Transcription

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN IIBALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III JAKARTAPUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONALBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATLAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASIOPTIMALISASI PEMAHAMAN PERATURAN PENYUSUNAN PERATURAN BIDANGKEUANGAN DI BIRO KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR INVENTARISMASALAH DAN POHON PERATURANDISUSUN OLEH:NAMA: SUHATARINA HALMAHERA NURMALITASARI I.E.S.NIP: 199708032018122002FORMASI JAFUNG: PENGELOLA KEUANGANUNIT ORGANISASI: BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PUPRBALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III JAKARTAPUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONALBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATTAHUN 2019

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN IIBALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III JAKARTAPUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONALBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATLEMBAR PENGESAHANLAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASIOPTIMALISASI PEMAHAMAN PERATURAN PENYUSUNAN PERATURAN BIDANGKEUANGAN DI BIRO KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR INVENTARISMASALAH DAN POHON PERATURANDisusun oleh:SUHATARINA HALMAHERA NURMALITASARI INTAN ELI SAPUTRI, A.Md.,Ak.199708032012122002PENGELOLA KEUANGANBIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERALDISEMINARKAN PADA :HARITANGGALMENTOR: SELASA: 23 APRIL 2019COACH(Bambang Adhityo, S.E.)NIP. 198008212005021002(Melly Septiani, S.E., M. T.)NIP. 198009112005022001KEPALA BALAI DIKLAT PUPR WIL.IIIJAKARTA(Yunaldi,S.T., M.T.)NIP. 197212301998031003KEPALA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATANFUNGSIONAL, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(Ir. Moeh. Adam, M.M.)NIP. 196503031992031002

KATA PENGANTARPuji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan barokah-Nya sehinggapenulis dapat menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi “Optimalisasi Pemahaman PenyusunanPeraturan Bidang Keuangan di Biro Keuangan Dengan Menggunakan Daftar Inventaris Masalah danPohon Peraturan” dengan lancar. Laporan aktualisasi tersebut sebagai salah satu syarat untukmemperoleh Surat Keterangan Lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II diKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:1. Melly Septiani, S.E., M. T. sebagai coach yang selalu membimbing dalam menyusun rancanganaktualisasi nilai-nilai dasar PNS.2. Bambang Adhityo, S.E. sebagai mentor yang telah memberikan arahan dan masukan konstruktifkepada penulis.3. Sri Maharani Dwi Putri, S.H., M.H. sebagai penguji yang telah memberikan masukan dan saran.4. Para widyaiswara yang telah memberikan materi dan bimbingan kepada penulis selama PelatihanDasar CPNS Golongan II.5. Panitia penyelenggara yang telah membantu kegiatan-kegiatan dalam Latihan Dasar CPNSGolongan II.6. Rekan-rekan sesama CPNS sebagai tempat pelipur lara yang telah bekerja sama selama kegiatanPelatihan Dasar CPNS Golongan II.Laporan rancangan aktualisasi ini tentu tidak luput dari kesalahan. Penulis mengharapkan kritik dansaran konstruktif sehingga di masa mendatang, penulis mampu menyempurnakannya. Penulis berharapsemoga rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.Jakarta, 10 April 2019Penulis

DAFTAR ISILEMBAR PENGESAHAN . 2KATA PENGANTAR. 3DAFTAR ISI. 4BAB I . 5PENDAHULUAN . 51.1Latar Belakang. 51.2Tujuan Aktualisasi . 81.3Ruang Lingkup . 81.4Manfaat . 9BAB II . 10RANCANGAN AKTUALISASI . 102.1Identifikasi Isu . 102.2Kondisi yang Diharapkan. 202.3Relevansi Dengan Visi Misi dan Tujuan Unit Organisasi . 20BAB III . 21PELAKSANAAN AKTUALISASI . 213.1Deskripsi Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi. 213.2Hambatan dan Tindak Lanjut . 323.2.1 Hambatan Eksternal . 323.2.2 Hambatan Internal . 32BAB IV. 34PENUTUP . 344.1Kesimpulan. 344.2Saran . 34DAFTAR PUSTAKA . 35

BAB IPENDAHULUAN1.1Latar BelakangAparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugasdalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundang - undangan (UU No.5 Tahun 2014). Dalam pelaksanaan tugasnya seorang ASN wajibmenjalankan fungsi – fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, sertaperekat dan pemersatu bangsa serta turut menjalankan nilai – nilai dasar ASN (ANEKA) dan Peran danKedudukan ASN. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah profesi yang mulia karena memiliki amanah daripemerintah untuk melayani masyarakat, menjalankan kebijakan publik, serta sebagai perekat danpemersatu bangsa. Profesi tersebut merupakan agen pelaksanaan segala kebijakan baik pusat maupundaerah sehingga tidak dipungkiri bahwa profesi tersebut menjanjikan kehidupan yang sejahtera hinggamasa pensiun.Perwujudan fungsi ASN dijabarkan dalam nilai-nilai dasar PNS berupa nilai Akuntabilitas,Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi (ANEKA) yang telah dipelajari dengandibekali pemahaman tentang kedudukan dan peran ASN yaitu Manajemen ASN, Pelayanan serta WholeOf Government. Pemahaman yang diperoleh selama pelatihan dasar menjadi acuan dalam aktualisasiyang akan dilaksanakan di Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) dengan mengangkat isu-isu yang ada untuk menemukan penyelesaiannya.Usaha – usaha untuk membentuk ASN yang sesuai dengan harapan tidaklah mudah dikarenakanterdapat banyak permasalahan – permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan yang sering terjadipada ASN adalah rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran dalam menjalankan tugas dan fungsisebagai ASN. Mewujudkan ASN yang penuh dengan kedisiplinan bukanlah hal yang mudahdikarenakan kedisiplinan berhubungan dengan karakteristik, profesionalisme, integritas moral, tingkahlaku, mentalitas dan produktivitas ASN itu sendiri.Dengan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul “Optimalisasi Pemahaman PenyusunanPeraturan Bidang Keuangan di Biro Keuangan Dengan Menggunakan Daftar Inventaris Masalah danPohon Peraturan” diharapkan bisa menambah pemahaman terkait keuangan sesuai denganprofesionalisme terhadap pekerjaan mengingat peraturan merupakan senjata dari pegawai negeri sipil

sehingga harus memahami peraturan yang sesuai dan berlaku. Selain itu, dengan dilakukan optimalisasipemahaman peraturan diharapkan timbulnya Whole of Government karena peraturan lebih banyak dibuatKementerian atau Lembaga lain terutama peraturan yang terkait keuangan yang dibuat oleh KementerianKeuangan sehingga perlu adanya TURUNAN YANG JELAS AGAR MUDAH DIAPLIKASIKANKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian atau Lembaga terkait.Mengenai nilai-nilai dasar PNS terhadap pelaksanaan aktualisasi ini adalah terciptanya etikapublik yang terjadi sehingga bisa melakukan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kemudian dengan menggunakan Daftar Inventaris Masalah dan Pohon Peraturan menciptakan adanyasuatu komitmen mutu yang terdapat dalam nilai-nilai dasar PNS dengan menciptakan suatu inovasidalam mewujudkan optimalisasi pemahaman peraturan terkait keuangan. Oleh karena itu, dapatmewujudkan suatu sikap nasionalisme yaitu mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan dalamkegiatan penyelenggaraan negara kaitannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.Tugas pokok Biro Keuangan yaitu melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksanakeuangan, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badanlayanan Umum, Laporan Keuangan kementerian serta penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja.Sesuai dengan Subbagian Peraturan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi mengelola danmemprakarsa produk peraturan keuangan, serta mengikuti perkembangan peraturan keuangan yangditerbitkan oleh Kementerian Keuangan di berbagai bidang keuangan terutama kegiatan yang berkaitandengan pelaksanaan anggaran. Kemudian penerbitan peraturan keuangan yang sangat dinamis dan seringdilakukan perubahan secara berkala. Akibatnya, petugas yang bertugas sebagai pengelola keuangantersebut menjadi terhambat untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan peraturan yang terkaitdan masih berlaku. Selain itu, masih adanya kesalahan atau peraturan yang tidak sesuai di dalam resumeperaturan tentang keuangan yang ada. Padahal hal itu dapat menyebabkan kesalahan ketika melakukanpengambilan keputusan.Contohnya yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk PelaksanaanPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di LingkunganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di dalamnya terdapat peraturan yang sudahtidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya dengan adanya Peraturan DirjenPerbendaharaan No 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Bendahara, Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran AnggaranBelanja dan Pendapatan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan No. 196 Tahun 2018 Tentang TataCara Pembayaran dan Penggunan Kartu Kredit Pemerintah. Perbedaan yang paling mencolok tedapatdalam tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yaitu bendahara pengeluaran bisamenggunakan Uang Persediaan (UP) dalam bentuk kartu kredit yang diserahkan kepada pemegang kartukredit yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran misalnya ketika perjalanan dinas. UangPersediaan tidak hanya bentuk uang tunai seluruhnya melainkan sebesar 40% dapat digunakan denganmenggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Risiko lainnya yaitu penggunaan peraturan yang salahatau yang sudah tidak berlaku lagi yang menyebabkan pegawai melakukan pekerjaan secara tidakprofesional.Istilah Daftar Inventaris Masalah (DIM) sering digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunanperaturan (misalnya Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan lain-lain) untuk mengatasi berbagaipersoalan tertentu. Meskipun sering digunakan oleh orang di bidang hukum, DIM ini bisa digunakanoleh organisasi untuk membantu mencatat hasil diskusi atau rapat mengenai masalah internal organisasi,misalnya pada operasi perusahaan. Daftar Inventaris Masalah berisi topik yang sedang dibahas dan tiaptopik ini dijabarkan lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, lalu dijabarkan lagi dalam bentuksolusi maupun regulasi yang sudah ada maupun yang perlu disusun untuk mengatasi permasalahan yangterkait dengan topik tersebut.Penyusunan DIM tidak terlalu baku, namun pada prinsipnya adalah menghubungkan antara topikpermasalahan tertentu dengan hasil pembahasan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yangdihadapi. Penyusun DIM biasanya membuat sebuah tabel yang berisi beberapa kolom yaitu topik yangdibahas, hasil diskusi permasalahan, solusi permasalahan, catatan lain. Nama dan jumlah kolom inidisesuaikan dengan kebutuhan dari topik permasalahan yang didiskusikan. Tiap topik permasalahandibahas tiap baris sehingga catatan suatu topik permasalahan tidak bercampur dengan topik yang lain.Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II adalah tahapan pelatihan yang diikutioleh CPNS, terutama penulis, sebagai bekal untuk menjadi PNS yang mampu bekerja profesional,beretos kerja yang tinggi, serta memiliki perilaku yang sesuai dengan etika atau norma publik. Tahapansetelah diklat adalah menerapkan atau aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, peran dan kedudukan PNSdalam NKRI ke dalam unit organisasi. Penulis akan mengaktualisasikan hasil diklat dengan menemukan

inovasi untuk mengingatkan hubungan antar peraturan terutama di bidang keuangan yang berlaku.Pengingat ini secara tidak langsung, dapat mengingatkan sekurang-kurangnya penulis sebagai calonPNS untuk bekerja yang tepat waktu sehingga kinerja dapat meningkat dan pada akhirnya berkontribusidalam tercapainya misi unit organisasi.1.2Tujuan AktualisasiAktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI memiliki tujuan untuk:a. menerapkan teori ke dalam praktekb. mengubah konsep menjadi konstrukc. merealisasikan gagasan menjadi kegiatanSecara luas, aktualisasi adalah upaya untuk menerapkan teori tentang nilai-nilai dasar PNS(akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi) serta peran dan kedudukanPNS dalam NKRI (whole of government, manajemen ASN, dan pelayanan publik) ke dalam kegiatan diunit organisasi dan melakukannya secara kontinyu sehingga menjadi suatu kebiasaan (habituasi) positifyang pada akhirnya dapat mengubah budaya kerja lama menjadi budaya kerja yang baru.Tuntutan zaman dan globalisasi adalah faktor pendorong utama mengapa ASN/ PNS wajibmerevolusi dirinya untuk bekerja secara profesional, berintegritas tinggi, mengutamakan pelayan publik,beretika, serta tidak melakukan praktek KKN. ASN/ PNS yang memiliki karakter tersebut dapatmengubah wajah birokrasi Indonesia supaya mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampubersaing dengan bangsa asing.1.3Ruang LingkupAktualisasi yang akan dijalankan oleh penulis diterapkan di unit kerja penulis yaitu BiroKeuangan Sekretariat Jenderal terutama di Biro Keuangan di mana mentor penulis bertugas supayakegiatan penulis mampu diamati oleh mentor. Aktualisasi tersebut sekurang-kurangnya mampumendorong penulis untuk menjadi seorang ASN/ PNS yang mampu menerapkan teori-teori yangdidapatkan selama mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan II yang dilaksanakan di Balai DiklatPUPR Wilayah III Jakarta.

1.4ManfaatRancangan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Efektivitas dan Efisiensi PemahamanPenyusunan Peraturan Bidang Keuangan di Biro Keuangan Dengan Menggunakan Pohon Peraturan” inidiharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:1. Bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS dapat menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN sehinggadiharapkan terbentuk kader ASN yang profesional dan berkarakter.2. Bagi Biro Keuangan dapat menambah pemahaman, efektivitas, dan efisiensi tentang peraturantentang keuangan melalui pohon peraturan.

BAB IIRANCANGAN AKTUALISASI2.1Identifikasi IsuTugas pokok Biro Keuangan yaitu melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksanakeuangan, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badanlayanan Umum, Laporan Keuangan kementerian serta penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja.Sesuai dengan Subbagian Peraturan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi mengelola danmemprakarsa produk peraturan keuangan, serta mengikuti perkembangan peraturan keuangan yangditerbitkan oleh Kementerian Keuangan di berbagai bidang keuangan terutama kegiatan yang berkaitandengan anggaran. Kemudian penerbitan peraturan keuangan yang sangat dinamis dan sering dilakukanperubahan secara berkala.Berdasarkan pengamatan dan pencarian informasi yang dilakukan di Unit Kerja Biro Keuangandidapatkan beberapa isu yang dapat dimaksimalkan guna memberikan kontribusi terhadap efektifitaskinerja dan pelayanan yang lebih prima kemudian setelah mendapatkan isu yang akan dibahas dilakukanpenetapan isu terlebih dahulu. Dengan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul “OptimalisasiPemahaman Penyusunan Peraturan Bidang Keuangan di Biro Keuangan Dengan Menggunakan DaftarInventaris Masalah dan Pohon Peraturan” diharapkan bisa menambah pemahaman terkait keuangansesuai dengan profesionalisme terhadap pekerjaan mengingat peraturan merupakan senjata dari pegawainegeri sipil sehingga harus memahami peraturan yang sesuai dan berlaku. Selain itu, dengan dilakukanoptimalisasi pemahaman peraturan diharapkan timbulnya Whole of Government karena peraturan lebihbanyak dibuat Kementerian atau Lembaga lain terutama peraturan yang terkait keuangan yang dibuatoleh Kementerian Keuangan sehingga perlu adanya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat dengan Kementerian atau Lembaga terkait. Oleh karena itu, dapat mewujudkansuatu sikap nasionalisme yaitu mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan dalam kegiatanpenyelenggaraan negara kaitannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.Pada saat menjalani kegiatan Pelatihan Dasar ditemukan permasalahan yang paling mendasardari kedisiplinan pegawai yaitu adanya peraturan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlakuyaitu Peraturan Menteri PUPR No. 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama padabagian peraturan yang mana tindakan tersebut membuat suatu hambatan dalam menjalankan tugas danfungsi dalam penyelenggaraan negara terutama hal-hal yang terkait peraturan di bidang keuangan.Masalah yang terjadi di adalah sebagai berikut:1. Kurang mudahnya mencari peraturan terkait dengan transaksi di Biro Keuangan.2. Kurang sesuainya resume peraturan yang ada.3. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang peraturan keuangan.4. Tidak dilakukannya pembaharuan website Biro Keuangan terkait dengan peraturankeuangan secara berkala.5. Kurangnya koordinasi dengan bagian data dan informasi.6. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan terutama di bidang keuangan.Menurut uraian identifikasi isu dan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tujuan dari aktualisasi iniadalah:a. Membiasakan (habituasi) sekurang-kurangnya penulis sebagai CPNS untuk mengetahuihubungan antar peraturan keuangan yang berlaku.b. Membuat inovasi baru untuk mempermudah pemahaman hubungan antar peraturan tentangkeuangan yang berlaku.c. Menjadi contoh bagi pegawai lainnya supaya mematuhi aturan dan atas kesadaran diri sendiri,mau mengubah budaya lama menjadi budaya baru.Istilah Daftar Inventaris Masalah (DIM) sering digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunanperaturan (misalnya Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan lain-lain) untuk mengatasi berbagaipersoalan tertentu. Meskipun sering digunakan oleh orang di bidang hukum, DIM ini bisa digunakanoleh organisasi untuk membantu mencatat hasil diskusi atau rapat mengenai masalah internal organisasi,misalnya pada operasi perusahaan.Daftar Inventaris Masalah berisi topik yang sedang dibahas dan tiap topik ini dijabarkan lagipermasalahan-permasalahan yang dihadapi, lalu dijabarkan lagi dalam bentuk solusi maupun regulasiyang sudah ada maupun yang perlu disusun untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan topiktersebut.

Penyusunan DIM tidak terlalu baku, namun pada prinsipnya adalah menghubungkan antara topik permasalahan tertentudengan hasil pembahasan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penyusun DIM biasanya membuat sebuah tabelyang berisi beberapa kolom yaitu topik yang dibahas, hasil diskusi permasalahan, solusi permasalahan, catatan lain. Nama danjumlah kolom ini disesuaikan dengan kebutuhan dari topik permasalahan yang didiskusikan. Tiap topik permasalahan dibahas tiapbaris sehingga catatan suatu topik permasalahan tidak bercampur dengan topik yang lain.2.4No11.Rencana KegiatanKegiatanHasil KegiatanTahapanKegiatan2Melakukan studiperaturan dan literaturdi Biro Keuangan.31. Melakukankonsultasidengan mentor.4Summaryperaturan danliteratur yangakan dijadikandasar hukumdalam rancanganpohon peraturan.Keterkaitan dengan Nilai-nilaiDasar ASN51. Berkonsultasi, meminta saran, danmenerima kritik dari orang lainmerupakan penerapan etika publik.2. Rasa toleransi , menghargaipendapat orang lain, mempelajariaturan negara merupakan penerapannasionalisme.3. Menciptakan efektivitas dalammenghubungkan peraturan telahditetapkan oleh organisasi.5. Berkonsultasi dan meminta saranperbaikan serta mempelajari aturandemi mempertahankan komitmenmutu.2. Melakukanstudi pustaka danreferensi mayatentang peraturanyangkemungkinandigunakan diBiro Keuangan.1. Meningkatkan kualitas diri denganmempelajari aturan merupakan bentukmanajemen ASN2. Mempelajari aturan untukmematuhinya sebagai bentuk sikapanti korupsiKontribusiterhadap Visi-misiOrganisasiPenguatan Nilai-nilai Organisasi6Melaksanakan tugasdan fungsi SubbagianPeraturan Keuanganyaitu identifikasi dantelaah peraturankeuangan.7Berkonsultasi, melaksanakan hasilrekomendasi mentor, mengumpulkandata dan mempelajari aturan dengansungguh sungguh serta penuh IntegritasMempelajari data dan bersikapprofesional dalam berkonsultasimerupakan bentuk penerapanProfesionalisme dalam meningkatkankompetensi profesiMengumpulkan data merupakan bentukpenerapan Visioner dan Orientasi Misidemi mewujudkan akuntabilitaskeuangan

3. Mengumpulkan data yangakuntabel serta mengelolanya denganbijaksana sebagai bentukakuntabilitas.1. Memberikan format terbaik yanguser-friendly agar mudah digunakanoleh pengguna sebagai bentukpelayanan publik.2. Meningkatkan kualitas diri denganmempelajari aturan merupakan bentukmanajemen ASN3. Membuatdaftar peraturankeuangan.3. Akuntabilitas Bertanggung jawabuntuk mematuhi peraturan yangberlaku.4. Berhubungan dengan atasan sertamemperkaya diri atas aturan danPMK yang berlaku merupakanpenerapan whole of governmentNoKegiatan122.TahapanKegiatan3Memulai rancanganDaftar InventarisMasalah (DIM)tentang peraturan diBiro Keuangan.Hasil KegiatanKeterkaitan dengan Nilai-nilaiDasar ASN45Konsep DaftarInventarisMasalah (DIM)terkait peraturantentang keuangan.1. Melakukankonsultasiperaturan yangsering digunakandi BiroKeuangan.1. Berkonsultasi, meminta saran, danmenerima kritik dari orang lainmerupakan penerapan etika publik.2. Rasa toleransi , menghargaipendapat orang lain, mempelajariaturan negara merupakan penerapannasionalisme.3. Menciptakan efektivitas dalammenghubungkan peraturan telahditetapkan oleh organisasi.Kontribusiterhadap Visi-misiOrganisasi6Penguatan Nilai-nilai Organisasi1. Melaksanakantugas dan fungsiSubbagian PeraturanKeuangan yaituidentifikasi dantelaah peraturankeuangan.2. Melaksanakantugas dan fungsi BiroKeuangan yaitumelakukan reviewatas peraturan terkaitkeuangan.1. Berkonsultasi, melaksanakan hasilrekomendasi mentor, dan mempelajariaplikasi dengan sungguh sungguh sertapenuh Integritas.72. Mempelajari data dan bersikapprofesional dalam berkonsultasi sertamendesain sebaik mungkin merupakanbentuk penerapan Profesionalismedalam meningkatkan kompetensiprofesi.3. Berkonsultasi serta belajarmerupakan bentuk penerapan Visionerdan Orientasi Misi.

5. Berkonsultasi dan meminta saranperbaikan serta mempelajari aturandemi mempertahankan komitmenmutu.4. Berkonsultasi dengan sopan dansantun serta menghormati setiapkeputusan dan masukan dari mentormerupakan wujud penerapan EtikaAkhlakul-Karimah.6. Berhubungan dengan atasan sertamemperkaya diri atas aturan dan PMKyang berlaku merupakan penerapanwhole of government1. Belajar dengan baik demi kemajuanbangsa sebagai bentuk nasionalisme.2.Mempelajaricontoh DaftarInventarisMasalah dariDewanPerwakilanRakyat (DPR)2. Meningkatkan kualitas diri denganmempelajari DIM merupakan bentukmanajemen ASN3. Menghasilkan format awal DaftarInventaris Masalah sebagai bentukakuntabilitas atas tugas yangdiberikan1. Belajar dengan baik demi kemajuanbangsa sebagai bentuk nasionalisme.2. Menghasilkan format awal DaftarInventaris Masalah sebagai bentukakuntabilitas atas tugas yangdiberikan3. Memberikan format terbaik yanguser-friendly agar mudah digunakanoleh pengguna sebagai bentukpelayanan publik.3. Membuatdaftar peraturankeuangan yangakan dijadikanacuan.3NoKegiatan12Menyusun RancanganDaftar InventarisMasalah (DIM)TahapanKegiatan31. Berkonsultasidengan mentorterkait informasiapa saja yangdibahas dalamDaftar InventarisMasalah (DIM).Hasil KegiatanKeterkaitan dengan Nilai-nilaiDasar ASN45Rancangan DaftarInventarisMasalah (DIM).1. Berkonsultasi, meminta saran, danmenerima kritik dari orang lainmerupakan penerapan etika publik.2. Rasa toleransi , menghargaipendapat orang lain, mempelajariaturan negara merupakan penerapanKontribusiterhadap Visi-misiOrganisasi6Penguatan Nilai-nilai Organisasi1. Melaksanakantugas dan fungsiSubbagian PeraturanKeuangan yaituidentifikasi dantelaah peraturankeuangan.2. Melaksanakantugas dan fungsi BiroKeuangan yaitu1. Berkonsultasi, melaksanakan hasilrekomendasi mentor, dan mengerjakanDaftar Inventaris Masalah (DIM)dengan sungguh sungguh serta penuhIntegritas.72. Berkonsultasi serta mendesainsebaik mungkin merupakan bentukpenerapan Profesionalisme dalam

nasionalisme.3. Menciptakan efektivitas dalammenghubungkan peraturan telahditetapkan oleh organisasi.5. Berkonsultasi dan meminta saranperbaikan serta mempelajari aturandemi mempertahankan komitmenmutu.2. MenginputInformasi yangdimasukkandalam DaftarInventarisMasalah (DIM).3. Penyelarasanakhir DaftarInventarisMasalah (DIM).6. Berhubungan dengan atasan sertamemperkaya diri atas aturan dan PMKyang berlaku merupakan penerapanwhole of government7. Meningkatkan kualitas diri denganmempelajari aturan merupakan bentukmanajemen ASN1. Menginput seluruh data daninformasi sesuai dengan peraturanyang berlaku sebagai bentukakuntabilitas.2. Rasa toleransi , menghargaipendapat orang lain, mempelajariaturan negara merupakan penerapannasionalisme.3. Memberikan format terbaik yanguser-friendly agar mudah digunakanoleh pengguna sebagai bentukpelayanan publik.1. Berkonsultasi, meminta saran, danmenerima kritik dari orang lainmerupakan penerapan etika publik2. Menggunakan seluruh data daninformasi serta menginputnya sesuaidengan aturan yang berlaku dan tidakmenyalahgunakannya sebagai bentukanti korupsi3. Memberikan format terbaik yanguser-friendly agar mudah digunakanoleh pengguna sebagai bentukpelayanan publik.4. Meningkatkan kualitas diri denganmempelajari DIM merupakan bentukmanajemen ASN.melakukan reviewatas peraturan terkaitkeuangan.meningkatkan kompetensi profesi.3. Berkonsultasi serta mengerjakantugas merupakan bentuk penerapanVisioner dan Orientasi Misi.4. Berkonsultasi dengan sopan dansantun serta menghormati setiapkeputusan dan masukan dari mentormerupakan wujud penerapan EtikaAkhlakul-Karimah

Keterkaitan dengan Nilai-nilai DasarASNKontribusi terhadapVisi-misi Organisasi561. Berkonsultasi, meminta saran, danmenerima kritik dari orang lainmerupakan penerapan etika publik.1. Meningkatkantata kelola peraturankeuangan yang seringdigunakan.2. Melaksanakantugas dan fungsi BiroKeuangan yaitumelakukan reviewatas peraturan terkaitkeuangan.2. Rasa toleransi , menghargaipendapat orang lain, mempelajariaturan negara merupakan penerapannasionalisme.3. Menciptakan efektivitas dalammenghubungkan peraturan telahditetapkan oleh organisasi.5. Berkonsultasi dan meminta saranperbaikan serta mempelajari aturandemi mempertahankan komitmenmutu.6. Berh

RANCANGAN AKTUALISASI 2.1 Identifikasi Isu Tugas pokok Biro Keuangan yaitu melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan layanan Umum, Laporan Keuangan kemente