Transcription

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIASALIN ANPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBL IK INDONESIA154/PMK. 01/2017NOMORTENTANGPEMBINAAN DAN PENGAWASAN AKUNTAN PUBL IKD ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTER! KEUANGAN REPUBL IK IND ONESIA,Meni mbangbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) , Pasal7 ayat (4), Pasal 8 ayat (8) , Pasal 9 ayat (5) , Pasal 1 4 ayat (3 ) ,Pasal 18 ayat (3 ) , Pasal 2 0 ayat (3 ) , Pasal 2 1 ayat (3 ) , Pasal 2 2ayat (3 ) , Pasal 2 3 , Pasal 25 ayat (3 ) , Pasal 27 ayat (5) , Pasal 28ayat (3 ) , Pasal 32 ayat (3 ) , Pasal 33 ayat (5) , Pasal 3 4 ayat (4),Pasal 37 , Pasal 38 ayat (3 ) , Pasal 5 1 ayat (8) , dan Pasal 52ayat (2)Undang-Undang Nomor5 Tahun 20 1 1ten tangAkuntan Publi k dan Pasal 6 ayat (3 ) , Pasal 13 ayat (3 ) , Pasal1 4 ayat (3 ) dan Pasal 2 1 Per atur an Pemeri ntah Nomor 2 0Tahun20 15tentangPr akti kAkuntanPubli k,per lumenetapk.a n Per atur an Menteri Keuangan tentang Pembi naandan Penga wasan Akuntan Publi k;Mengi ngat1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 1 1 tentang AkuntanPubli k (L embar an Negar a Republi k Indonesi a Tahun 20 1 1Nomor5 1,Tambahan L embar anIndonesi a Nom or 525 1 ) ;Negar aRepubli k

- 2-2.Peraturan Petnerintah Nomor 2 0 Tahun 2 0 15 tentangPraktik Akuntan Publik ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2 0 15 Nomor 7 9, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 569 0) ;MEMUTUSKAN :M enetapkanPERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBINAANDAN PENGAWASAN AKUNTAN PUBLIK.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1D alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperolehizin untuk memberikan j as sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 1 tentang AkuntanPublik.2.Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yangtelah memperoleh izin berdasarkan hukum di negarayang bersangkutan untuk memberikan j asa sekurang kurangnya j asa audit atas informasi keuangan historis .3.Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat berdasarkanperundang-undangandanmendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-UndangNomor 5 Tahun 2 0 1 1 tentang Akuntan Publik.4.Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk angtidakmenandatangani laporan pemberian j asa, pegawai KAPyang terlibat dalam pemberian j asa, atau pihak lain yangterliqat langsung dalam pemberian jasa.

-3 -6.Orga:p.isasi Audit Indonesia yang selanjutnya disingkatOAI adalah organisasi di Indonesia yang merupakanj aringan kerj asama antar-KAP .7.Kantor Akuntan Publik Asing yang selanjutnya disingkatKAPA adalah badan usaha yang· didirikan sahaberkedudukandansekurang-kurangnyadibidang j asa audit atas informasi keuangan historis .8.Organisasi Audit Asing yang selanjutnya disingkat arkan peraturan perundang-undangan di negarayang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badanusaha j asa profesi yang melakukan kegiatan usahasekurang-kurangnya di bidang j asa audit atas informasikeuangan historis.9.Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesiAkuntan Publik yang bersifat nasional.1 0 . Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnyadising"Kat SPAP adalah acuan yang ditetapkan menj adiukuran mutu yang waj ib dipatuhi oleh Akuntan Publikdalam pemberian j asanya.1 1 . Menteriadalahmenteriyangtugasdantanggungj awabnya di bidang keuangan.1 2 . Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnyadisingkatPPPKadalahPusatPembinaanProfe siKeuangan Kementerian Keuangan.1 3 . Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun2 0 1 1 tentang Akuntan Publik.1 4 . PeraturanPemerintahadalahPeraturanPemerintahNomor 2 0 Tahun 2 0 15 ten tang Praktik Akuntan Publik.

-4 Pasal 2Dalam rangka pembinaan profesi Akuntan Publik, M enteriberwenang:a. arapemberian Jasawaktu,persetujuanpenguHduran diri sebagai Akuntan Publik, status terdaftarsebagai Rekan non-Akuntan Publik, pembatalan sterdaftar sebagai OAI, pembatalan status terdaftar OAI,status terdaftar KAPA atau OAA, persetujuan pencantumannama KAP dengan KAPA atau OAA, dan pembekuan statusterdaftar KAPA atau OAA;b . memberikan izin Akuntan Publik, izin Akuntan Publik bagiAkuntan Publik Asing, perpanjangan izin Akuntan Publik,izin KAP, pencabutan izin KAP, izin cabang KAP, danpencabutan izin cabang KAP; danc . mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik,KAP, dan/ atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuanadministratif.BAB IIAKUNTAN PUBLIKBagian KesatuIzin Akuntan PublikPasal 3( 1)Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harusmengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u . p .Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonanizin dan melampirkan dokumen pendukung.{2 )Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud padaayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-5 ( 3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) terdiri atas:a.fotokopi sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntanpublik yang diterbitkan oleh:1.2.Asosiasi Profesi Akuntan Publik; i Akun tanmenyelenggarakanujianolehPublikprofesiun ikan Jasaasurans dan / atau j asa lainnya yang diverifikasi olehAsosiasi Profesi Akuntan Publik, meliputi:1.paling sedikit 1 000 ( seribu) j am j asa audit atasinformasi keuangan historis dalam 7( tujup)tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 ( limaratus) j am diantaranya memimpin dan/ ataumenyupervisi perikatan audit atas informasikeuangan historis; dan2.j asa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi,keuangan,danmanaJ emen,dalamhalpengalaman j asa .audit atas informasi keuanganhistoris hanya terpenuhi 9 0 /o ( sembilan puluhper seratus) ,kecuali untuk provinsi yang tidak terdapat KAP ataucabang KAP;c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;d.fotokopi Nomor Pokok Wajib kan:1.tidak pernah dikenakan sanksi administratifberupa pencabutan izin Akuntan Publik;2.tidak pernah dipidana yang telah mempunya1kekuatanhukumtetapkarenamelakukantindak pidana kej ahatan yang diancam denganpidana penj ara 5 ( lima) tahun atau lebih; dan3.tidak berada dalam pengampuan;·

-6 f.fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi Akun tanPublik yang masih berlaku;g.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit;h.pas foto berwarna ukuran 4x6 ( empat kali enam)dengan latar belakang putih sebanyak 4 ( empat)lembar ; dan1.bukti pembayaran biaya izin Akuntan Publik.Pasa14( 1)Untuk provinsi yang tidak terdapat KAP atau cabangKAP, persyaratan pengalaman memberikan j asa asuransdan/ atau j asa lainnya dalam permohonan izin AkuntanPublik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 3)huruf b diatur :a. paling sedikit 500 ( lima ratus) j am j asa audit atasinformasi keuangan historis dalam 7 ( tujuh) tahunterakhir; danb . 500 ( lima ratus) j am j asa lainnya yang diverifikasi olehAsosiasi Profesi Akuntan Publik.( 2)Akuntan Publik yang memperolehpersyaratansebagaimanadimaksud1z1n berdasarkanpadaayat( 1)dilarang berpindah domisili sampai dengan berakhirnyamasa berlaku izin Akuntan Publik.( 3)Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat ( 2) dikenai sanksi administratifberupa pencabutan izin.Bagian KeduaIzin Akuntan Publik b agi Akuntan Publik AsingPasal 5( 1)Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, Akuntan PublikAsing harus mengajukan permohonan tertulis kepadaMenteri u . p . Kepala PPPK dengan melengkapi formulirpermohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung.

- 7 (2 )Formulir permohonan 1z1n sebagaimana dimaksud padaayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.( 3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) terdiri atas :a.fotokopi izin Akuntan Publik Asing;b.fotokopi kartu izin tinggal tetap yang diterbitkan olehinstansi yang berwenang di bidang keimigrasiansesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan;c.fotokopi Nomor Pokok Wajib dministratifAkuntanPublikdan/ atau izin Akuntan Publik Asing;e.2.tidak pernah dipidana; dan3.tidak berada dalam pengampuan;fotokopi surat tanda lulus uji kemahiran berbahasaIndonesia yang diselenggarakan oleh B adan B ahasa,dengan nilai kelulusan paling rendah tingkat madya;f.fotokopisurattandalulusUjlandibidangperpaj akan dan hukum dagang Indonesia y ang sahyangditerbitkanoleh Asosiasi Profesi AkuntanPublik;g.surat keterangan pengalaman praktik dalam bidangpenugasan asurans sebagai Rekan yang bertanggungj awabdalamkeuanganperikatanhistorisperikatan dalam 7palingauditsedikitatas1 00informasi( seratus)( tujuh) tahun terakhir yangdiverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik;h.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit diIndonesia;1.pas foto berwarna ukuran 4x6 ( empat kali enam)dengan latar belakang putih sebanyak 4 ( empat)lembar;

- 8J.bukti pembayaran biaya izin Akuntan Publik; tahperj anj ianIndonesiasalingdanpemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.Bagian KetigaPerpanjangan Izin Akuntan PublikPasal 6( 1)Untuk memperoleh perpanjangan 1z1n Akuntan Publik,Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertuliskepada Menteri u . p . Kepala PPPK dengan melengkapipermohonanformulirperpanj anganlZlndanmelampirkan dokumen pendukung.(2)Formulir permohonan perpanj angan 121n sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.( 3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) terdiri atas :a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu 1z1ntinggal tetap;b.fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi AkuntanPublik yang masih akan tidak berada dalam onal berkelanjutanolehAsosiasiProfesiyangAkuntanPublik atau lembaga/ organisasi lain yang diakuipemerintah, paling sedikit:1.120 ( seratus dua puluh) kredit pain dalam 3(tiga) tahun terakhir, yang 12 ( dua belas) kreditpain diantaranya merupakan pelatihan yang didalamnyamateri; atauterdapatpenilaianpemahaman

-9 2.4 0 ( empat puluh) kredit po1n dalam 2 ( dua)tahun terakhir, yang 4( empat) kredit rdapatpenilaianyangdipemahamandalam hal Akuntan Publiksedangmenj alani penghentian pemberian j asa asurans;e.pas foto berwarna ukuran 4x6 ( empat kali enam)dengan latar belakang putih sebanyak 4 ( empat)lembar ;f.bukti pembayaran biaya perpanjangan izin AkuntanPublik; dang.bukti pembayaran denda administratif dalam halAkuntan Publik dikenai sanksi administratif berupadenda.Pasal 7( 1)AkuntanPublikharusmengajukanpermohonanperpanj angan izin paling lambat 60 ( enam puluh) harisebelum izin Akuntan Publik berakhir.(2 n 1z1n paling cepat 180 ( seratus delapanpuluh) hari sebelum izin Akuntan Publik berakhir .( 3)Dalam hal tanggal terakhir permohonan perpanj anganizin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) j atuh pada harilibur, permohonan perpanj angan izin dilakukan padahari kerj a berikutnya.(4)D alam hal Akuntan Publik tidak memenuhi ketentuansebaigaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Akuntan Publikdapat mengajukan perpanj angan izin sampai dengantanggal berakhirnya izin Akuntan Publik, dengan an peraturan perundang-undangan .dengan

- 10 (5)Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonanperpanjangan izin sampai dengan masa berlakunya atakan tidak berlaku.(6)Akuntan Publik yang izinnya telah dinyatakan tidakberlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapatmengajukan permohonan izin Akuntan Publik yang barudengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 atau Pasal 5 .B agian KeempatPenghentian Pemberian Jasa AsuransPasal 8( 1)Untuk memperoleh persetujuan penghentian pemberianj asa asurans untuk sementara waktu, Akuntan Publikharus mengajukan permohonan tertulis kepada honan dan melampirkan dokumen pendukung.(2 )Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1)tercantum dalam Lampiran IV yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.( 3)D okumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) terdiri atas :a.fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akun tanPublik yang masih berlaku;b.surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi AkuntanPublik;c.surat rekomendasi dari Pemimpin KAP bagi KAPyang berbentuk selain lehyangbersangkutan dan diketahui oleh Pemimpin KAP;dan

- 1 1e.bukti pembayaran atas denda dalam hal AkuntanPublik dikenai sanksi administratif berupa denda.Pasal 9AkuntanPublikyangsedangmenj alanipenghentianpemberian j asa asurans untuk sementara waktu tidak dapatmemberikan j asa asurans, berupa:a.penandatanganan perikatan j asa asurans;b.penandatangananlaporanpemberianj asaasurans;danj atauc.menj adi pemimpin KAP .PasallO( 1)Akuntan Publik dapat memberikan j asa asurans kembalisebelum berakhirnya masa penghentian pemberian j an dari Menteri.(2 )PermohonanpersetujuanpemberianJasaasuranskembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukansecara tertulis kepada Menteri u.p. Kepala PPPK denganmelengkapi formulir dalam Lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Bagian KelimaPengunduran Diri sebagai Akuntan PublikPasal 1 1( 1)Untukmemperolehpengunduran diripersetujuanpermohonansebagai Akuntan Publik,AkuntanPublik harus mengajukan permohonan tertulis kepadaMenteri u. p. Kepala PPPK dengan melengkapi formulirpermohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publikdan melampirkan dokumen pendukung.

- 12 ( 2)Formulir-permohonan pengunduran diri sebagai AkuntanPublik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantumdalamLampiran VI yang merupakan bagiantidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.( 3)Dokumen pendukung sebagairnana dimaksud pada ayat( 1) terdiri atas:a.asli surat izin Akuntan gmenj nksiadministratifberupa pembekuan izin oleh Menteri;3.akan menyimpan kertas kerj a paling singkat5( lima)tahunsej akJ panan kertas kerj a kepada KAP; dan4.c.telah menyelesaikan perikatan profesional; anProfesiPublikyangyangbersangkutan tidak sedang menj alani reviu olehAsosiasi Profesi.BAB IIIKAP DAN CABANG KAPBagian KesatuIzin KAPPasal 12( 1)Akuntan Publik dalam memberikan j asanya wajib melaluiKAP.( 2)Kewajiban memberikan j asa melalui KAPsebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) harus dipenuhi paling lama 6( enam) bulan sej ak izin Akuntan Publik ditetapkan.

- 13 (3)Akuntan Publikyang telah mengundurkan diri darisuatu KAP, wajib mempunyai KAP paling lama 6 ( enam)bulansej tan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat ( 2) atau ayat (3) dikenai - s anksiadministratif berupa peringatan tertulis atau pembekuanlZln.Pasal 13( 1)Untuk memperoleh izin usaha KAP, pemimpin KAP harusme:q.gajukan permohonan tertulis kepada Menteri u . p .Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonanizin dan melampirkan dokurn.en pendukung.( 2)Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud padaayat ( 1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) terdiri atas :a.bukti kepemilikan atau sewa kantor yang berdomisilisama dengan pemimpin KAP, dilengkapi dengan fotodan/ atau denah ruangan yang menunjukkan kantorterpisah dari kegiatan lain;b.Nomor ·Pokok Waj ib Paj ak Badan untuk KAP yangberbentuk usaha persekutuan perdata dan firmaatau Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi untukKAP yang berbentuk usaha perseorangan;c.daftar tenaga kerja profesional pemeriksa d i bidang·akuntansi yang dilengkapi dengan fotokopi suratpengangkatan sebagai pegawai tetap dan fotokopiij azah yang telah dilegalisasi, paling sedikit 2 ( du a)orang, terdiri atas:1.1 ( satu) orang berpendidikan paling rendahsarj ana di bidang akuntansi; dan2.1 ( satu) orang berpendidikan paling rendahdiploma III di bidang akun tansi;

- 14 d.fotokopi rancangan sistem pengendalian mutu KAP;e.surat . gperseorangan,KAPmencantumkan:f.1.alamat Akuntan Publik;2.nama dan domisili kantor; dan3.maksud dan tujuan pendirian kantor;fotokopi akta pendirian yang dibuatolehdandi hadapan notaris bagi KAP yang berbentuk usahaselain bentuk usaha perseorangan, paling sedikitmencantumkan:1.nama Rekan;2.alamat Rekan;3.bentuk u saha;4.nama dan domisili usaha;5.maksud dan tujuan pendirian kantor, yaitumemberikanasuransJasadanj asanon-asurans ;6.hak dan kewaj iban sebagai Rekan; dan7.penyelesaiansengketadalamhalterj adiperselisihan di antara Rekan; dang.bukti pembayaran biaya izin usaha KAP.Bagian KeduaPermohonan Pencabutan Izin KAPPasal 14·( 1)PemimpinKAPdapatmengajukanpermohonanpencabutan izin usaha KAP.( 2)Permohonan pencabutan 1z1n u saha KAP sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis olehpemimpin KAP kepada Menteri u . p . Kepala PPPK denganmelengkapi formulir permohonan pencabutan izin u sahaKAP dengan melampirkan dokumen pendukung.·

- 15 ( ana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalamLampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan .dari Peraturan Menteri ini .(4)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) terdiri atas an penutupan KAP yang ditandatangani :1.pemimpinKAPbagiKAPberbentukperseorangan; atau2.seluruh Rekan KAP bagi KAP berbentuk usahaselain aiperikatancukupprofesionalmengena1antaraKAPdengan klien yang ditandatangani oleh yimpanan kertas kerj a;d.asli izin usaha KAP; dane.laporan kegiatan usaha KAP untuk bulan Januaritahun berj alan sampai dengan tanggal permohonanpenutupan KAP.Bagian KetigaPenggunaan Nama KAPPasal 15( 1)KAPyangberbentukmenggunakannamau an dan mengelola KAP tersebut.( 2)KAPyangberbentuku sahaselainbentukusahaperseorangan harus menggunakan nama salah seorangatau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekanpada KAP tersebut.

- 16 ( 3)KAP hanya dapat mencantumkan kata "dan Rekan" atau"&Rekan" dalam hal KAP sebagaimana dimaksud padaayat ( 2) tidak menggunakan nama seluruh AkuntanPublik yang merupakan Rekan pada KAP.(4)Dalam hal nama Akuntan Publik lebih dari 1 ( satu) kata,nama KAP harus menggunakan paling sedikit 1 ( satu)kata yang merupakan bagian dari nama lengkap AkuntanPublik dimaksud .(5)KAP dapat menggunakan nama Akuntan Publik yangtelah meninggal dunia sebagai nama atau bagian namaKAPsepanj ang mendapat persetujuantertulis yangdisahkan dengan Akta Notaris dari ahli waris AkuntanPublik yang meninggal dunia tersebut.(6)KAP dapat menggunakan nama Akuntan Publik yangtelah mengundurkan diri sebagai Akuntan Publik sebagainama atau bagian nama KAP sepanj ang mendapatpersetujuan tertulis yang disahkan dengan Akta N otarisdari yang bersangkutan.( 7)Nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat ( 2) ,ayat (5) dan/ atau ayat (6) hanya dapat digunakan oleh1 ( satu) KAP.Bagian KeempatIzin Cabang KAPPasal 16( 1)Untuk memperoleh izin cabang KAP, pem1 mp1n KAPharus mengajukan permohonan tertulis kepada honan izin cabang KAP dan melampirkan dokumenpendukung.( 2)Formulir permohonan izin cabang KAP sebagaimanadimaksud pada ayat { 1 ) tercantum dalam Lampiran IXyang merupakan bagian tidak terpisah dari PeraturanMenteri ini.

- 17(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) terdiri atas :a.fotokopi bukti kepemilikan atau sewa kantor cabangKAPyangberdomisilisamadenganpemimpincabang, dilengkapi dengan foto dan/ atau denahruangan yang menunjukkan cabang KAP terisolasidari kegiatan lain;b.fotokopi Nomor Pokok Waj ib Paj ak cabang KAP;c.daftar tenaga kerj a profesional pemeriksa d i bidangakuntansi yang dilengkapi dengan fotokopi suratpengangkatan sebagai pegawai tetap dan fotokopiij azah yang telah dilegalisasi, paling sedikit 2 ( dua)orang, terdiri atas :1.1( satu) orang berpendidikan paling rendahsarj ana di bidang akuntansi; dan2.1( satu) orang berpendidikan paling rendahdiploma III di bidang akuntansi;d.kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengena1pendirian cabang dan penunjukan pemimpin cabangKAP yang disahkan oleh notaris; dane.bukti pembayaran biaya izin pendirian cabang KAP.Bagian KelimaPermohonan Pencabutan Izin Cabang KAPPasal 1 7( 1)PemimpinKAPdapatmengajukanpermohonanpencabutan izin cabang KAP.( 2)Perrp.ohonan pencabutan 1z1n cabang KAP sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1 ) diajukan secara tertulis olehpemimpin KAP kepada Menteri u . p . Kepala PPPK denganmelengkapi formulir permohonan pencabutan izin cabangKAP dan melampirkan dokumen pendukung.(3)Formulir permohonanpencabutanizincabangKAPsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalamLampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.·

- 18 (4)Dokumenpendukungpermohonanpencabutan1z1ncabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) a1penutupan cabang KAP yang ditandatangani olehpemimpin esaian perikatan profesional antara cabangKAP yang ditutup dengan klien, yang ditandatanganioleh peinimpin cabang KAP; danc.asli surat izin pendirian cabang KAP.BAB IVD OMISIL IPasal 18( 1)Akuntan Publik yang merupakan pemimpin KAP ataupemimpincabang KAP harus berdomisiliprovinsi yangsamaataudididalamkabupatenj kota yangberbatasan langsung dengan ibu kota provinsi yang sama·(2 )dengan domisili KAP atau cabang KAP.Ketentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)tidak berlaku bagi wilayah Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang, dan Bekasi.BAB VREKAN NON-AKUNTAN PUBLIKBagian KesatuPendaftaran sebagai Rekan Non-Akuntan PublikPasal 19( 1)Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai Rekan·non-Akuntan Publik pada KAP, seseorang harusmengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u . p .Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonanizin dan melampirkan dokumen pendukung.

- 19 (2 )ForJitulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1)tercantum dalam Lampiran XI yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) terdiri atas :a.fotokopiij azahpendidikanterakhir yangtelahdilegalisasi, paling rendah sarj ana atau yang setara;b.fotokopi surat keterangan pengalaman kerj a palingsingkat 5 ( lima) tahun di bidang keahlian yangmendukung profesi Akuntan Publik;c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Paj ak;e.fotokopi bukti telah mengikuti pelatihan etika fesi Akuntan ernahmempunya1kekuatancukupdipidana yanghukumtetapyangtelahkarena;melakukan tindak pidana kej ahatan yang diancamdengan pidana penj ara 5 ( lima) tahun atau lebih;dang.pas foto berwarna ukuran 4x6 ( empat kali enam)dengan latar belakang putih sebanyak 4 ( empat)lembar.Bagian KeduaPembatalan dan Tidak Berlakunya Status Terdaftar RekanNon-Akuntan PublikPasal 20( 1)MenterimembatalkanstatusterdaftarRekan non Akuntan Publik dalam hal Rekan non-Akuntan PublikmemenuhiketentuansebagaimanaPasal 16 ayat ( 1) Undang-Undang.dimaksuddalam

- 20( 2)Status terdaftar Rekan non-Akuntan Publik juga dapatdibatalkan dalam hal:a.Rekan non-Akuntan Publik meninggal dunia;b.Rekan non-Akuntan Publik berubah menj adi RekanAkuntan Publik; i Rekan non-Akuntan Publik.( 3)Pembatalan statu s terdaftar Rekan non-Akuntan Publiksebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)dan ayat ( 2)dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani olehKepala PPPK atas nama Menteri.BAB VIOAIBagian KesatuPendaftaran OAIPasal 2 1( 1)Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai OAI,pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertuliskepada Menteri u . p . Kepala PPPK dengan pendirian dan nama KAP yang menj adi anggota OAI .( 2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat·( 1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .( 3)Akta pendirian OAI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)harus dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasaIndonesia yang paling sedikit memuat:a.tujuan OAIyangmencakuppengembanganmetodologi j as a asurans dan sistem pengendalianmutu;b.hak dan kewaj iban KAP yang menj adi anggota OAI ;c.program pendidikan dan pelatihan bagi anggotaOAI; dand.pendirian OAI bersifat berkelanjutan.JJ

- 21-B agian KeduaPerubahan pada OAIPasal 22OAI harus menyampaikan laporan secara tertulis kepadaMenteri u . p . Kepala PPPK dalam j angka waktu paling lambat30 ( tiga puluh) hari sej ak:a.perubahan anggota OAI, dengan melampirkan daftaranggota OAI yang lama dan yang baru;b.perubahan pengurus OAI , dengan melampirkan fotokopiperubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah TanggaOAI;c.perubahan alamat OAI; dan / ataud.pembubaran OAI, dengan melampirkan surat pernyataandari pengurus OAI .Bagian KetigaPembatalan Status Terdaftar OAIPasal 23Menteri membatalkan status terdaftar OAI dalam hal:a.OAI bubar; ataub.OAI beranggotakan kurang dari 2 ( dua) KAP.Bagian KeempatPencantuman Nama OAIPasal 24( 1)Nama OAI yang sudah terdaftar dapat dicantumkanbersama-sama dengannamaKAP yangmerupakananggota OAI yang bersangkutan.( 2)KAP dilarang mencantumkan:1.lebih dari 1 ( satu) nama OAI;2.nama QAI dalam hal KAP yang bersangkutan bukananggota OAI; dan/ atau3.nama OAI yang tidak memiliki surat tanda terdaftar.

- 22Bagian KelimaPemberian Jasa OAIPasal 25( 1)KAP yang merupakan anggota OAI dapat memberikanj asa secara bersama-sama dengan menggunakan sumberdaya KAP lain yang merupakan anggota OAI yang samadimana KAP tersebut tergabung.(2)Pemberianj asasecarabersama-samasebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuanse bagai beriku t:a.perikatan dalam pemberian j asa dibuat oleh salahsatu KAP dengan klien;b.lcertas kerj a disimpan oleh KAP yang melakukanperikatan; danc.hal- hal lain ditentukan berdasarkan kesepakatanbersama.BAB VIIKAPA DAN OAABagian KesatuPendaftaran KAPA dan OAAPasal 26( 1)KAPA atau OAA yang namanya akan dicantumkan olehKAP harus terlebih dahulu terdaftar pada Menteri.(2)Untuk memperoleh surat tanda terdaftar, KAPA atau OAAharus mengajukan permohonan tertulis kepada lengkapiKAPAatau.formulirOAAdanmelampirkan dokumen pendukung.( 3)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) tercantum dalam Lampiran XIII atau Lampiran XIVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

- 23 (4)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) untuk KAPA terdiri atas:a.fotokopi izin usaha KAPA yang masih berlaku ratif berupa pembekuan izin dari negaraasal KAPA, yang ditandatangani oleh pemimpin·KAPA atau dikuasakan kepada pemimpin KAP yangakan b : kerj asama dengan KAPA;c.fotokopi laporan atau surat keterangan hasil rev1umutu dari regulator dan/ atau asosiasi profesi negaraasal KAPA; dand.(5)bukti pembayaran atas biaya pendaftaran KAPA.Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) untuk OAA terdiri yangdimaksuddapatmemilikikom petensi di bidang asurans;b.fotokopi dokumen yang menunjukkan bahwa OAAtelah terdaftar di suatu negara;c.daftar KAPA yang merupakan anggota OAA, palingsedikit terdiri dari 5 ( lima) KAPA;d.dokumen yang menunjukkan bahwa OAA memilikiprogram pelatihan bagi anggotanya;e.dokumen yang menunjukkan bahyva O AA memilikistandar reviu mutu bagi anggotanya; danf.bukti pembayaran atas biaya pendaftaran OAA.Bagian KeduaPencantuman Nama KAPA atau OAAPasal 27( 1)Untuk memperolehpersetujuanpencantumannamaKAPA atau OAA, KAP harus mengajukan n nama KAPA atau OAA dan melampirkandok1.1.1nen pendukung.

- 24 d pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran XVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.( 3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ay(:lt( 1 ) terdiri atas :a.fotokopi surat tanda terdaftar KAPA atau O AA;b.surat pernyataan bahwa KAPA atau O AA hanyamencantumkan nama dengan 1 (satu) KAP yangditandatangani oleh pemimpin KAPA atau O AA;c.fotokopi perj anj ian kerj a sama yang dibuat oleh dandi hadapan notaris dalam bahasa Indonesia, palingsedikit memuat:1.bidang j asa audit atas informasi atibersama antara KAPA atau OAA dengan KAP;3.bagian tanggung j awab perdata KAPA atau O AA;dan4.d.kerj a sama bersifat berkelanjutan;surat pernyataan bahwa KAPA atau OAA tidakpernah dibatalkan status terdaftarnya oleh Menteriyang ditandatangani oleh pemimpin KAPA atau O uman nama KAPA atau OAA.Pasal 28( 1)KAPA atau O AA yang telah memperoleh persetujuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 ayat ( 1 ), namadan logo KAPA atau OAA dapat dicantumkan bersama sama dengan nama dan logo KAP

g. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit; h. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih sebanyak 4 (empat) lembar; dan 1. bukti pembayaran biaya izin Akuntan Publik. Pasa14 (1) Untuk provinsi yang tidak terdapat KAP atau cabang KAP, persyaratan pengalaman memberikan jasa asurans