Akhir Kas dan Setara Kas-viii- Ringkasan31 Desember 2019(Audited)31 Desember )0,00208,960,280,092,91(6,21)(58,60)178,62
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLaporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neracaper 31 Desember 2019.Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.407,80 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp249,22 triliun, ditambah KoreksiKoreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.968,33 triliun, ditambah Transaksi AntarEntitas sebesar Rp0,4 Triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp5.127,31 triliun.Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.(Rp triliun)No.1234567UraianEkuitas AwalSurplus/Defisit LOKoreksi-Koreksi yang LangsungMengurangi EkuitasTransaksi Antar EntitasReklasifikasi Kewajiban Ke EkuitasKenaikan/Penurunan EkuitasEkuitas AkhirMenambah/31 Desember 2019(Audited)1.407,80(249,22)3.968,3331 Desember ,310,51(132,97)1.407,807. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunanLKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapanyang memadai.Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasitambahan yang diperlukan.Ringkasan -ix-
DAFTAR ISI
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)DAFTAR ISIKATA PENGANTAR.PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .RINGKASAN .PERNYATAAN OPINIDAFTAR ISI .DAFTAR TABEL.DAFTAR GRAFIK.I. LAPORAN REALISASI APBN .II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.III. NERACA .IV. LAPORAN OPERASIONAL.V. LAPORAN ARUS KAS .VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .A. PENJELASAN UMUM .A.1. DASAR HUKUM .A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI .B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.B.3. CATATAN PENTING LAINNYA .C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.D.3 CATATAN PENTING LAINNYA.iiiivvE. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS .F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS .F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS .G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN 35136224288288288322322325347INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .360INDEKS SINGKATAN .366Daftar Isi -x-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)DAFTAR TABEL1Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2017-2019 .232Ikhtisar Realisasi Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018 .333Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018 .334Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 .335Ringkasan APBN Tahun 2019 dan APBN Tahun 2018 .436Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018 .447Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018 .468Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Menurut Fungsi .52
5 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2019 didasarkan pada peraturan sebagai berikut. a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Amandemen ke-3, Pasal 23E
