Transcription

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIKDeputi Bidang Pelayanan PublikBandung, Maret 2017

REFORMASI BIROKRASIKEMENPAN-RBGRAND DESIGNREFORMASI BIROKRASI8 AREA PERUBAHANREFORMASI BIROKRASI9 PROGRAM PERCEPATANREFORMASI BIROKRASIPELAYANAN PUBLIK

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, tercermin dalam peran sertamasyarakat dalam Pelayanan Publik terutama pada proses penyusunan, penetapan, danpelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang pelayanan Publik.OrganisasiOrganisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)TatalaksanaSistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governancePeraturan PerundangundanganSumber daya manusiaaparaturPengawasanRegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusifAkuntabilitasMeningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiPelayanan publikPelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakatPola pikir (mind set) danBudaya Kerja (culture set)AparaturBirokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggiSDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,profesional, berkinerja tinggi dan sejahteraMeningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih danbebas KKNPERATURAN PRESIDEN NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASIUU No 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan PublikRUU Sistem PengawasanIntern RASIEKSISTINGUU No. 39 / 2008TentangKementerian NegaraUU NO. 5 / 2014 Tentang APARATURSIPIL NEGARAPeraturan Pelaksana:9 PP, 4 PERPRES, 2 PERMENUU No. 30 / 2014TentangAdminsitrasiPemerintahan

Inti muatan Undang-Undang No. 25 / 2009tentang Pelayanan Publik :Mengatur Hak, Kewajiban dan Larangan Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara PelayananPartisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunanStandar Pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberianpenghargaan Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan, dan wajib untukditindaklanjuti oleh penyelenggaraKewajiban pokok Penyelenggara (Pemerintah) Menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standarpelayanan dan pengelolaan pengaduan. Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksipidana.

KEBIJAKANPENGELOLAAN PENGADUANPELAYANAN PUBLIK

PERENCANAANPERPRESNO. 76/2013MengamanatkanKemenPANRB untukmengelola PengaduanPelayanan PublikPermenPANRBNo. 24/2014No. 3/2015 Pedoman Sistem PengelolaanPengaduan Pelayanan PublikNasional (SP4N) Roadmap PengelolaanPengaduan Pelayanan PublikNasional

Berbagai Kerangka Hukum & Kebijakanuntuk Pengembangan Sistem PenngelolaanPengaduan antara lain :UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan InformasiUU No. 37/2008 tentang OmbudsmanUU No. 39 / 2008 Tentang Kementerian NegaraUU No. 25/2009 tentang Pelayanan PublikPerpres No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik NasionalUU NO. 5 / 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARAUU No. 30 / 2014 Tentang Adminsitrasi PemerintahanPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan PengaduanPelayanan PublikPermenpan-RB No. 24/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik NasionalPermenpan-RB No. 3/2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan PelayananPublik Nasional

PELAKSANAANMoU denganUKP4 untukmemanfaatkanaplikasi LAPOR!sebagai SP4NPenandatangananPKS antara PANRB– KSP – ORI sebagaitindak lanjut MoULAPOR!-SP4NMoU dengan KSPdan ORI untukmemanfaatkanaplikasi LAPOR!sebagai SP4NPembagian Akundan Passwordbagi PemdaSosialisasiLAPOR!-SP4Nke K/L/Pemda“No WrongDoor Policy”SeluruhK/L/BUMN/PemdaTerintegrasi denganLAPOR!-SP4N

11Kementerian1. Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan2. Kementerian Koordinator BidangPerekonomian3. Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman5. Kementerian Sekretariat Negara6. Kementerian Perencanaan PembangunanNasional / Bappenas7. Kementerian Dalam Negeri8. Kementerian Luar Negeri9. Kementerian Pertahanan10. Kementerian Keuangan11. Kementerian Hukum dan HAM12. Kementerian Perhubungan13. Kementerian Kelautan dan Perikanan14. Kementerian Pariwisata15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral16. Kementerian Komunikasi dan Informatika17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi .32.33.34.Kementerian BUMNKementerian Koperasi dan UKMKementerian PerindustrianKementerian PerdaganganKementerian PertanianKementerian KetenagakerjaanKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyatKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan NasionalKementerian AgamaKementerian KesehatanKementerian SosialKementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan AnakKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggiKementerian Pemuda dan OlahragaKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

Lembaga Negara1.2.3.4.Ombudsman RI (ORI)Bank Indonesia (BI)Otoritas Jasa Keuangan(OJK)Mahkamah Agung (MA)Lembaga/Badan Pemerintah es TNIKejaksaan Agung RIKepolisian RI (Polri)Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)Komisi Kejaksaan RI (KKRI)Arsip Nasional RI (ANRI)Badan Informasi Geospasial (BIG)Badan Kepegawaian Negara (BKN)Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional (BKKBN)Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika(BMKG)Badan Narkotika Nasional (BNN)Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB)Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT)Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTKI (BNP2TKI)1216. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)17. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)18. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPHMigas)19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)21. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP)22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)23. Badan Pusat Statistik (BPS)24. Badan SAR Nasional (Basarnas)25. Badan Standardisasi Nasional (BSN)26. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)27. Lembaga Administrasi Negara (LAN)28. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP)30. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional(LAPAN)31. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)32. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)33. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (SKK Migas)34. BPJS Kesehatan35. BPJS Ketenagakerjaan36. Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan (TNP2K)37. Kantor Staf Presiden (KSP)

Provinsi :1. Pemprov DKI Jakarta2. Prov. Riau (Taraf MoU)Kota:1. Pemkot BandungKabupaten1.2.3.4.:Pemkab Indragiri Hulu (Riau)Pemkab Gorontalo (Gorontalo)Pemkab Bojonegoro (Jawa Timur)Pemkab. Parigi Moutong (Sulteng)BUMN1. Perum Bulog2. Perum Jamkrindo3. Perum Jasa Tirta I4. Perum LKBN Antara5. PT KAI6. PT Pertamina7. PT Pos Indonesia8. PT PLN9. PT Jasa Marga10. PT Telkom11. PT Timah12. PT Pertani13. PT Dahana14. PT PAL Indonesia15. PT Perkebunan Nusantara .32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.PT Kawasan Industri MakassarPT Perkebunan Nusantara VPT Perkebunan Nusantara VIPT Perkebunan Nusantara VIIPT Perkebunan Nusantara XIPT Perkebunan Nusantara XIVPT SucofindoPT Perusahaan Perdagangan IndonesiaPT Pelindo IPT Kawasan Industri MedanPT Asuransi JiwasrayaPT Asuransi Ekspor IndonesiaPT Krakatau SteelPT Kimia FarmaPT Bio FarmaPT Bank Rakyat IndonesiaPT PelniPT Adhi KaryaPT Pembangunan PerumahanPT Brantas AbiprayaPT Sang Hyang SeriPT Permodalan Nasional MadaniPT Semen IndonesiaPT Pupuk IndonesiaPT Inhutani IVPT Asuransi Kredit IndonesiaPT Jakarta Industrial Estate PulogadungPT Pengembangan Pariwisata Bali13

SISTEM INFORMASI PELAYANANPUBLIK(SIPP)

ARAH KEBIJAKAN INOVASI DAN SIPP SEBAGAI PERCEPATANPERCEPATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKKondisi Saat Ini UU 25/2009: Yanlik ; PP 96/2012; Perpres;PermenPAN dan RB Perpres No. 81/2010 ttg GD-RBHasil yang diharapkanINVESTASI (progrowth)8 area Perubahan RB AIPERCEPATAN PENINGKATANKALITASPELAYANANPUBLIK(Indonesia DoingBusiness) PelayananPublikMeningkat,Tapi oor)KELESTARIANLINGKUNGAN(pro-environment) NAWACITA Kondisi Lingkungan & PersainganGlobaL Teknologi Informasi dan Komunikasi

Mengapa SIPP? Kewajiban UU No. 25 Tahun 2009TransparansiAkuntabilitas.Partisipasi Publik

II. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Aplikasi. Entry Data. Launching SIPPSearch Layanan Publik

PROGRES SISTEM INFORMASIPELAYANAN PUBLIK Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PublikMinggu III September 2016 Entry Data K/L dan Daerah Sebagai Uji CobaMinggu IV September 2016 Launching Sistem Informasi Pelayanan Publik.Tgl. 27 Oktober 2016.

INOVASI PELAYANANPUBLIK

Mengapa Inovasi ? Inovasi Bagi Dunia Bisnis: Nafasuntuk keberlangsungan UsahaPilihannya: Berinovasi atau Mati Inovasi Pelayanan Publik: Nafas untukmendapatkan kepercayaan publik.Pilihannya: Berinovasi atau Kehilangankepercayaan publik dan daya saing.

I.INOVASI PELAYANAN PUBLIK Kompetisi InovasiPelayanan Publik. Replikasi Inovasi PelayananPublik.Strategi: Inovasi merupakan bagianprogram dan anggaraninstansi. Bagian dari tugas danfungsiinstansi. Pembiasaan instansi danmenjadi budaya organisasiPelembagaan/KeberlanjutanStrategi: MenyelenggarakanKompetisi InovasiPembentukan/Pelayanan PublikPenciptaan PendampinganInovasiLembagaMitra Pembangunan Pilot ProjectPemerintahPengembanganInovasiStrategi: Transfer of Knowledge/Replikasi. Database dan PembelajaranBerbasis IT melalui SistemInformasi Inovasi PelayananPublik. Pembentukan Hub InovasiPelayanan Publik

Mendorong Penciptaan/Pembentukan Inovasi. Menumbuhkan suasana kompetitif antar K/L/D. Inovasi yang berkualitas dan dapat direplikasi.UraianTerdaftarTahun 2014Tahun 2015Tahun 20165151.1892.476Desk teri Shopping

Apa yang dikompetisikan ? Pelayanan: Langsungpelayanan yang dilakukan dengan cara kontaklangsung antara pemberi pelayanan denganpengguna pelayanan.Tidak langsungupaya pembaharuan penyelenggaraanadministrasi pemerintahan yang mempunyaipengaruh terhadap peningkatan kualitaspelayanan publik. Wujud1)Proses penyediaan pelayanan.2) Administrasi: penggunaan instrumen kebijakan atausebagai hasil dari perubahan kebijakan.3) Sistem: sistem atau perubahan dari sistem yang ada.4) Konsep: Perubahan dalam paradigma.

KATEGORI

PROSES KOMPETISI INOVASIPELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016Lokal / Instansi / K/LPublish Top 99Publish Top 351.215 Inovasi2.476 Inovasi

UraianBabak IBabak IIFinalisPemenang2008-20132014-20151175-201152

PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 201412Inovasi

PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 201516Inovasi

PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 201630Inovasi

TRANSFER OF KNOWLEDGE/REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK Menjadi prioritas mulai tahun 2017 dalam pembinaan Inovasi PelayananPublik dalam untuk lebih mempercepat upaya peningkatan pelayananpublik dengan cara “Amati – Tiru – Modifikasi” Pelaksanaan Transfer of Knowledge/Replikasi Inovasi Pelayanan Publiksudah mulai dirintis: Juni 2016 – Transfer of Knowledge/Replikasi Pelayanan TerpaduSatu Pintu di Kab/Kota untuk 57 Kabupaten/KotaRole Model Pelayanan Publik. Okt 2016 - Transfer of Kowledge/Replikasi untuk Sejumlah ModelPelayanan Publik di Indonesia, sekaligus PeluncuranKompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Komitment Replikasi: PTSP 36 Unit Kabupaten/Kota di NTT 22 Kab/Kota.

KUNCI SUKSES INOVASI DAN SIPP KOMITMEN PIMPINAN(Membuat kebijakan, mengarahkan, memfasilitasi anggaran, memberikantugas dan fungsi yang mendorong inovasi dan SIPP) KEMAUAN PIMPINAN SATUAN KERJA(Faktor kekuatan dan peluang pimpinan satuan kerjalebih kuat dibandingkan dengan hambatan dan kelemahannya) SUMBERDAYA MANUSIA YANG ANDAL(Menterjemahkan gagasan pimpinan untuk merealisasikan program)

PENGEMBANGAN KEBIJAKANINDEKS PELAYANAN PUBLIK

TAHAPAN PENGEMBANGAN KEBIJAKANMaret –Mei 20151. 20152. 2016(pd saatpelaks Monev)September- OktoberPERBAIKANINSTRUMEN HASILUJI COBA1. DiskusidenganPakar,2. FGD denganstakeholder1. Uji coba diPTSP2. Uji coba diPuskesmas1. DiskusiInternal2. DiskusidenganPakar1. PenyusunanDokumen2. FGDdenganstakeholder2017SOSIALISAI EBIJAKANUJI COBA vemberDesember 20161. Penetapankebijakan(permen)1. InternalisasiKebijakan2. Sosialisasikebijakan3. PenerapanKebijakanINDEKS PELAYANAN PUBLIK merupakan indeks yangdiinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untukmengukur kinerja pelayanan publik di tingkat provinsi dankabupaten/kota di Indonesia.

LATAR BELAKANG1. Mengukur keberhasilan penyelenggaraanpelayanan publik.2. Mendapatkan gambaran nyata daripenyelenggaraan pelayananan publik.3. Mengetahu lebih rinci aspek-aspek yang perludilakukan perbaikan dalam penyelenggaraanpelayanan publik.TUJUAN1 Mengetahui kualitas penyelenggarapelayanan publik nasional.2 Memberikan saran perbaikan untukpeningkatan kualitas pelayananpublik.3 Mendorong jenis pelayanantertentu pelayanan publik untuksenantiasa meningkatkanpelayanannya kepada masyarakat.SASARAN1. Tersedianya informasi tentang kinerja pelayanan publik sesuai dengan lokuspengukuran terpilih.2. Teridentifikasikannya aspek kekurangan dan kelebihan pelayanan publik.3. Terpetakannya kebutuhan pengembangan kapasitas pelayanan publik.4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layananpublik dalam skema pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

ASPEK, INDIKATOR DAN SUB INDIKATORASPEK 1.KEBIJAKAN PELAYANAN (30%)IndikatorStandar Pelayanan ( 8 Sub Indikator )Maklumat Pelayanan (1 Sub Indikator)ASPEK 2.IndikatorSurvei Kepuasan Masyarakat (4 Sub Indikator)PROFESIONALISME SDM (18%)Kompetensi (2 Sub Indikator)Responsifitas (2 Sub Indikator)Kode Etik (2 Sub Indikator)HASIL UJI COBA 2015(PTSP)RATA-RATAINDEKS: 73,8: 3,69Penghargaan dan Sanksi (2 Sub Indikator)ASPEK 3.Capaian Kinerja Individual dan Budaya Pelayanan (1 Sub Indikator)SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (15%)IndikatorParkir dan Ruang Tunggu (4 Sub Indikator)ASPEK 4.Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus (1 Sub Indikator)Sarana Front Office (2 Sub Indikator)Sarana Layanan Perbankan (1 Sub Indikator)SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (15%)IndikatorSistem Informasi Elektronik (4 Sub Indikator)ASPEK 5.Sistem Informasi Non Elektronik (1 Sub Indikator)KONSULTASI DAN PENGADUAN (15%)IndikatorASPEK 6.Konsultasi (2 Sub Indikator)Pengaduan (2 Sub Indikator)INOVASI (7%)Indikator:Inovasi ini merupakan kesatuan indikator dari berbagai prinsip. sampai V.HASIL UJI COBA 2016(PUSKESMAS)RATA-RATAINDEKS: 60,84: 3,04

EVALUASI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2016

Dasar Pemikiran ditetapkan Role ModelAmanat UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, KemenpanrbMemiliki Tugas Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan PublikInstansi Yang Di Evaluasi Adalah Instansi Pelayanan Publik Yang MemilikiDaya Dorong Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Memberi Dampak BagiPeningkatan Kesejahteraan MasyarakatLuas wilayah dan banyaknya jumlah Kabupaten dan Kota, tidak mungkindilakukan pembinaan sekaligusPerlu menetapkan Kabupaten dan Kota yang menjadi role model pelayananpublikRole model mendorong Kabupaten dan Kota lainnya menerapkan pelayananpublik yang prima, dan sebaliknya berkewajiban mencontoh pelayananpublik pada role model

Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016TUJUAN EVALUASI1. Melihatsejauhmanaimplementasi kebijakan UUNo. 25 Tahun 2009 menujupeningkatanpelayananpublik yang prima2. Peningkatankualitaspelayananpublikmelaluiperbaikan pelayanan3. Mendorong unit pelayananpublikmemberikanpelayanan yang primaINDIKATOR EVALUASI1. Standar Pelayanan2. Maklumat Pelayanan3. Survei KepuasanMasyarakat4. PengelolaanPengaduanLOKUS kesmas5. Inovasi PelayananPublik6. Sarana Prasarana

Hasil Evaluasi Pelayanan Publik P27,634DISDUKCAPIL PUSKESMAS45,6POLRESCatatan:1. Evaluasi Pelayanan Publik 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kota terpilih2. Ada 5 Unit Pelayanan yang menjadi lokus evaluasi yaitu : PTSP, RSUD, Disdukcapil, Puskesmas dan Polres/Polresta

Gambaran Umum Hasil Evaluasi PelayananPublik 2016PemdaPolresNilai Tertinggi91,9287,5Nilai Terendah31,9345,6Nilai Rata-Rata70,971,85 Evaluasi pelayanan publik tahun 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kotaterpilih. Ada 5 Unit Pelayanan Publik yang menjadiPTSP,RSUD,Disdukcapil,Puskesmas, Polres/Polresta.lokusevaluasiyaitu Berdasarkan hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016 diperoleh nilai rata- ratadari 59 Kabupaten Kota terpilih sebesar 70,9. Untuk Polres dan Polrestadiperoleh nilai rata-rata dari 59 Polres/Polresta yang dievaluasi sebesar 71,85.

Penetapan 59Kab Kota RoleModelPenetapanIndikator onitoringPembinaan/PendampinganPengolahanHasil EvaluasiSaran/Rekomendasi

KEDEPUTIAN BIDANG PELAYANAN PUBLIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIwww.menpan.go.id

Kementerian Koperasi dan UKM 20. Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan 22. Kementerian Pertanian . Menjadi prioritas mulai tahun 2017 dalam pembinaan Inovasi Pelayanan . Puskesmas 1. Diskusi Internal 2. Diskusi dengan Pakar 1. Penyusunan Dokumen 2. FGD dengan stakeholder 1. Penetapan