Transcription

Masyarakat Adat di Indonesia:Menuju Perlindungan Sosialyang InklusifDirektorat Perlindungan dan Kesejahteraan MasyarakatKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalTahun 2013Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusifii

Masyarakat Adat di Indonesia:Menuju Perlindungan Sosial yang InklusifHak Cipta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalDirektorat Perlindungan dan Kesejahteraan MasyarakatHak cipta dilindungi undang-undangAll rights reservedCetakan I, Desember 2013Diterbitkan oleh:Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan MasyarakatKementeriaan PPN/BappenasJln. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310Telp./Faks. 62 21 3149187E mail: [email protected]: www.bappenas.go.idISBN : 978-602-17638-1-0iiiMasyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif

SambutanKesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia. Melalui berbagai program yang sudah dijalankan, pemerintah berupaya untuk meningkatkankesejahteraan seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah masuk dalam prioritas pembangunan, yang tertuangdalam RPJMN 2010-2014, khususnya dalam prioritas 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, danPasca Konflik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanansosial dasar bagi warga KAT. Sejalan dengan itu, Pemerintah memberikan komitmen yang kuat untukmemajukan kehidupan seluruh komponen bangsa, melalui pemberdayaan KAT. Pemberdayaan KAT bisaditelusuri sejak tahun 70-an melalui program pemukiman kembali suku-suku terasing. Selanjutnya melaluiKeppres Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT, pemerintah memberikanlandasan hukum yang lebih kuat dalam upaya meningkatkan taraf hidup Komunitas Adat Terasing, agarpembinaan KAT dapat lebih efisien, efektif, terarah, dan berkesinambungan. Bentuk-bentuk pembinaansebagai mana yang diamanatkan adalah antara lain penyediaan permukiman, administrasi kependudukan,kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya.Selaras dengan itu, Buku Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif diharapkanuntuk memberi masukan yang jelas dan terobosan konseptual dalam merumuskan pengembanganprogram/kegiatan pemberdayaan KAT terkait dengan pembangunan kebijakan perlindungan sosial ke depansecara komprehensif sehingga secara tepat dapat memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagaipermasalahan yang timbul.Semoga buku ini bermanfaat dalam mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.Jakarta,Desember 2013Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil MenengahDr. Ir. Ceppie K. Sumadilaga, M.A.Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusifiv

Kata PengantarKami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya maka Buku MasyarakatAdat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif dapat diselesaikan dengan baik.Sudah menjadi komitmen pemerintah untuk melindungi dan memajukan kehidupan masyarakat adat melaluiberbagai program seperti penyediaan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama,pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Namun pemberdayaan masyarakat adat umumnyabelum berkelanjutan dan dukungan lintas sektor hampir tidak ada. Penelitian/evaluasi tentang pemberdayaanmasyarakat adat dan kepedulian kontribusi masyarakat dunia usaha juga sangat terbatas. Akibatnya berbagaigap target pembangunan seperti antara lain kemiskinan, MDGs, dan ketahanan pangan dijumpai di wilayahmasyarakat adat. Dengan latar belakang tersebut di atas Kajian Pemberdayaan Sosial Komunitas AdatTerpencil (PSKAT) ini dilakukan. PSKAT merupakan salah satu program yang ditujukan untuk pemberdayaandan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Mengingat komunitas adat terpencil bagian dari masyarakatadat maka kajian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan komunitas adat terpencil padakhususnya dan masyarakat adat umumnya dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunannasional dan strategi perlindungan sosial dalam RPJMN 2015-2019.Dari hasil kajian, terdapat beberapa catatan penting dari pelaksanaan PSKAT yang sudah dilakukan. Dukunganpemerintah daerah merupakan kunci berlanjutnya pemberdayaan KAT pada tahap purna bina. Koordinasidukungan berbagai program pembangunan lainnya harus sudah dimulai sejak awal proses pemberdayaansosial dilaksanakan. Adanya putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 menjadi dasar hukum yang kuat untukmengembalikan hak-hak masyarakat dan menguatkan upaya-upaya perlindungan sosial bagi masyarakat adatsesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dasar jugadiperlukan penguatan peran pendamping yang dapat memfasilitasi akses pelayanan sosial dasar masyarakatadat termasuk kependudukan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan taraf hidup.Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantuterlaksananya kajian dan penyusunan buku ini. Masukan, saran dan kritik yang membangun kami harapkanuntuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.Jakarta,Desember 2013Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan MasyarakatDr. Vivi Yulaswati, M.Sc.vMasyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif

Daftar IsiSambutan .ivKata Pengantar . vDaftar Isi .viDaftar Gambar . xiiDaftar Tabel .xivDaftar Grafik .xvDaftar Singkatan .xviMasyarakat Adat dan Pembangunan. 11.1 Pengantar . 11.2 Pemakaian Istilah dan Definisi yang Masih Beragam . 21.2.1 Istilah dan Definisi dalam Peraturan Perundang-Undangan. 21.2.2 Istilah dan Definisi Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) danBeberapa Istilah dan Definisi Lainnya . 81.2.3 Istilah dan Definisi yang dipakai oleh Kementerian Sosial . 101.3 Metode. 131.4 Masyarakat Adat di Indonesia: Konteks Kependudukan . 151.5 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan . 171.6 Kebijakan Pemerintah dan Alokasi Pendanaan . 19Masyarakat Adat dan Kemiskinan . 212.1 Kemiskinan pada Masyarakat Adat . 212.2 Aspek Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi . 222.3 Aset-Aset Non Material . 23Kesehatan dan Gizi . 253.1 Regulasi dan Program . 253.2 Peningkatan Kesehatan Warga KAT . 253.2.1 Hambatan Akses . 263.2.2 Keterbatasan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan . 273.2.3 Pola Kebiasaan dan Sistem Kesehatan Nonmedis. 273.3. Penyakit, Angka Kematian Bayi dan Ibu . 293.4 Pemenuhan Gizi . 293.5 Diversifikasi Pangan pada Masyarakat Adat . 303.5 Rekomendasi . 31Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusifvi

Pendidikan . 334.1 Regulasi dan Kebijakan Bidang Pendidikan . 334.2 Anggaran dan Program Kunci Pendidikan Nasional . 344.3 Kondisi Pendidikan di Lokasi Masyarakat Adat . 344.3.1 Hambatan Akses . 354.3.2 Keterbatasan Sarana dan Tenaga Pengajar . 364.4 Inovasi Pendidikan untuk Masyarakat Adat . 364.4.1 Belajar Dari Sokola Rimba (Jungle School). 364.4.2 Belajar dari Sekolah Kampung . 384.5 Keluaran Pendidikan, Ketimpangan, dan Aspek Gender . 414.6 Rekomendasi. 41Penghidupan (Livelihood) . 435.1 Akses terhadap Sumber Daya. 435.2 Peningkatan Nilai Tambah . 445.3 Belajar dari WWF di Papua: Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Kanume . 445.4 Peningkatan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal . 465.5 Rekomendasi. 48Kebijakan Indigenous People di Negara-Negara Lain . 496.1 Indigenous People di Australia . 496.2 Indigenous People di Vietnam. 526.2.1 Zona Ekonomi Baru dan Permukiman Baru . 536.2.2 Kebijakan Hidup Menetap . 536.2.3 Penghilangan Kasus Kelaparan dan Pengurangan Kemiskinan . 546.2.4 Program Yang Berbasis Masyarakat . 546.2.5 Pengembangan Sistem Kesehatan . 546.2.6 Pengembangan Sistem Pendidikan . 55Mengakhiri Kemiskinan dan Kesenjangan Masyarakat Adat, Bagaimana Mencapainya? . 567.1 Pendahuluan . 567.2 Pengakuan Identitas dan Hak . 577.2.1 Hak Individu . 577.2.2 Hak Kolektif . 587.3 Pemetaan Partisipatif . 597.4 Peningkatan Akses Pada Program Perlindungan Sosial . 617.5 Masukan Bagi Kementerian Sosial . 61viiMasyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif

7.5.1 Pemutakhiran Data . 627.5.2 Optimalisasi Pokja KAT di Daerah . 627.5.3 Program Lintas Sektoral . 62Profil Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil . 63Provinsi Aceh . 638.1 Gampong Lubok Pusaka . 648.1.1 Kodisi Geografis . 648.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi . 658.1.3 Pendidikan . 668.1.4 Kesehatan . 668.1.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Lubok Pusaka . 668.1.6 Potensi dan Masalah . 678.1.7 Aspek Sumber Daya Aparatur/Perangkat Dusun . 688.1.8 Aspek Ekonomi . 688.1.9 Aspek Sosial Budaya . 698.2 Desa Buket Makmur . 698.2.1 Kondisi Geografis . 698.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi . 708.2.3 Pendidikan . 708.2.4 Kesehatan . 708.2.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Buket Makmur . 718.2.6 Potensi dan Masalah Desa Buket Makmur . 728.2.6.1 Aspek Sumber Daya Aparatur Pemerintahan . 728.2.6.2 Aspek Ekonomi . 738.2.6.3 Aspek Sosial Budaya . 738.2.6.4 Modal Sosial Masyarakat . 748.3 Desa Batte Meutudong . 748.3.1 Kondisi Geografis . 748.3.2 Kondisi Sosial Ekonomi . 758.3.3 Pendidikan . 758.3.4 Kesehatan . 768.3.5 Potensi dan Masalah Desa Batee Meutudong . 768.3.5.1 Aspek Sumber Daya/Aparatur Pemerintahan . 768.3.5.2 Aspek ekonomi . 76Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusifviii

8.3.5.3 Aspek Sosial Budaya . 778.3.5.4 Program Pemberdayaan KAT di Desa Batee Meutudong . 778.3.5.5 Program Selain Pemberdayaan KAT . 78Provinsi Kalimantan Barat. 809.1 Desa Tahu . 819.1.1 Kondisi Geografis . 819.1.2 Ekonomi . 819.1.3 Kesehatan . 829.1.4 Pendidikan . 829.1.5 Program Pemberdayaan KAT Di Dusun Senagen . 839.2 Desa Sekaih . 839.2.1 Kondisi Geografis . 839.2.2 Pendidikan . 849.2.3 Kesehatan . 849.2.4 Ekonomi . 849.2.5 Program Pemberdayaan KAT Di Desa Sekaih . 859.3 Desa Semongan . 85Provinsi Maluku Utara . 8810.1 Desa Kai . 8910.1.1 Kondisi Geografis . 8910.1.2 Sejarah Desa Kai . 9010.1.3 Warga KAT di Hutan . 9010.1.4 Rencana Relokasi Warga KAT . 9110.1.5 Kesehatan . 9110.1.6 Pendidikan . 9210.1.7 Ekonomi . 9310.1.8 Masukan Untuk Program KAT . 9310.2 Desa Talaga Paca . 9410.2.1 Kondisi Geografis . 9410.2.2 Ekonomi . 9510.2.3 Pendidikan . 9510.2.4 Kesehatan . 9610.2.5 Pelaksanaan program KAT Di Desa Talaga Paca . 9710.2.6 Program Lain Yang Sudah Ada. 97ixMasyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif

10.3 Desa Lusuo . 9710.3.1 Kondisi Geografis . 9710.3.2 Ekonomi . 9710.3.3 Kesehatan . 9810.3.4 Pendidikan . 9810.3.5 Program KAT di Desa Lusuo . 9810.4 Desa Loleo . 9810.4.1 Kondisi Geografis . 9810.4.2 Pendidikan . 9910.4.3 Kesehatan . 10010.4.4 Ekonomi . 10010.4.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Loleo . 101Provinsi Banten . 10311.1 Desa Parung Kokosan . 10411.1.1 Kondisi Geografis . 10411.1.2 Pendidikan . 10411.1.3 Kesehatan . 10511.1.4 Ekonomi . 10611.1.5 Pemberdayaan KAT Di Desa Parung Kokosan . 10711.2 Desa Curug . 10711.2.1 Kondisi Geografis . 10711.2.2 Pendidikan . 10811.2.3 Kesehatan . 10811.2.4 Ekonomi . 10911.2.5 Pemberdayaan KAT Di Desa Curug . 10911.3 Desa Pancapinang . 11011.3.1 Kondisi Geografis . 11011.3.2 Pendidikan . 11111.3.3 Kesehatan . 11111.3.4 Ekonomi . 11211.3.5 Kegiatan Pemberdayaan KAT Di Desa Rancapinang . 112Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusifx

Provinsi Jambi . 11412.1 Berbagai Penamaan Orang Rimba.

sebagai mana yang diamanatkan adalah antara lain penyediaan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Selaras dengan itu, Buku Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif diharapkan