Transcription

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAKRANGKASBITUNG, 27 MARET 20131

RUANG LINGKUP PAPARAN1. Pendahuluan2. Kondisi Umum Kabupaten Lebak3. Penataan Ruang Kab. Lebak4. Posisi Kasepuhan dalam Revisi SKMenhut 175/2003 dan RTRW Kab.Lebak5. Tinjauan Hukum ttg SKMenhut 175/20036. Upaya /langkah Strategisyang Telah dilakukan7. Rekomendasi dan bahan diskusi

PENDAHULUAN (1)Hal-hal yang masuk kedalam perluasan TNGHS1.Penduduk112.664 jiwa2.Sarana Pendidikan176 unit bangunan3.Sarana Keagamaan312 unit bangunan4.Lahan Garapan5.Pemukiman6.Sarana Pemerintahan44 unit bangunan7.Sarana Kesehatan21 unit bangunan8.Industri Kecil11.015,50 Ha1.118,50 Ha(25.629 KK)1.002 UKM

PENDAHULUAN (2)Prinsip Pembangunan Keberlanjutan

KONDISI UMUMKronologis Perluasan TNGHS Pemerintah Kab. Lebak senantiasa memegang konsep Pembangunan berkelanjutan yang selalu mencari kesimbangan antara3 aspek ekologi, ekonomi dan sosial (tidak berorientasi sektoral seperti ekologi saja); Kabupaten Lebak yang masih tertinggal dan terutama bagi masyarakat yang termarjinalkan yang berada di sekitar hutanperlu sumber daya untuk mendapatkan akses sarana, pemberdayaan dan infrastruktur demi kehidupan yang layak; Pemkab. Lebak juga sangat concern terhadap perlindungan hutan dan konservasi alam, terbukti dengan dianugerahinyaBupati Lebak sebagai Kepala Daerah yang Peduli terhadap Kelestarian alam dan hutan oleh Presiden RI (Penghargaan WanaLestari 2007) Adanya perluasan Taman Nasional (TNGH TNGHS) melalui SK Menhut 175/Kpts-II/2003; Tata batas kawasan yang tidak jelas dan belum ada pengukuhan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salakmenimbulkan ketidakpastian; Terdapat banyak Desa dan Kampung yang terletak di dalam dan di sekitar Taman Nasional; PP 26 Tahun 2008 ttg RTRWN masih menyebutkan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) bukan Taman Nasional GunungHalimun Salak (TNGH-S). Perlu ada Mekanisme Kompensasi yang jelas terhadap Pemerintah dan Masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional(Hutan) sehingga keseimbangan antara perlindungan/konservasi hutan dan kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terwujud.5

KONDISI UMUMBANTEN Luas Wilayah : 304.472 Ha(32% dari luas Propinsi Banten) Administrasi Pemerintahan :- 28 Kecamatan- 340 Desa dan 5 Kelurahan Jumlah Desa Tertinggal:Tahun 2004Tahun 2012: 190 desa: 44 desa Jumlah Penduduk 1.282.858 orang (tahun 2011) Jumlah KK Miskin (2011): 172.407 KK (49,03%) 635.114 JIWA Garis Pantai : 91,42 Km Jumlah Kasepuhan :17 KSUKABUMI

GAMBARAN UMUM (1)Pendapatan per kapita Prop. Banten 2011Kabupaten/KotaAdh. Berlaku (Rp.)Kota Cilegon57.228.821Kota Tangerang31.727.434Tangerang11.970.294Kota Serang9.653.564Kota Lebak6.708.189

GAMBARAN UMUM (2)PDRB Per Kapita Kecamatan 2011Wilayah Kecamatanyang masuk ke dalamkawasan TNGHSSebagian besar wilayahKecamatan yang terletak disekitar / di dalam kawasanTNGHS mempunyai PDRB perkapita relatif rMalingpingBayahCilograngCilelesGunung KencanaCurug bitungCibadakWarunggunungLebak GedongSajiraCikulurMajaCimargaCirintenMuncangLw 80.32

PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN LEBAKZONA INDUSTRICiteras, 2000 HaZONA PERUMAHAN KOTAKEKERABATAN MAJADAM KARIANKAWASAN CAGAR BUDAYABADUYTAMAN NASIONAL (TNGHS)KAWASAN AGROPOLITANKAWASAN INDUSTRI SEMENBORAL

Peta Perluasan TNGH-S Luas TNGH-S sebelum perluasan: 16.380,00 Ha (3 Kec. dan 13 desa) Luas TNGH-S setelah perluasan: 42.925,15 Ha (10 kec. dan 44 desa) Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan TNGH-S :Leuwidamar, Muncang, Sobang, Cipanas, Lebakgedong, Cigemblong,Panggarangan, Cibeber, Sajira dan BayahDs. Pasirhaur, Girilaya,Luhurjaya, Cipanas,Giriharja, JayapuraDs. Banjaririgasi, Banjarsari,Ciladaeun, Lebakgedong,Lebaksangka & LebaksituDs. MarayaDs. Majasari, Sindanglaya,Sobang, Citujah, Hariang,Sukamaju, Cilebang, Sukajaya,Cirompang, SukaresmiDs. Pasir Nangka,Leuwicoo,Karangcombong &CikarangDs. WangunjayaDs. KanekesDs. Jatake, GunungGedeDs. CisurenKec. bayahDs. Kujangsari, Situmulya,Hegarmanah, Sinargalih,Cisungsang, Citorek Selatan,Citorek Barat,Citorek Timur, Citorek Tengah,Kujangjaya, GunungWangun,Sukamulya,Cihambali

Kondisi Eksisting (1)Permukiman, Fasos dan Fasum di Wilayah TNGHS dengan rencana perluasan

Kondisi Eksisting 111SinargalihGunung baliSukamulyaCitorek selatanCitorek baratCitorek TimurCitorek TengahKujangjayaJatakeGunung GedeBlok CirotanCisurenWangun JayaKanekesDesa gSukamajuCitujahMajasariSukaresmi11123Blok Gunung CipanasDESA1 Pasir Haur2 Giriharja3 Girilaya4 Luhurjaya5 CipanasXLebakgedong1 Banjaririgasi2 Banjarsari3 Ciladeun4 Lebakgedong5 Lebaksangka6 Lebaksitu4 CikarangJumlah Kecamatan / Desa yang Masuk Wilayah TNGHS10 Kecamatan (44 Desa)

Kondisi Eksisting (3)JUMLAH PENDUDUK YANG TERKENA DAMPAK PERLUASAN *VSajiraVIKKPendk.SaranaKesehatan(unit)Industri ahJUMLAH TOTAL* Tidak ada pemukiman

Kondisi Eksisting (4)JUMLAH SARANA PENDIDIKAN YANG TERKENA DAMPAK PERLUASAN TNGHSNOKECAMATANICibeberIISARANA g21411945IXLeuwi Damar-----XBayah-----11521535176JUMLAH TOTAL

Kondisi Eksisting (5)JUMLAH SARANA KEAGAMAAN YANG TERKENA DAMPAK PERLUASAN TNGHSSARANA anas36--36VIIILebakgedong17302774IXLeuwi Damar----XBayah----2136534312JUMLAH TOTAL

Kondisi Eksisting (6)JUMLAH LAHAN GARAPAN YANG TERKENA DAMPAK PERLUASAN TNGHSLAHAN GARAPAN IXLeuwi 6JUMLAH TOTAL

Kondisi Eksisting (7)LUAS LAHAN POTENSI WKP PANAS BUMI GUNUNG ENDUT YANGTERKENA DAMPAK PERLUASAN TNGHS Potensi Wilayah Konsesi Pertambangan (WKP) Panas Bumi(Geothermal) 80 Mega Watt di Kawasan Gunung Endut seluas 25.670Ha dan yang terkena dampak perluasan 9.643 Ha. Luas lahan WKP Panas Bumi Gunung Endut Kabupaten Lebakditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Energi SumberDaya Mineral (ESDM) RI Nomor : 1154K/30/MEM/2011

TINJAUAN HUKUM SK MENHUT 175/2003Kepmenhut No. 419/Kpts-II/1999tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi JawaBarat seluas 1.045.071 Ha, termasuk di dalamnya TNGH seluas40.000 HaSK Menhut no. 175/Kpts-II/2003 (JUNI):tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimundan Perubahan Fungsi Kawasan Lindung, Hutan Produksi tetap,Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimundan Kelompok Hutan Gunung Salak seluas 113.357 Ha diProvinsi Jawa Barat dan Banten menjadi Taman NasionalGunung Halimun-Salak (TNGHS)SK Menhut no. 195/Kpts-II/2003 (JULI) :tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi JawaBarat : .” menyatakan bahwa Keputusan Menteri KehutananNomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tetap berlakuuntuk penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Banten(DIKTUM KETUJUH).Luas TNGH di Kab. Lebak 16.380 HaLuas TNGHS diKab. Lebak 42.925 Ha

TINJAUAN HUKUM SK MENHUT 175/2003HAL YANG MENGGUGURKAN SK MENHUT 175/2003HAL YANG MELEMAHKAN Tergugurkan dengan terbitnya SK Menhut No.195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutandi Wilayah Provinsi Jawa Barat sebulan kemudian (Juli2003). Belum melakukan penataan batas danpemetaan sebagaimana diamanatkan dlm SKtersebut dan Pasal 15 UU 41/1999 tentangKehutanan, dimana untuk pengukuhan kawasanhutan harus melalui tahapan sbb : SK Menhut No. 195 tersebut secara materiil MERALATSUBSTANSI Keputusan Menhut No. 175 yang manapada Diktum ketujuh pada SK Menhut No. 195menyatakan bahwa Keputusan Menteri KehutananNomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tetapberlaku untuk penunjukan kawasan hutan di wilayahProvinsi Banten. Sesuai dengan azas bahwa “hukum yang barumengenyampingkan hukum yang lama dalam materiyang sama”. Berdasarkan Azas ini bahwa yang berlakuadalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor195/Kpts-II/2003.1.2.3.4.Penunjukan kawasan hutanPenataan batas kawasan hutanPemetaan kawasan hutanPenetapan kawasan hutan Belum menyelesaikan permasalahan yang adadi areal perluasan; Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(RTRWN) masih menggunakan istilah lamayaitu TNGH bukan TNGH-S.

UPAYA DAN LANGKAH STRATEGISTANGGALPERIHAL17 Maret 2004Surat Bupati Lebak No. 522.11/195-Ekon/2004 perihal Perluasan TNGHS, yang isinyaagar Menteri Kehutanan meninjau ulang Kepmenhut 175/Kpts-II/200319 Agustus 2006Surat Bupati Lebak No. 522.52/Huk-159/2006 perihal Tanggapan atas PerluasanTNGHS28 Februari 2007 Keputusan Bupati Lebak No. 522/Kep.115-Hutbun/2007 tentang PembentukanPanitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Lebak16 Januari 2008Surat Bupati Lebak No.050/02-Bapp/2008 perihal Usulan Pengurangan RencanaPerluasan TNGHS13 Februari 2008 Surat Bupati Lebak No. 050/10-Bapp/2008 perihal Permohonan Dukungan RencanaPerluasan TNGHS kepada Komisi IV DPR RI5 Mei 2008Surat Bupati Lebak No. 050/22-Bapp/2008Kepmenhut 175/Kpts-II/2003perihal Tindak Lanjut Harmonisasi20 Mei 2011Surat Bupati Lebak No. 522/447-Hutbun/2011175/Kpts-II/200315 Mei 2012Surat Bupati Lebak No. 522/992-Hutbun/2012 perihal Usulan Revisi SK Menhut175/Kpts-II/2003perihal Peninjauan SK Menhut

PEMBAHASAN DENGAN DPR – RITANGGALPERIHAL6 Maret 2008Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirjen PHKA dan Kepala Baplan Dephut . Acara:Membahas sengketa kawasan konservasi TNGHS LebakKesimpulan :1. Komisi IV DPR-RI membentuk tim untuk melakukan kunjungan lapangan dan pendalamanbersama Departemen Kehutanan, Perum Perhutani, Pemda Provinsi Banten, dan PemdaKabupaten Lebak untuk melihat dan mendengar aspirasi yang ada di lapangan untuk kemudianmenjadi dasar percepatan penyelesaian masalah Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak.2. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Departemen Kehutanan RI untuk melakukan telaahhukum untuk merevisi Kemenhut Nomor : 175/Ktps-II/2003 tentang penunjukan KawasanTaman Nasional Gunung Halimun dan perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung, HutanProduksi Tetap dan kelompok Hutan Gunung Salak seluas 113.357 Ha di Provinsi Jawa Baratdan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, selambatnya 2 (dua)bulan sejak RDP tanggal 6 Maret 2008.3. Apabila Kepmenhut Nomor : 175/Ktps-II/2003 tidak memungkinkan dilakukan revisi, makaKomisi IV DPR-RI merekomendasikan agar ditempuh dengan cara alih fungsi sesuai denganPasal 19 UU Nomor : 41 Tahun 1999

PEMBAHASAN DENGAN DPR – RITANGGALPERIHAL14 – 15 Maret Kunjungan Lapangan Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Lebak20088 April 2008Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan RIKesimpulan :bahwa Komisi IV meminta kepada Departemen KehutananRI untuk segera melakukan harmonisasi Kepmenhut175/Kpts-II/2003 dengan Kepmenhut 195/Kpts-II/2003 danmemperhatikan hasil kunjungan tim Komisi IV DPR RI keKabupaten Lebak Provinsi Banten kaitannya dengan usulanBupati Lebak untuk pengurangan rencana perluasan TNGHS

POSISI KASEPUHAN DALAM USULANREVISI SK MENHUT No. 175/KPTS-II/2003 Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang PerlindunganHak Ulayat Masyarakat Adat Baduy (luas 5.101 ha). Kasepuhan merupakan salah satu aset budaya Nasional yangtelah dikukuhkan keberadaannya oleh Pemerintah. Kasepuhan sebagai salah satu stakeholder yang turut berperandalam pembangunan kewilayahan. Sebagian besar wilayah Kasepuhan berada dalam kawasanTNGHS. Kasepuhan turut berperan aktif dalam tata ruang wilayahKabupaten Lebak.23

Pola Ruang dan LuasannyaRencana Pemanfaatan RuangKawasan Lindung :- Kawasan yang memberikan perlindunganpada kawasan bawahannya- Kawasan perlindungan setempat- Kawasan Suaka alam & cagar budaya- Kawasan Rawan BecanaKawasan Budidaya :- Pertanian- Non PertanianLuas (Ha)Prosentase(Thdp Luas TotalKab. ,060,43207.246153.48553.76168,0750,4117,6624

Pola Ruang dan LuasannyaRENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN LEBAKRencana Pemanfaatan RuangKawasan Pertanian- Pertanian Lahan Basah (Padi sawah,perikanan darat- Pertanian Lahan Kering (Tanaman PanganLahan Kering; Tanaman Keras Tahuan &PeternakanKawasan Non Pertanian- Kawasan Permukiman- Kawasan Industri- Kawasan PariwisataLuas(Ha)Prosentase(Thdp Luas TotalKab. 646.2713.0404.45015,201,001,4625

KESIMPULAN (1) Pemerintah Kabupaten Lebak tetap pada pendirian agar dilakukan RevisiSK Menhut No. 175/Menhut-II/2003; Sistem Zonasi Pada Kawasan TNGHS bisa dilakukan dengan ketentuan :1. SK Menhut No. 175/Menhut-II/2003 telah direvisi sesuai dengan aspirasi masyarakatKabupaten Lebak dari Luasan 42.295,15 Ha menjadi 17.183,15 Ha;2. Sistem Zonasi menguntungkan bagi PARA PIHAK dan dalam pelaksanaannya sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah Kasepuhan yang ada Penentuan tata batas secara riil di lapangandengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar tamannasional; Mengeluarkan wilayah Kasepuhan, lahan permukiman, fasilitas umum,fasilitas sosial, lahan garapan dan peruntukan lainnya dari kawasan TNGHSyang diperluas berdasarkan SK Menhut no. 175/Kpts-II/2003.

KESIMPULAN (2) Masyarakat mengharapkan adanya kepastian status hukum tanahdengan penataan batas yang jelas; Perlu adanya peninjauan kembali SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003tentang Perluasan TNGHS; Lebak adalah salah satu contoh Daerah Tertinggal yang memilikikawasan hutan. Oleh karena itu perlu penetapan MEKANISMEKOMPENSASI bagi Daerah Tertinggal yang memiliki kawasan hutanatau perairan sehingga perlindungan hutan bisa terjaga dan di lainpihak sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan terjamin.

2. Kondisi Umum Kabupaten Lebak 3. Penataan Ruang Kab. Lebak 4. Posisi Kasepuhan dalam Revisi SK Menhut 175/2003 dan RTRW Kab. Lebak 5. Tinjauan Hukum ttg SK Menhut 175/2003 6. Upaya /langkah Strategis yang Telah dilakukan 7. Rekomendasi dan bahan diskusi