Transcription
LAMPIRANSurat EdaranKepala Badan Pengembangan Infrastruktur WilayahNomor:Tentang:PEDOMAN UMUMPROGRAM PEMBANGUNANPARIWISATA TERINTEGRASI DANBERKELANJUTAN (P3TB)DAFTAR ISIDaftar Singkatan . 4BAB I . 7PENDAHULUAN . 7I.1Latar Belakang . 7I.2Tujuan . 9I.3Ruang Lingkup . 9I.4Cakupan Wilayah . 10I.5Penerima Manfaat . 12I.6Jangka Waktu . 12BAB II . 16KOMPONEN PROGRAM. 16II.1Komponen-1 . 16II.2Komponen-2 . 18*) Berdasarkan Laporan Demand Assessment tidak diidentifikasi sebagai kebutuhan. . 21II.3Komponen-3 . 21II.4Komponen 4 . 22BAB III . 24KERANGKA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM . 24BAB IV . 29PEMBIAYAAN . 29BAB V . 31PENGORGANISASIAN. 31V.1Struktur Koordinasi . 331
V.1.1Struktur Koordinasi di Pusat . 33V.1.2Struktur Koordinasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota . 35V.1.3Struktur Koordinasi di Zona Otorita Destinasi Wisata Prioritas. 37V.2Struktur Pelaksana Program . 38V.3Program Management Support (PMS) . 39V.4Dukungan Operasional . 39BAB VI . 41PRINSIP PENYELENGGARAAN . 41BAB VII . 43MEKANISME PENYELENGGARAAN . 43VII.1Persiapan . 43VII.2Penyusunan RIPT . 44VII.3Penyusunan Dokumen Teknis dan Penganggaran . 45VII.4Pelaksanaan . 46VII.5Pengendalian . 47VII.5.1Website/ SIM Terpadu . 47VII.5.2Pengelolaan Pengaduan Masyarakat . 47VII.5.3Monitoring . 48VII.5.4Evaluasi . 48VII.5.5Audit . 48VII.5.6Keberlanjutan . 49BAB VIII . 50PENGADAAN BARANG DAN JASA . 50BAB IX . 52PENGELOLAAN KEUANGAN . 52BAB X . 54PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL . 54X.1Cakupan Penerapan ESMF. 54X.2Prinsip Dasar Penerapan ESMF. 55X.3Prinsip Pengelolaan Lingkungan . 56X.4Prinsip Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) . 56X.5Prinsip Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali . 57X.6Prinsip Perlindungan Masyarakat Adat . 58X.7Prinsip Pengelolaan Risiko Bencana . 582
BAB XI . 60PENUTUP . 60LAMPIRAN . 613
Daftar SingkatanAMDALAnalisis Mengenai Dampak LingkunganAPBDAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBNAnggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAWPAnnual Work PlanBCBBenda Cagar BudayaBKPMBadan Koordinasi dan Penanaman ModalBNPBBadan Nasional Penanggulangan BencanaBPBDBadan Penanggulangan Bencana DaerahBPIWBadan Pengembangan Infrastruktur WilayahBPKBadan Pemeriksa KeuanganBPSBadan Pusat dan Usaha Milik DaerahCBTCompetency Based TrainingCPIUCentral Project Implementation UnitCPMUCentral Project Management UnitDDPDetailed Development PlanDEDDetailed Engineering DesignDIPADaftar Isian Pelaksanaan AnggaranDJCKDirektorat Jenderal Cipta KaryaESMFEnvironmental and Social Management FrameworkFSFeasibility StudyGRKGas Rumah KacaIFRInterim Financial ReportINSTOInternational Network of Sustainable Tourism ObservatoriesIPPIndigenous Peoples PlanI-PROInvestment Project Ready to OfferIRIInternational Roughness IndexITDPIndonesia Tourism Development ProgramITMPIntegrated Tourism Master PlanK/LKementerian / LembagaKPAKuasa Pengguna AnggaranLARAPLand Acquisition and Resettlement Action PlanMICEmeetings, incentives, conferencing, exhibitionsMPPManual Pengelolaan Program4
NOLNo Objection LetterO&Poperasional dan pemeliharaanOPDOrganisasi Perangkat DaerahP3TBProgram Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dan BerkelanjutanPADProject Appraisal DocumentPDAMPerusahaan Daerah Air MinumPDBProduk Domestik BrutoPHLNPinjaman Dan/Atau Hibah Luar NegeriPMSProject Management SupportPokjaKelompok KerjaPPNPerencanaan Pembangunan NasionalPPPeraturan PemerintahPPKPejabat Pembuat KomitmenPUPRPekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatRIPTRencana Induk Pariwisata TerpaduRKPRencana Kerja PemerintahRPJMNRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSATKERSatuan KerjaSIMSistem Informasi ManajemenSKSuat KeputusanSTEPSystematic Tracking of Exchanges in ProcurementSTOSustainable Tourism ObservatoriesTAPDTim Anggaran Pembangunan DaerahTVETTeachers and Technical and Vocational Education and TrainingTORTerms Of ReferenceUKL-UPLUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya PemantauanLingkungan HidupULPUnit Layanan PengadaanUMKMUsaha Mikro Dan Kecil MenengahUNWTOUnited Nation World Tourism OrganizationWEFWorld Economic ForumWINSTOWonderful Indonesia Sustainable Tourism ObservatoriesWTPwarga terdampak proyekWTTCWorld Travel and Tourism Council5
PEDOMAN UMUMPROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATATERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB)6
BAB IPENDAHULUANI.1Latar BelakangPariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaatpembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Secara global, pariwisatadikenal karena keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya. Pariwisata mampumenyediakan lapangan kerja yang cukup besar bagi kaum muda dan perempuan, yaitusekitar 49% karyawan di industri perhotelan dan restoran adalah perempuan. Jikadirencanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja,meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi dalammengentaskan kemiskinan. Menurut World Travel and Tourism Council (WTTC), setiappengeluaran wisatawan USD 1 juta di Indonesia akan berkontribusi terhadappeningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 1,7 juta dan penyediaan 200lapangan kerja (30% nya berbentuk pekerjaan langsung).1Indonesia memiliki potensi industri pariwisata kelas dunia dengan memanfaatkankekayaan pariwisata secara berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu habitat dengankeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki ragam pariwisatayang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Laporan Daya Saing Perjalanan dan Wisata2017 dari World Economic Forum (WEF) memberikan peringkat ke-14 (dari 136 negara)bagi Indonesia untuk kekayaan sumber daya alam dan ke-23 untuk sumber daya budayadan perjalanan bisnis.Walaupun Indonesia telah memperluas promosi sumber daya alam dengan carameningkatkan area kawasan lindung dan menarik lebih banyak minat wisatawan secaradaring (online) terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan alam, namun industripariwisata Indonesia masih belum menunjukkan kinerja sesuai dengan potensikeragaman alam dan budayanya. Tabel I.1 menunjukkan kinerja aspek kelestarianlingkungan hidup yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-131 (dari 1361United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and UN Women, 2011: Global Report on Women inTourism 2010; WTTC 2014: Gender Equality and Youth Employment); WTTC 2015: Indonesia: How does Travel andTourism compare to other sectors?7
negara). Dengan demikian, aspek kelestarian lingkungan hidup merupakan faktor risikoutama bagi sektor pariwisata di Indonesia2.Tabel I.1 Peringkat Daya Saing Perjalanan dan Wisata IndonesiaIndeks Daya Saing Perjalanan dan WisataRanking keseluruhan Indonesia201520175042Iklim Usaha6360Keamanan dan ketahanan8391Kesehatan dan kebersihan109108Sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja5364Kesiapan teknologi informasi dan komunikasi8591Prioritisasi Perjalanan dan Wisata1512Keterbukaan internasional5517Tingkat kompetisi harga35Keberlanjutan Lingkungan134131Infrastruktur transportasi udara3936Infrastruktur darat dan pelabuhan7769Infrastruktur pendukung wisatawan101961914Dukungan LingkunganKebijakan perjalanan dan wisata, serta suasana yang mendukungInfrastrukturSumber Daya Alam dan BudayaSumber daya alamSumber daya budaya dan perjalanan bisnis2523Sumber: WEF 2015/2017: Travel and Tourism Competitiveness Report (Peringkat dari 141 negara pada2015 dan 136 negara pada 2017)Empat kendala utama pertumbuhan dan daya saing pariwisata Indonesia saat ini adalah:(i) masih buruknya akses, kualitas pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat,pengunjung dan pengusaha; (ii) terbatasnya keterampilan tenaga kerja dan pelayananpariwisata dari sektor swasta (kecuali Bali); (iii) lemahnya dukungan untuk akoordinasiantarkementerian/lembaga, pusat-daerah, pemerintah-sswasta dalam pengembanganpariwisata dan dalam pelestarian kekayaan alam dan budaya. Apabila kendala tersebutdapat diatasi secara terpadu, Indonesia akan mampu mengembangkan industripariwisata yang bertaraf internasional.Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,Pemerintah telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan peran pariwisatadalam perekonomian Indonesia. Salah satunya, pada Maret 2016, Pemerintah Indonesiamemperluas fasilitas bebas visa kepada 169 negara untuk menarik lebih banyakwisatawan asing. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kebijakan2WEF. 2017: Travel and Tourism Competitiveness Report.8
visa kedua paling terbuka di dunia (Travel and Tourism Competitiveness Report, WEF 2017).Namun demikian, kebijakan tersebut apabila tanpa diikuti perbaikan lebih lanjut dalampenyediaan infrastruktur, keterampilan pekerja, dan iklim investasi swasta di berbagaidaerah tujuan wisata dapat menyebabkan terkonsentrasinya para wisatawan pada lokasiyang telah berkembang seperti Bali. Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan terhadapdaya tampung, merusak sumber daya alam dan budaya, serta merusak citra pariwisataIndonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepatpembangunan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas.Pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas akan dilakukan melalui penguatansinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan holistik, integratif,tematik dan spasial. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunanpariwisata di destinasi wisata prioritas, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Duniamelaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan di3 (tiga) destinasi wisata prioritas, yaitu: (i) Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; (ii)Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah IstimewaYogyakarta; dan (iii) Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dituangkan dalamIntegrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia TourismDevelopment Project, ITDP) atau yang selanjutnya disebut Program PembangunanPariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB).I.2TujuanP3TB bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan daninfrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata; memperkuat keterkaitanperekonomian lokal dengan pariwisata; dan mendorong investasi swasta di wilayahdestinasi wisata prioritas.Tercapainya tujuan P3TB diukur dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:1. Meningkatnya kinerja pada indikator pariwisata berkelanjutan (sustainabletourism);2. Tercapainya jumlah penerima manfaat dari kegiatan peningkatan kualitas jalandan akses pelayanan dasar;3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kegiatan penguatan keterkaitanperekonomian lokal dengan pariwisata; dan4. Meningkatnya investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas.I.3Ruang LingkupP3TB terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu:1. Komponen-1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasipembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan;2. Komponen-2: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkaitdengan pariwisata;9
3. Komponen-3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal disektor pariwisata; dan4. Komponen-4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta kesektor pariwisata.Penjelasan ruang lingkup kegiatan masing-masing komponen P3TB dapat dilihat padaBab II dan LAMPIRAN-1.I.4Cakupan WilayahP3TB akan dilaksanakan di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas, yaitu:a. Wilayah di sekitar Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara;b. Wilayah di sekitar Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah danDaerah Istimewa Yogyakarta; danc. Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat.Di masing-masing destinasi wisata prioritas (selected tourism destinations) terdapatbeberapa kawasan inti pariwisata (selected key tourism areas) yang akan menjadi fokusperencanaan dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Identifikasi awal batasanadministratif dari destinasi wisata prioritas dan kawasan inti pariwisata di 3 (tiga)destinasi wisata prioritas disajikan pada Tabel I.2. Pada masing-masing destinasi wisataprioritas tersebut akan akan disusun Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu(RIPT) yang terdiri dari rencana 25 tahun yang mencakup satu destinasi sebagai satuwilayah perencanaan dan rencana detail 5 tahun untuk masing-masing kawasan intipariwisata. Peta destinasi wisata prioritas dan kawasan intinya dapat dilihat padaGambar 1.1, 1.2, dan 1.3. Gambaran Umum 3 (tiga) destinasi wisata prioritas dapat dilihatpada LAMPIRAN-2.Tabel I.2 Batasan Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti PariwisataDestinasi Wisata PrioritasKawasan Inti PariwisataDeskripsiBatas administratifDeskripsiBatas AdministratifPulau LombokKepulauan Gili danKawasan Senggigiserta Pengembanganpesisir kea rah utaraKecamatan Batu Layar (Lombok Barat);Pantai SelatanKecamatan Pujut (Lombok tengah)LombokKecamatan Pemenang (Lombok Utara)Kecamatan Tanjung (Lombok Utara)Kecamatan Praya Barat (Lombok Tengah)Kecamatan Sekotong (Lombok Barat)BorobudurYogyakartaPrambananKecamatan Jerowaru (Lombok Timur)Kecamatan Tempuran;Kecamatan Mertoyudan;Kecamatan Muntilan;Kecamatan Borobudur;Kecamatan Mungkid(Kab. Magelang)Kecamatan Prambanan(Kab. Sleman);Kecamatan PrambananBorobudurKecamatan Borobudur (Magelang)Kecamatan Mungkid (Magelang)PrambananKecamatan Prambanan (Sleman);Kecamatan Prambanan (Klaten);YogyakartaKecamatan Kraton (Kota Yogyakarta)Kecamatan Gedongtengen (KotaYogyakarta)10
Destinasi Wisata PrioritasKawasan Inti Pariwisata(Kab. Klaten);Kecamatan Danurejan (Kota Yogyakarta)Kota Yogyakarta.Kecamatan Ngampilan (Kota Yogyakarta)Kecamatan Kotagede (Kota Yogyakarta)Danau TobaKecamatan Gondomanan (Kota Yogyakarta)Sesuai PeraturanPresiden No. 81 No 2014tentang Rencana TataRuang Danau Toba danKawasan sekitarnyaParapat dansekitarnyaKecamatan Girsang Sipangan Bolon(Simalungun)Pulau Samosir(sebagian)Kecamatan Simanindo (Samosir)BaligeKecamatan Balige (Toba Samosir)Tambahan 27kecamatan untukprogram sanitasi danlimbah padat untukmengatasi polusi airdanau dan masalahkebersihanKecamatan Silahisabungan, Merek, Muara,Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan,Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba,Haranggaol Horison, Dolok Pardamean,Pematang Sidamanik, Ajibata, Lumban Julu,Uluan, Porsea, Siantar Narumonda,Sigumpar, Laguboti, Tampahan, SianjurMulamula, Harian, Sitiotio, Balige,Nainggolan, Onan Runggu, Palipi andRonggur Nihut.Kecamatan Pangururan (Samosir)Mengacu pada definisi batasan administratif “Destinasi Wisata Prioritas” dan “Kawasaninti pariwisata” pada Tabel I.2, maka provinsi dan kota/kabupaten berikut ini memenuhipersyaratan (eligible) dan dapat berpartisipasi (participating province/ kota/ kabupaten) didalam P3TB (Tabel 1.3).Tabel I.3 Provinsi dan Kota/Kabupaten yang memenuhi persyaratan (eligible)dan dapat berpartisipasi (participating province/ kota/ kabupaten) di dalamP3TBDeskripsiDestinasi Wisata Prioritas: BatasadministratifLombokProvinsi/Kota/Kabupaten yangmemenuhi persyaratan dan dapatberpartisipasiLombok IslandWest Nusa Tenggara ProvinceKabupaten West LombokKabupaten North LombokKabupaten Central LombokKabupaten East LombokBorobudurYogyakartaPrambananKota MataramKecamatan Tempuran (Kab. Magelang)Central Java ProvinceKecamatan Mertoyudan (Kab.Magelang)Daerah Istimewa YogyakartaKecamatan Muntilan (Kab. Magelang)Kabupaten SlemanKecamatan Borobudur (Kab. Magelang)Kecamatan Mungkid (Kab. Magelang)Kecamatan Prambanan (Kab. Sleman);Kabupaten MagelangKabupaten KlatenKota YogyakartaKecamatan Prambanan (Kab. Klaten);Danau TobaKota Yogyakarta.Sesuai Peraturan Presiden No. 81 No2014 tentang Rencana Tata RuangNorth Sumatra ProvinceKabupaten Karo11
Danau Toba dan Kawasan sekitarnyaKabupaten SimalungunKabupaten Toba SamosirKabupaten Tapanuli UtaraKabupaten Humbang HasundutanKabupaten SamosirKabupaten DairiKabupaten Pakpak Bharat3I.5Penerima ManfaatPenerima manfaat P3TB adalah masyarakat di lokasi program, para pencari kerja, pekerjalokal di industri pariwisata, serta usaha pariwisata termasuk usaha mikro dan kecilmenengah (UMKM), pemerintah daerah setempat dan kementerian/lembaga (K/L)terkait. Para penerima manfaat spesifik dari masing-masing komponen programdijelaskan pada LAMPIRAN-1.I.6Jangka WaktuP3TB disiapkan pada tahun anggaran (TA, Januari-Desember) 2018 dan mulai efektifdilaksanakan sejak TA 2019 sampai TA 2023 sesuai dengan perjanjian pinjaman denganBank Dunia. Pada TA 2018, kegiatan P3TB diawali dengan RIPT dan PMS.3Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014, Danau Toba dan sekitarnya terdiri dari Badan Danau,Daerah Tangkapan Air (DTA), Cekungan Air Tanah (CAT) dan jaringan infrastruktur diluar Badan Danau,DTA dan CAT tetapi berkaitan dengan perairan Danau Toba dan mendukung pembangunan Danau Toba.Kabupaten Pakpak Bharat merupakan bagian dari Cekungan Air Tanah, yang sebagian besar tidakberhubungan dengan kegiatan P3TB. Berdasarkan Market Analysis and Demand Assessment for Lake Toba,Kabupaten Pakpak Bharat tidak termasuk ke dalam batasan Destinasi Wisata Prioritas. Kabupaten ini jugatidak menjadi bagian dari Badan Danau berdasarkan Perpres di atas dan tidak termasuk ke dalampengertian “destinasi” dari segi pariwisata.12
Gambar 1.1 Peta Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara BaratKawasan Inti Pariwisata13
Gambar 1.2 Peta Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata Borobudur – Yogyakarta - PrambananDestinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata (lihat Tabel I.2 untuk identifikasi perbedaan Destinasi Wisata Prioritas danKawasan Inti Pariwisata).14
Gambar 1.3 Peta Kawasan Inti Prioritas Danau Toba4, Sumatera UtaraKawasan Inti Pariwisata dan termasuk tambahan 27 kecamatan yang ditargetkan untuk program sanitasi dan air bersih (lihat TabelI.2 untuk identifikasi perbedaan Kawasan Inti Pariwisata dan tambahan 27 kecamatan).4Yang diarsir termasuk tambahan 27 kecamatan yang ditargetkan untuk program sanitasi dan air bersih15
BAB IIKOMPONEN PROGRAMP3TB terdiri dari 4 (empat) komponen yang saling terkait untuk mengatasi permasalahanutama yang dihadapi industri pariwisata Indonesia dan mengoptimalkan potensi yangbelum tergarap. Secara bersama-sama, keempat komponen diharapkan dapat memberidampak yang positif pada: (i) peningkatan jumlah wisatawan asing dan domestik; (ii)peningkatan jumlah rata-rata belanja harian per wisatawan; dan (iii) peningkatan jumlahlapangan kerja sektor pariwisata. Dampat lanjutannya yang diharapkan adalahmeningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian nasional dan daya saingpariwisata Indonesia. Selain itu, secara keseluruhan P3TB juga berfungsi sebagai kerangkakelembagaan yang ditargetkan untuk menyelesaikan permasalahan koordinasi antarapemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten, dan juga memobilisasi sumber daya di setiaplevel pemerintahan agar dapat memaksimalkan usaha pencapaian tujuan bersama didestinasi’ wisata prioritas. Tujuan bersama ini tertuang dalam RIPT yang akan disiapkanuntuk masing-masing destinasi pariwisata prioritas, termasuk di dalamnya pengaturankelembagaan yang khusus dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar Lembaga/institusi.II.1 mfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan BerkelanjutanTujuan utama Komponen-1 adalah untuk mendukung penguatan kelembagaan di pusat dandaerah dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan P3TB. Komponen-1 juga bertujuanuntuk mendukung peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan termasuk swastadan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata. Komponen-1 juga diharapkanmampu menjaga kelestarian alam dan keberagaman budaya di destinasi wisata. Secara lebihrinci, kegiatan Komponen 1 mencakup:a. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism MasterPlans (ITMP) di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas, termasuk rencana induk sektoralturunannya, penguatan kelembagaan dan kapasitasnya dalam perencanaan destinasiwisata secara terintegrasi, serta perlindungan dan pengelolaan Situs Warisan Dunia,dan/atau Global Geopark dan Cagar Biosfer. Penyiapan RIPT ini menjadi tanggung16
jawab Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setiap RIPT mencakup rencana pembangunanuntuk seluruh wilayah destinasi wisata (dengan masa perencanaan 25 tahun) danrencana pembangunan rinci (dengan masa perencanaan 5 tahun) untuk setiap kawasaninti pariwisata (key tourism areas) yang sudah ada maupun kawasan baru yang akandikembangkan. RIPT akan mensinkronkan rencana pengembangan pariwisata nasionaldan rencana pengembangan pariwisata daerah dengan didasarkan pada kajianpermintaan dan analisis ekonomi di setiap wilayah destinasi wisata prioritas.5 RIPT akandisusun melalui proses partisipatif yang melibatkan konsultasi intensif dan inklusifdengan semua pemangku kepentingan, terutama dengan K/L, pemerintah daerah,swasta, dan masyarakat setempat. RIPT akan menjadi dasar pembangunan fasilitaspariwisata, infrastruktur pendukung dan kegiatan komponen lainnya dalam rangka: (i)merespon peluang dan hambatan lingkungan, sosial dan budaya dari destinasi wisata;dan (ii) menghindari kerusakan kekayaan alam dan keragaman budaya.Program Management Support (PMS), yaitu jasa konsultan yang akan menyediakandukungan manajemen program kepada BPIW selaku executing agency dan K/L terkait.PMS bertanggung jawab dalam mendukung perencanaan, penganggaran, pengendalianmutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi pelaksanaan P3TB. TimPMS yang ditempatkan di setiap destinasi wisata prioritas akan memberikan dukunganbagi pemerintah daerah dalam manajemen program serta memfasilitasi Kelompok Kerja(Pokja) Destinasi Wisata di provinsi dan kabupaten/kota.b. Dukungan terhadap pemantauan dan pelestarian aset kekayaan alam, budaya dan sosial,termasuk pembentukan dan/atau penguatan lembaga Observatorium PariwisataBerkelanjutan (Sustainable Tourism Observatories – STO) sebagai bagian dari jaringanUnited Nation World Tourism Organization (UNWTO), International Network of SustainableTourism Observatories (INSTO) dan/atau Wonderful Indonesia Sustainable TourismObservatories (WINSTO) yang dikelola oleh Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisatadi Kementerian Pariwisata. Lembaga tersebut akan memantau indikator pariwisataberkelanjutan di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas dan spesifik pada kawasan intipariwisata. Hasil monitoringnya akan dilaporkan kepada Menteri Pariwisata dan TimTeknis, Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata provinsi dan Kelompok Kerja (Pokja)Destinasi Wisata kabupaten/kota (diatur melalui Surat Keputusan (SK) MenteriBappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018) sebagai Tim Koordinasi Program sertakepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan P3TB, saat ini berdasarkan KeputusanMenteri Pariwisata Nomor KM.73/PW.001/MP/2016, Pusat Monitoring untukObservatorium Pariwisata Berkelanjutan, yang terkait dengan P3TB, ditetapkan berada5Market Analysis and Demand Assessment for Lombok:http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302 Lombok Market and Demand Assessment.pdf; Market Analysis andDemand Assessment for Borobudur:http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302 Borobudur Market and Demand Assessment.pdf; Market Analysisand Demand Assessment for Lake Toba:http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302 Lake Toba Market and Demand Assessment.pdf17
di Universitas Gadjah Mada, Universitas Mataram, dan Universitas Sumatera Utaradengan tugas sebagai berikut:1. Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran, pembentukan sistem pendukung dankelompok kerja lo
2017 dari World Economic Forum (WEF) memberikan peringkat ke-14 (dari 136 negara) bagi Indonesia untuk kekayaan sumber daya alam dan ke-23 untuk sumber daya budaya dan perjalanan bisnis. Walaupun Indonesia telah memperluas promosi sumber daya alam dengan cara meningkatkan area kawasan lindung dan menarik lebih banyak minat wisatawan secara
