Transcription

BADAN KETAHANAN PANGANKEMENTERIAN PERTANIANINDEKSKETAHANANPANGANINDONESIA 2018

DAFTAR ISIKATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiDAFTAR TABELiiiDAFTAR GAMBARiiiPENDAHULUAN1KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN2HASIL INDEKS KETAHANAN PANGAN8KESIMPULAN19REFERENSI20Indeks Ketahanan Pangan ii

DAFTAR TABEL1Bobot Indikator Kabupaten Berdasarkan Expert Judgement52Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement63Cut off point Indeks Ketahanan Pangan74Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 201885Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2018146Alternatif Intervensi di Wilayah Kabupaten177Alternatif Intervensi di Wilayah Kota18DAFTAR GAMBAR123Kerangka Konsep Ketahanan PanganPeta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2018Distribusi IKP Kabupaten dan Kota31516Indeks Ketahanan Pangan iii

INDEKS KETAHANAN PANGANPENDAHULUANKetersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata denganbaik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi.Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentangPangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkanPemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun,menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuatkeputusan dalam penyusunanprogram, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkatpusat dan daerah.Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahananpangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator.Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahananpangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).IKP telah dikembangkan pada tataran global untuk menilai dan membandingkan situasiketahanan pangan antar negara. Global Food Security Index (GFSI) yang dikembangkanoleh The Economist Intelligence Unit (EIU) membandingkan situasi ketahanan pangan antarnegara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamananpangan. Hasil analisis GFSI ini menunjukkan bahwa posisi ketahanan pangan Indonesiamengalami perbaikan dari peringkat 71 pada tahun 2016 menjadi peringkat 69 dari 113negara pada tahun 2017 (EIU 2016 dan 2017). Sementara itu, Global Hunger Index (GHI)yang disusun oleh International Food Policy Research Institute (IFPRI) menggunakan empataspek untuk menilai ketahanan pangan suatu negara, yaitu: proporsi undernourishment,balita wasting, balita stunting, dan angka kematian bayi. Indeks GHI sebesar 22menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 119 negara (IFPRI 2017). Indeksketahanan pangan lainnya adalah Rice Bowl Index (RBI) yang dikembangkan untuk menilaisejauh mana kapasitas suatu negara dalam mengatasi tantangan ketahanan pangandanmenempatkan Indonesia pada peringkat 10 dari 15 negara di Asia Pasifik (Syngenta danFSG 2016).Pada level nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun IKP berdasarkan tigaaspek ketersediaan, akses, dan konsumi pangan. Namun demikian, IKP tersebut disusunhanya sampai dengan level provinsi sehingga tidak bisa secara langsung diadopsi untukintervensi kegiatan ketahanan pangan pada wilayah administrasi yang lebih kecil, yaitukabupaten/kota. Oleh karena itu, Badan Ketahanan Pangan memandang perlu untukmenyusun IKP Nasional dengan unit analisis yang lebih rendah, yaitu tingkat kabupaten/kotadengan mengadopsi pengukuran indeks global dengan berbagai penyesuaian metodologiIndeks Ketahanan Pangan 1

sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota. IKP ini jugamerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan (FoodSecurity and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKPmerupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal inidilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peranyang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatuwilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat danpemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah danprioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengantujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota), danmemberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayahkabupaten/kota dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kotalain. IKP yang disusundiharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehinggalebih fokus dan tepat sasaran.KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGANKetahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampaidengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahmaupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, danproduktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayahbeserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalambentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuksistem ketahanan pangan.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, KementerianPertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaandata tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKPmerupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauandan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada:(i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitifitasdalammengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan;dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan)serta mencakup seluruh kabupaten/kota.Indeks Ketahanan Pangan 2

Kerangka Konsep Ketahanan PanganGambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan PanganSembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsinormatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer,penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatifditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubijalar menggunakan angka tetap 2014-2016 dari BPS dan Kementerian Pertanian.2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator inimenunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standarminimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorangindividu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tidakmemiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehinggaakan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al.2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dariSusenas 2017, BPS.3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari totalpengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. TeoriEngel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaranrumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran panganIndeks Ketahanan Pangan 3

merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan(Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara,maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2017, BPS.4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Tersedianya fasilitas listrik di suatuwilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal inimerupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnyaberdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014;Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rasio rumah tangga tanpa akses listrik diduga akanberpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumahtangga yang tidak memiliki akses listrik berasal dari Susenas 2017, BPS.5. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun. Rata-rata lama sekolahperempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuanterutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dangizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagaipenelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat denganpenyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999;dan Mahmood et al. 1991). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas2017, BPS.6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Persentase rumah tangga tanpaakses ke air bersih yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke airminum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindungdan air hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jambanminimal 10 m.Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untukpencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap air bersihnyarendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009).Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangimasalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melaluipeningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT etal. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan danGill 2009; Burger and Esrey 1995; dan Thomasdan Strauss 1992). Sumber data berasal dari data Susenas 2017, BPS.7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatanpenduduk. Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokterspesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenagaketerapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatanpenduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan pendudukakan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofiati2009). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan Pengembangan danPemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2016, Kementerian Kesehatan.Indeks Ketahanan Pangan 4

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). Balita stuntingadalah anak dibawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggibadan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balitamerupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapanpangan (Pemprov NTT et al. 2015; DKP dan WFP 2009; Sabarella 2005). Data stuntingdiperoleh dari hasil Pemantauan Situasi Pangan dan Gizi (PSG) tahun 2017,Kementerian Kesehatan.9. Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahirdengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapanhidup merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat.Angka harapanhidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2017, BPS.Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatifindikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalampenyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunanGFSI (EIU 2016 dan 2017) dan GHI (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jikavariabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secaratertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengantujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui expert judgement(Tabel 1). Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikatortersebut dalam IKP Kabupaten.Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten Berdasarkan Expert JudgementNo IndikatorBobotASPEK KETERSEDIAAN PANGAN1. Rasio kosumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari0.30Sub Total0.30ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN2. Persentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan0.153. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan 0.075lebih dari 65% terhadap total pengeluaran4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik0.075Sub Total0.30ASPEK PEMANFAATAN PANGAN5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun0.056. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih0.157. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat0.05kepadatan penduduk8. Prevalence Balita Stunting0.059. Angka harapan hidup pada saat lahir0.10Sub Total0.40Indeks Ketahanan Pangan 5

Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspekketerjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkatperkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasaldari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadapketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspekketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudiandialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek.Besaran bobot yang digunakan untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi ataupentingnya indikator tersebut dalam IKP Kota (Tabel 2).Tabel 2. Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert JudgementNo IndikatorBobotASPEK KETERSEDIAAN PANGAN1. Rasio kosumsi normatif terhadap keteresediaan bersih per kapita per hariSub TotalASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN2. Persentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan0.203. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan 0.125lebih dari 65% terhadap total pengeluaran4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik0.125Sub Total0.45ASPEK PEMANFAATAN PANGAN5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun0.086. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih0.187. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat0.08kepadatan penduduk8. Prevalence Balita Stunting0.089. Angka harapan hidup pada saat lahir0.13Sub Total0.55Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan:1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudahdistandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: Indeks Ketahanan Pangan 6

Dimana:Yj: Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-jai: Bobot masing-masing indikatorXij: Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-jWilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahanpangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukan wilayah yang rentan terhadapkerawanan pangan.3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP.IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enamkelompok berdasarkan cut off point IKP (Tabel 3). Cut off point IKP merupakan hasilpenjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut offpoint indikator individuhasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). Cut offpoint indikator individu disajikan dalam Tabel 4. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggidaripada kabupaten/kota dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.Tabel 3. Cut off Point Indeks Ketahanan PanganKelompok IKPKabupaten*Kota*1 41,52 28,842 41,52 – 51,42 28,84 – 41,443 51,42 – 59,58 41,44 – 51,294 59,58 – 67,75 51,29 – 61,135 67,75– 75,68 61,13 – 70,646 75,68 70,64Indeks Ketahanan Pangan 7

HASIL INDEKS KETAHANAN PANGANHasil perhitungan IKP 2018 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikatoruntuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaranperingkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah (kabupaten dan kota)dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian baratmemiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Peringkat IKPkabupaten dan kota secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.Tabel 4. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 242526272829303132Nama anDemakMagetanTanah BumbuPatiSlemanSidenreng RappangTapinLuwu li 35455565758596061626364Nama KabupatenWajoGroboganTabalongPonorogoKolaka TimurPinrangKerinciAgamJeparaPulang PisauKendalMesujiTulang Bawang BaratPesisir SelatanBekasiBoyolaliKlungkungTanah DatarPenajam Paser UtaraTakalarJombangMojokertoNganjukKolakaHulu Sungai SelatanIndramayuTanah LautAceh TamiangKutaiBerauMinahasa 679.5779.5079.4779.4179.40Indeks Ketahanan Pangan 8

107Nama gSimalungunSoppengBanyuwangiSubangKaroHulu Sungai TengahKlatenBlitarPurworejoTubanKota BaruMeraukeOKU TimurPringsewuHulu Sungai UtaraJembranaBolaang MongondowSerdang BedegaiNunukanTulang BawangPosoBulelengBarito KualaLimapuluh KotoBanggaiBulukumbaBarito UtaraBatu BaraBolmong TimurAceh BesarKonawe SelatanSumbawa BaratGunung KidulRembangHalmahera UtaraMinahasaKonawe/Kab 46147148149150Nama KabupatenLangkatDompuLampung puasLabuhan BatuBatangLabuhan Batu UtaraMeranginSolok SelatanToba SamosirKarangasemPadang PariamanKulon ProgoMusi RawasSukamaraMamuju TengahMorowaliBantulLampung SelatanLuwu iWonosoboDharmas RayaSambasKonawe 5.9075.8775.8275.7775.76Indeks Ketahanan Pangan 9

81182183184185186187188189190191192193Nama KabupatenMalangSerangKubu RayaPurwakartaKotawaringin TimurOgan Komering IlirAceh BaratLampung TengahPontianak/ MempawahSolokMamuju UtaraToraja UtaraPasaman BaratKuninganBolmongondow UtaraBimaMusi BanyuasinPemalangJenepontoTapanuli UtaraMinahasa TenggaraCiamisSigiTegalAceh JayaMukomukoTana TorajaNabireBandungBireuenSukabumiLumajangHumbang HasundutanButon UtaraTanjung Jabung TimurBarito TimurPasamanNgadaMinahasa SelatanJemberPurbalinggaBanyumasOgan 33234235236Nama KabupatenMorowali UtaraBungoOKU SelatanHalmahera TimurOgan Komering UluWay KananSidoarjoGorontalo UtaraAsahanKepahiangCirebonSawah Lunto/SijunjungKebumenSitubondoPadang Lawas UtaraKayong UtaraGarutHalmahera SelatanBengkulu UtaraNagan RayaPulau MorotaiGorontaloPasirToli-ToliSarolangunBengkulu TengahKapuas HuluSamosirEnrekangBrebesAceh TenggaraPesawaranBanjarnegaraTasikmalayaBarito SelatanAceh TimurBuruWakatobiLampung UtaraMuara Enim (Liot)Pangkajene KepulauanParigi 72.2472.2372.1872.1272.1172.0771.96Indeks Ketahanan Pangan 10

67268269270271272273274275276277278279Nama KabupatenSimeulueLebakPidie JayaBengkulu SelatanCianjurTapanuli TengahRejang LebongAceh Barat DayaPohuwatoKutai TimurSeruyanEmpat LawangPekalonganTangerangTanjung Jabung BaratPolewali MamasaBandung BaratLahatSiakLampung BaratKutai BaratPakpak BaratTapanuli SelatanKetapangPandeglangLombok BaratSelayarGayo LuesKuantan SengingiBondowosoLombok TengahTana TidungAceh agekoMahakam UluSikkaFlores 319320321322Nama KabupatenSampangSumenepDonggalaBone BolangoManggarai BaratPesisir BaratPiddiePALIKotawaringin BaratKaurBangkalanBogorHalmahera TengahLombok TimurMandailing NatalButonMamasaAceh SelatanPelalawanBuolMaluku TengahBeluBatanghariMurung RayaPamekasanIndragiri HilirBangka SelatanMunaPadang LawasAceh TengahBolmong SelatanKonawe KepulauanLembataKolaka UtaraMajeneBangka BaratTojo Una-UnaKepulauan TalaudMelawaiNiasManggaraiLombok UtaraNias 263.4763.4363.3863.3463.02Indeks Ketahanan Pangan 11

53354355356357358359360361362363364365Nama KabupatenRote NdaHalmahera BaratTimor Tengah UtaraMusi Rawas UtaraMaluku TenggaraKupangEndeManokwariSumba TimurMuara JambiLandakJayapuraRokan HilirSeram Bagian BaratKeeromBengkalisManggarai TimurSumba BaratKepulauan SulaRokan HuluBelitungNias BaratNias UtaraBelitung TimurJayawijayaBangkaBuru SelatanBintanAlorBangka TengahMimikaKarimunSorongRaja AmpatSumba Barat DayaNatunaGunung MasMalakaSumba TengahManokwari SelatanTimor Tengah SelatanIndragiri HuluKep. 4405406407408Nama KabupatenMuna BaratKamparSeram Bagian TimurYapen Waropen/YapenKepulauan AnambasKep.Sangihe TalaudPulau TaliabuBoven DigoelLabuhan Batu SelatanWaropenKepulauan MentawaiPaniaiButon TengahKepulauan MerantiSiau Tagulandang BiaroAceh SingkilButon SelatanMaluku Barat DayaKaimanaBanggai LautLinggaBanggai KepulauanBener MeriahSorong SelatanBiak NamforSarmiFak-FakSabu RaijuaTeluk BintuniMaluku Tenggara BaratKepulauan AruSupioriTeluk WondamaMaybratYalimoPegunungan ArfakTolikaraMappiYahukimoAsmatPegunungan 30.2529.8328.3428.3127.9127.7126.0324.21Indeks Ketahanan Pangan 12

Peringkat409410411412Nama KabupatenPuncak JayaDeiyaiMembramo RayaMamberamo 6Nama KabupatenDogiyaiLanny JayaIntan JayaNdugaSkor20.3319.087.817.38Indeks Ketahanan Pangan 13

Tabel 5. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 242526272829303132333435363738394041Nama KotaDenpasarJakarta SelatanJakarta BaratSemarangJakarta UtaraJakarta PusatSurabayaJakarta TimurBalikpapanBukit TinggiDepokTangerang SelatanBanda ngMedanPekan kMagelangPangkal imahiPadang PanjangBanjarmasinPematang 76777879808182Nama ka RayaPare PareTomohonAmbonPontianakBanjar BaruPalopomobagoLhokseumaweKediriBau-BauBandar LampungCilegonProbolinggoTanjung PinangBinjaiSungai suruanPariamanBengkuluBanjarSawah 1.21Indeks Ketahanan Pangan 14

Peringkat8384858687888990Nama KotaTebing TinggiBimaSerangSorongSingkawangPadang 57.9757.4856.8956.09Peringkat9192939495969798Nama KotaPrabumulihTidore KepulauanTanjung BalaiLubuk LinggauGunung SitoliPagar 6.4124.4421.50IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompokberdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalahkabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripadakabupaten/kota dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKPKabupaten dan Kota berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 2.Peta Indeks Ketahanan Pangan 2018Gambar 2. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2018Sebanyak 81 kabupaten atau 19,5% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendahdengan sebaran sebagai berikut: 26 kabupaten (6,3%) masuk kelompok 1, 21 kabupaten(5%) masuk kelompok 2 dan 34 kabupaten (8,2%) masuk kelompok 3. Dari 26 kabupatenkelompok 1, sebanyak 17 kabupaten berada di Provinsi Papua, 6 kabupaten di ProvinsiPapua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Maluku dan 1 kabupaten di Provinsi Nusa TenggaraTimur.Indeks Ketahanan Pangan 15

Sedangkan pada wilayah kota, terdapat 2 kota (2%) yang masuk kelompok 1, yaitu KotaSubulussalam di Aceh dan Kota Tual di Maluku, 2 kota (2%) yang masuk kelompok 2, yaituKota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan, dan 3kota (3,1%) yang masuk kelompok 3, yaitu Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, KotaLubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara (Gambar3).Gambar 3. Distribusi IKP Kabupaten dan KotaKabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 (81 kabupaten)diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih perkapita, ii) tingginya angka balita stunting, iii) tingginya penduduk miskin. Rata-rata rasiokonsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan kelompok 1-3 adalah 3,92.Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada supply pangan dari wilayah lainyang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.Rata-rata persentase balita stunting pada daerah rentan pangan adalah sebesar 33,72persen. Namun demikian, angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka stunting dikabupaten tahan pangan yaitu 32,21. WHO mengklasifikasikan wilayah dengan persentasebalita stunting 30-40 persen dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori buruk (WHO2000). Melihat kondisi tersebut, maka penanganan stunting harus menjadi fokus tidak hanyadi kabupaten rentan pangan tetapi juga di kabupaten tahan pangan. Rata-rata angkakemiskinan di kabupaten rentan pangan adalah sebesar 23,19 persen. Angka ini jauh diatasrata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 10,64 persen (Susenas Maret 2017).Sementara kota-kota di kelompok 1-3 diindikasikan oleh: i) tingginya pengeluaran pangan 65% terhadap total pengeluaran, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii)tingginya angka balita stunting. Kota rentan pangan memiliki rata-rata pengeluaran panganIndeks Ketahanan Pangan 16

65% masih tinggi yaitu sebesar 56 persen; rata-rata 42,45 persen penduduknya memilikiakses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih dan rata-rata stunting pada balitasebesar 29 persen.Intervensi KebijakanIdentifikasi terhadap indikator utama pada wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangandi suatu wilayah akan memudahkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menetapkanintervensi program yang akan di

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran 0.075 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0.075 Sub Total 0.30 ASPEK PEMANFAATAN PANGAN 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0.05 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0.15 7.