Transcription

INDEKS KETAHANAN PANGANINDONESIA2019Badan Ketahanan PanganKementerian Pertanian

DAFTAR ISIKATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiDAFTAR TABELiiiDAFTAR GAMBARiiiDAFTAR LAMPIRANiiiPENDAHULUAN1KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN2HASIL INDEKS KETAHANAN PANGAN7KESIMPULAN18REFERENSI19Indeks Ketahanan Panganii

DAFTAR TABEL1Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement52Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement63Cut off point Indeks Ketahanan Pangan74Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 201985Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2019136Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 201914DAFTAR GAMBAR1Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi22Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2019153Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2019164Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019175Distribusi IKP Provinsi 201917DAFTAR LAMPIRAN1Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatandan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten212Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatandan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota333Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatandan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi37Indeks Ketahanan Panganiii

INDEKS KETAHANAN PANGANPENDAHULUANKetersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata denganbaik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi.Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentangPangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkanPemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun,menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuatkeputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkatpusat dan daerah.Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahananpangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator.Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahananpangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 menyusun IKP Nasional dengan unit analisistingkat kabupaten/kota sebagai pemutakhiran IKP 2018 dan untuk melengkapi penyusunanIKP 2019 disusun juga unit analisis tingkat provinsi. Penyusunan IKP mengadopsipengukuran indeks global dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai denganketersediaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini jugamerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan(Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKPmerupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal inidilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peranyang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatuwilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat danpemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah danprioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengantujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota danprovinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan panganwilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota danprovinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukanintervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.Indeks Ketahanan Pangan 1

KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGANKetahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampaidengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahmaupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, danproduktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secarasistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkanketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan;tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro,tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi panganyang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukandukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjaminstabitas pasokan dan harga pangan (Gambar 1).Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktorpendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yangmengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistemketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan KetahananPangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah adaberdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator yangdigunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan,yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yangdigunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan panganglobal; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii)keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutinuntuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota danprovinsi.Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi2Indeks Ketahanan Pangan

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsinormatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer,penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatifditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubijalar menggunakan angka tetap 2018 dari BPS dan Kementerian Pertanian.2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator inimenunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standarminimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorangindividu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidakmemiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehinggaakan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al.2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dariSusenas 2018, BPS.3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari totalpengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. TeoriEngel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaranrumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran panganmerupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan(Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara,maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2018, BPS.4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Tersedianya fasilitas listrik di suatuwilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal inimerupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnyaberdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014;Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rasio rumah tangga tanpa akses listrik diduga akanberpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumahtangga yang tidak memiliki akses listrik berasal dari Susenas 2018, BPS.5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Rata-rata lama sekolahperempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuanterutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dangizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagaipenelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat denganpenyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999;Indeks Ketahanan Pangan 3

dan Mahmood et al. 1991). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas2018, BPS.6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Persentase rumah tangga tanpaakses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke airminum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindungdan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untukpencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap air bersihnyarendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009).Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangimasalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melaluipeningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT etal. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan danGill 2009; Burger and Esrey 1995; dan Thomasdan Strauss 1992). Sumber data berasal dari data Susenas 2018, BPS.7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatanpenduduk. Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokterspesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenagaketerapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatanpenduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan pendudukakan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofiati2009). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan Pengembangan danPemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2018, Kementerian Kesehatan.8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). Balita stuntingadalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggibadan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balitamerupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapanpangan (Pemprov NTT et al. 2015; DKP dan WFP 2009; Sabarella 2005). Data stuntingdiperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, KementerianKesehatan.9. Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahirdengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapanhidup merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapanhidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2018, BPS.4Indeks Ketahanan Pangan

Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatifindikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalampenyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunanGFSI (EIU 2018 dan 2019) dan GHI (IFPRI 2018 dan 2019). Goodridge (2007) menyatakanjika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukansecara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikandengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui expertjudgement (Tabel 1). Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi ataupentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten dan Provinsi.Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert JudgementNo IndikatorBobotASPEK KETERSEDIAAN PANGAN1. Rasio kosumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari0,30Sub Total0,30ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN2. Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan0,153. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan0,075lebih dari 65% terhadap total pengeluaran4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik0,075Sub Total0,30ASPEK PEMANFAATAN PANGAN5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun0,056. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih0,157. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat0,05kepadatan penduduk8. Prevalensi balita stunting0,059. Angka harapan hidup pada saat lahir0,10Sub Total0,40Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspekketerjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkatperkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasaldari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadapketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspekketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudiandialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek.Besaran bobot yang digunakan untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi ataupentingnya indikator tersebut dalam IKP Kota (Tabel 2).Indeks Ketahanan Pangan 5

Tabel 2. Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert JudgementNo IndikatorBobotASPEK KETERSEDIAAN PANGAN1. Rasio kosumsi normatif terhadap keteresediaan bersih per kapita per hariSub TotalASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN2. Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan0,203. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan 0,125lebih dari 65% terhadap total pengeluaran4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik0,125Sub Total0,45ASPEK PEMANFAATAN PANGAN5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun0,086. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih0,187. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat0,08kepadatan penduduk8. Prevalensi balita stunting0,089. Angka harapan hidup pada saat lahir0,13Sub Total0,55Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan:1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudahdistandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:𝟗𝒀(𝒋) 𝒊 𝟏𝒂𝒊 𝑿𝒊𝒋Dimana:i: Indikator ke-1, 2, 3, 7, 8, dan 9j: Kabupaten ke-1, 2, 3, 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, 96, 97, dan 98Yj: Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-jai: Bobot masing-masing indikator ke-iXij: Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-jWilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahanpangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadapkerawanan pangan.3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKPIKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enamkelompok berdasarkan cut off point IKP (Tabel 3). Cut off point IKP merupakan hasil6Indeks Ketahanan Pangan

penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut offpoint indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). Wilayahyang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderungmemiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompokdi atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsiyang memiliki ketahanan pangan paling baik.Tabel 3. Cut off Point Indeks Ketahanan PanganKelompok IKPKabupatenKotaProvinsi1 41,52 28,84 37,612 41,52 – 51,42 28,84 – 41,44 37,61 – 48,273 51,42 – 59,58 41,44 – 51,29 48,27 – 57,114 59,58 – 67,75 51,29 – 61,13 57,11 – 65,965 67,75– 75,68 61,13 – 70,64 65,96– 74,406 75,68 70,64 74,40HASIL INDEKS KETAHANAN PANGANHasil perhitungan IKP 2019 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikatoruntuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaranperingkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah (kabupaten, kota dan provinsi)dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian baratmemiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur.Lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (90,05), Gianyar (89,76) danBadung (89,01) di Provinsi Bali; Sukoharjo (87,89) dan Wonogiri (86,55) di Provinsi JawaTengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua,yaitu Nduga (10,56), Puncak (12,26), Mamberamo Tengah (16,34), Intan Jaya (16,62) danYahukimo (16,99). Peringkat dan IKP kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.Indeks Ketahanan Pangan 7

Tabel 4. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2425262728293031323334353637383940418Nama aengKudusKolaka TimurGresikKaranganyarPatiSemarangDemakTanah DatarMagetanMinahasaBekasiLamonganSidenreng RappangKendalSragenKutaiPonorogoPenajam Paser UtaraLuwu TimurBarruBerauBloraGowaTulungagungJeparaMinahasa UtaraBanggaiRembangBoyolaliKarawangBolaang MongondowSoppengWajoSlemanDeli SerdangIndeks Ketahanan 808182Nama KabupatenTapinKonawe/Kab r SelatanBulukumbaMamuju UtaraToba lacapHalmahera UtaraBarito UtaraTulang BawangBoneJombangSumbawa nciAceh BesarIndramayuKonawe SelatanKaroLamandauBlitarBanyuwangiTubanTanah 1,4681,4681,4581,4581,44

119120121122123124125Nama n ProgoBombanaTanah LautSerdang BedegaiMinahasa SelatanTemanggungSinjaiGunung KidulPohuwatoKuninganSimalungunJenepontoOKU TimurKlungkungMinahasa TenggaraBulunganBolmong TimurSumbawaLuwuTabalongSolok SelatanBolmong UtaraPulang PisauPacitanNganjukCiamisBarito KualaBanjarMalangWakatobiKota BaruMajalengkaMagelangLimapuluh KotoTulang Bawang BaratPasamanBanyumasMuna 165166167168Nama KabupatenPurbalinggaBuolPadang PariamanBantulLampung SelatanLuwu UtaraMamuju TengahBuruWonosoboGorontaloCirebonLampung TengahToraja UtaraBulelengNunukanHulu Sungai TengahKediriSolokMorowali UtaraEnrekangBalanganMeraukeNgadaButonPulau MorotaiLumajangMamujuSerangHulu Sungai UtaraPurwakartaNagekoKapuasGorontalo UtaraBanyuasinDompuBone BolangoToli-ToliDharmas RayaKebumenTegalLampung TimurSawah Lunto/SijunjungMusi 7,5177,4677,3877,3577,34Indeks Ketahanan Pangan 9

9920020120220320420520620720820921021110Nama KabupatenHulu Sungai SelatanAceh TamiangDairiPasaman Pidie JayaLabuhan Batu UtaraAceh JayaPesawaranSiakOgan Komering IlirTana TorajaPasuruanSigiTanggamusKuantan SengingiBoalemoBanjarnegaraKotawaringin TimurButon TengahBireuenLangkatBarito TimurKepulauan TalaudMunaTapanuli UtaraMusi e KepulauanBimaSitubondoAceh TenggaraLombok TengahMuara JambiBolmong SelatanIndeks Ketahanan 0251252253254Nama KabupatenBandung BaratFlores TimurBrebesAceh TimurBatu BaraKonawe UtaraSumenepAceh BaratOgan IlirTojo Una-UnaHalmahera TimurBatanghariHumbang HasundutanLampung BaratManggarai BaratJemberSukabumiSikkaGayo LuesTasikmalayaAceh TengahTapanuli SelatanAceh UtaraMeranginNagan RayaSamosirSanggauParigi MoutongPiddieTeboPolewali MamasaTana TidungBondowosoBengkulu TengahKolaka UtaraManggaraiMuara Enim (Liot)Bengkulu SelatanWay 73,0372,9872,8872,8472,4472,3772,3672,2972,2572,19

85286287288289290291292293294295296297Nama KabupatenDonggalaPesisir BaratBungoOKU SelatanPontianak/ MempawahPALILebakHalmahera TengahRokan HilirMamasaLampung UtaraPandeglangKayong UtaraBangkalanPamekasanLandakRejang LebongPekalonganMukomukoLombok BaratSimeulueAceh Barat DayaTimor Tengah UtaraLombok TimurButon UtaraBangkaKaurAceh SelatanSukamaraSekadauHalmahera SelatanSampangKubu RayaTanjung Jabung BaratRote NdaoBeluBogorHalmahera BaratProbolinggoTanjung Jabung 31332333334335336337338339340Nama o SelatanButon SelatanSiau Tagulandang BiaroSambasKapuas HuluEndeSelumaLembataIndragiri HilirPakpak BaratPadang LawasKutai BaratBengkulu UtaraEmpat LawangLabuhan BatuSeruyanLombok UtaraOgan Komering UluBangka SelatanMandailing NatalMaluku TengahSumba TimurTapanuli TengahSumba BaratKamparSelayarKotawaringin BaratPadang Lawas UtaraManggarai TimurAlorBangka BaratNias SelatanMaluku TenggaraMusi Rawas UtaraNabireSumba TengahTimor Tengah 2,0161,9161,4961,1260,9860,9760,9360,64Indeks Ketahanan Pangan 11

7137237337437537637737812Nama KabupatenSeram Bagian BaratBengkalisIndragiri HuluNiasBelitung TimurBuru SelatanBelitungMaluku Barat DayaMimikaMahakam UluBanggai KepulauanMajeneBangka TengahKutai TimurNatunaKarimunKonawe KepulauanBener MeriahNias UtaraSumba Barat DayaBintanKepulauan SulaKeeromRokan HuluKep. SeribuKep.Sangihe TalaudMaluku Tenggara BaratSeram Bagian TimurKepulauan MerantiGunung MasPaniaiJayawijayaLabuhan Batu SelatanJayapuraKepulauan AnambasBanggai LautSabu RaijuaLinggaIndeks Ketahanan 09410411412413414415416Nama KabupatenNias BaratMaybratFak-FakMurung RayaYapen Waropen/ YapenKaimanaAceh SingkilMelawaiBiak NamforPulau TaliabuBoven DigoelRaja AmpatSorong SelatanTeluk BintuniPegunungan BintangSarmiKepulauan AruKepulauan MentawaiManokwari SelatanWaropenTambrauwSupioriYalimoMappiTeluk WondamaTolikaraDeiyaiPuncak JayaPegunungan ArfakAsmatDogiyaiLanny JayaMembramo RayaYahukimoIntan JayaMamberamo 412,2610,56

Lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (89,84), Balikpapan (88,74), JakartaSelatan (88,56), Bukit Tinggi (88,02) dan Jakarta Timur (87,31). Sedangkan lima kotadengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (17,40), Gunung Sitoli (37,46), Pagar Alam(41,64), Tual (42,72) dan Lubuk Linggau (51,06). Peringkat dan IKP kota secara lengkapdapat dilihat pada Tabel 5.Tabel 5. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 242526272829303132333435Nama KotaDenpasarBalikpapanJakarta SelatanBukit TinggiJakarta TimurJakarta PusatBandungBekasiJakarta BaratSemarangTangerang SelatanSolokPekan BaruPangkal PinangBontangSamarindaKendariTernateBanda AcehSalatigaJakarta 56667686970Nama KotaTarakanBanjarmasinTegalPadang PanjangPare PareMagelangPaluBinjaiMojokertoPalangka RayaTomohonSurakartaPematang SiantarMetroJambiKotamobagoTanjung PinangAmbonPalembangBatuBogorCilegonBandar 2671,0470,9069,9569,35Indeks Ketahanan Pangan 13

Peringkat7172737475767778798081828384Nama KotaSabangJayapuraSungai PenuhKediriBanjar BaruBengkuluTebing TinggiSawah 92939495969798Nama KotaBimaPrabumulihBanjarSerangTidore KepulauanPadang SidempuanTasikmalayaSingkawangTanjung BalaiLubuk LinggauTualPagar AlamGunung 7558,1455,9852,1951,0642,7241,6437,4617,40Lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (85,15), DI Yogyakarta (83,63),Sulawesi Utara (81,44), Jawa Tengah (78,85) dan Sulawesi Selatan (78,69). Sedangkanlima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (25,13), Papua Barat (30,12), NusaTenggara Timur (50,69), Maluku (52,35) dan Kalimantan Barat (55,17). Peringkat dan IKPprovinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.Tabel 6. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019Peringkat123456789101112131415161714Nama ProvinsiBaliDI YogyakartaSulawesi UtaraJawa TengahSulawesi SelatanSulawesi TenggaraKalimantan TimurJawa BaratSumatera BaratKalimantan SelatanBantenJawa TimurKalimantan UtaraKalimantan TengahLampungSumatera UtaraSumatera SelatanIndeks Ketahanan gkat1819202122232425262728293031323334Nama ProvinsiGorontaloJambiSulawesi TengahDKI JakartaMaluku UtaraAcehNusa Tenggara BaratRiauBengkuluSulawesi BaratKepulauan RiauKep. Bangka BelitungKalimantan BaratMalukuNusa Tenggara TimurPapua 2,3761,7860,3759,2656,0355,1752,3550,6930,1225,13

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompokberdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalahkabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripadakabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKPKabupaten dan Kota berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 2.Gambar 2. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2019Sebanyak 71 kabupaten atau 17,1% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendahdengan sebaran sebagai berikut: 25 kabupaten (6%) masuk kelompok 1, 19 kabupaten(4,6%) masuk kelompok 2 dan 27 kabupaten (6,5%) masuk kelompok 3. Dari 25 kabupatenkelompok 1, sebanyak 18 kabupaten berada di Provinsi Papua, 5 kabupaten di ProvinsiPapua Barat, 1 kabupaten di Provinsi Maluku dan 1 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.Sedangkan pada wilayah kota, terdapat 1 kota (1%) yang masuk kelompok 1 yaitu KotaSubulussalam di Aceh, 1 kota (1%) masuk kelompok 2 yaitu Kota Gunung Sitoli di SumateraUtara, dan 3 kota (3,1%) yang masuk kelompok 3, yaitu Kota Pagar Alam dan LubukLinggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tual di Maluku (Gambar 3).Indeks Ketahanan Pangan 15

Kabupaten25Kota11319272038201568106Prioritas 1Prioritas 2Prioritas 3Prioritas 1Prioritas 2Prioritas 3Prioritas 4Prioritas 5Prioritas 6Prioritas 4Prioritas 5Prioritas 6Gambar 3. Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2019Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 (71 kabupaten)diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi b

adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan