fdokumen.id

xii Penguatan Sistem Pelayanan KesehatanKajian Sektor Kesehatan xiiiDaftar SingkatanANCAntenatalASIAir Susu IbuASPAKAplikasi Sarana dan Prasarana Alat KesehatanBKPMBadan Koordinasi Penanaman ModalBLUDBadan Layanan Umum DaerahBMHPBahan Medis Habis PakaiBOKBiaya Operasional KesehatanBPJS-KBadan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanCDRCrude Death RateCPRContraceptive Prevalence RateDAK NFDana Alokasi Khusus Non FisikDNIDaftar Negatif InvestasiDPTDifteri, Pertusis, dan TetanusDTPKDaerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan TerluarDTPKDaerah Tertinggal, Kepulauan, dan TerpencilEPHFEssential Public Health FunctionsFasyankesFasilitas Pelayanan KesehatanFornasFormularium NasionalGermasGerakan Masyarakat Hidup SehatGF ATMGlobal Fund AIDS, TB, MalariaIHISIntegrated Health Information SystemJKNJaminan Kesehatan NasionalJKN-KISJaminan Kesehatan Nasional Keluarga Indonesia SehatJMDJuru Malaria DesaKARSKomisi Akreditasi Rumah sakitKBKeluarga BerencanaKBKKapitasi Berbasis KomitmenKBPUKerjasama Pemerintah dengan Badan UsahaKIAKesehatan Ibu Dan AnakKKIKonsil Kedokteran IndonesiaKTIKawasan Timur IndonesiaLTDLembaga Teknis DaerahMBSMass Blood SurveyMEAMasyarakat Ekonomi AseanNSNusantara SehatNSPKNorma, Standar, Prosedur, KegiatanOAMObat Anti MalariaPemdaPemerintah DaerahPHCPrimary Health CarePIS-PKProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaPPPeraturan PemerintahPPK-BLUDPola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DaerahPTMPenyakit Tidak MenularRITLRawat Inap Tingkat LanjutanRITPRawat Inap Tingkat PertamaRJTLRawat Jalan Tingkat LanjutanRJTPRawat Jalan Tingkat PertamaRKORencana Kebutuhan ObatRSRumah SakitRSDRumah Sakit Daerah (RSD)RSUDRumah Sakit Umum DaerahSDGSustainable Development GoalsSDMSumber Daya ManusiaSIKSistem Informasi KesehatanSIKDASistem Informasi Kesehatan DaerahSIKNASSistem Informasi Kesehatan NasionalSIMDASistem Informasi DaerahSIMPUSSistem Informasi PuskesmasSIMRSSistem Informasi Rumah SakitSIPSistem Informasi PuskesmasSJSNSistem Jaminan Kesehatan NasionalSKNSistem Kesehatan NasionalSKPDSatuan Kerja Perangkat DaerahSPMStandar Pelayanan MinimalTB TuberkulosisTIKTeknologi Informasi Dan KomunikasiTPTugas PembantuanTTTempat TidurUHCUniversal Health CoverageUKBMUpaya Kesehatan Berbasis MasyarakatUKMUpaya Kesehatan MasyarakatUKPUpaya Kesehatan PeroranganUKSUsaha Kesehatan SekolahUPTUnit Pelaksana TeknisUPTDUnit Pelaksana Teknis Dinas DaerahUSAIDUnited States Agency for International DevelopmentUU Undang-UndangWajib Kerja Dokter SpesialisWKDS

xiv Sumber Daya Manusia KesehatanKajian Sektor Kesehatan xvRingkasan Eksekutif1. Analisis Situasi1.1. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)Program UKBM masih menghadapi kendala dalam percepatannya salah satunya karenapembinaan dari puskesmas rendah. Salah satu jenis UKBM yang telah lama dikembangkandan mengakar di masyarakat adalah posyandu, namun kurang mendapat pembinaan seriusdari puskesmas. Meskipun dalam delapan tahun terakhir jumlah posyandu yang dilaporkanmeningkat 9 persen, dari 266 ribu (2009) menjadi 294 ribu (2017), namun hanya kurang lebih50 persen posyandu yang masih aktif1 melakukan kegiatannya sampai saat ini (Kemenkes,2018). Demikian pula, jumlah kader juga meningkat dari 58 ribu orang (2009) menjadi 569 ribuorang di 2014.1.2. Situasi Pelayanan Kesehatan DasarKetersediaan dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum merata antardaerah meskipun jumlah fasyankes yang dibangun setiap tahunnya mengalami peningkatanbaik oleh pemerintah maupun swasta. Sementara itu, ketersediaan SDM kesehatan puskesmasmasih belum mencukupi dan standar jenis petugas minimal puskesmas masih belumterpenuhi. Ketersediaan SDM kesehatan terbatas salah satunya karena kebijakan moratoriumtenaga kesehatan. Selain itu, ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas masih belummencukupi yang mengakibatkan pasien tidak bisa diobati secara cepat sehingga berpotensiterjadinya epidemi penyakit. Demikian pula, ketersediaan sarana & prasarana penunjang yangmasih bervariasi antar fasyankes. Sedangkan alat Kesehatan masih belum terpenuhi secaralengkap di fasyankes primer. Semua hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas dan mutulayanan.Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, Indonesia melakukanpercepatan pembangunan pada daerah tertinggal, kepulauan, dan terpencil (DTPK). Intervensikhusus telah dilakukan melalui berbagai program seperti Nusantara Sehat dan WKDS untukmengisi SDM kesehatan. Sedangkan DAK-Afirmasi dilakukan untuk pembangunan infrastrukturpuskesmas dan rumah sakit.Untuk menjaga mutu kualitas layanan, dilakukan akreditasi dan kredensialing di fasyankesprimer. Saat ini puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi puskesmas belum mencapai50 persen dan hanya 5 persen puskesmas yang mencapai status akreditasi paripurna. Inimengindikasikan bahwa kualitas puskesmas masih jauh dari harapan ideal. Kredensialingpada fasyankes primer juga masih banyak yang belum memenuhi standar, karena salah satusyaratnya akreditasi. Kredensialing memainkan peran kunci untuk menentukkan jumlah dansebaran fasyankes yang akan bekerjasama dengan BPJS agar lebih merata. Posisi fasyankesprimer amat penting sebagai gatekeeper, karena merupakan kontak pertama kasus denganlayanan tenaga profesional kesehatan.1Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA:ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupanmasing-masing minimal 50 persen dan melakukan kegiatan tambahan.Dukungan dana BOK cenderung meningkat setiap tahunnya namun realisasinya cenderungturun dari tahun 2013. Salah satu kendala teknis adalah keterlambatan penerbitan petunjukteknis. Puskesmas sering lebih terkonsentrasi pada pemanfaatan dana kapitasi dibandingkananggaran BOK.Dalam upaya mendorong pengelolaan keuangan yang mandiri, maka puskesmas didorongberbentuk PPK-BLUD. Namun, dalam implementasinya PPK-BLUD belum dapat dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, pola pengelolaan keuangan (PPK-BLUD)belum mencerminkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai konsep BLUD. Kedua,puskesmas belum mampu mengatasi kendala utama yang terkait pada kesiapan BLUD yaitumasalah sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan.1.3. Sistem Pelayanan RujukanSistem rujukan menganut sistem berjenjang dari layanan primer ke layanan sekunder dantersier dan dalam kondisi gawat darurat bisa langsung ke jenjang layanan tertinggi. Rumahsakit rujukan provinsi menjadi pengampu bagi 4 rumah sakit regional di setiap provinsi. Saatini ada sekitar 110 rumah sakit rujukan regional, 20 rumah sakit rujukan provinsi, dan 14 rumahsakit rujukan pusat. Sistem rujukan saat ini belum berjalan optimal karena keterbatasan saranaprasarana, kompetensi SDMK bervariasi, ketimpangan jumlah, mutu layanan belum standar,dan akses ke layanan.Kondisi sarana dan prasarana pada rumah sakit rujukan lebih baik dibandingkan rumahsakit non-rujukan. Pada rujukan horizontal sebagian besar rumah sakit dengan kelas tertentudiarahkan ke rumah sakit dengan kritera kelas yang sama. Sedangkan pada rujukan vertikal,klinik swasta mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien dibandingkan puskesmasyang ditunjukkan oleh angka rujukan yang lebih rendah. Rujukan dari semua jenis fasyanesprimer cenderung diarahkan kepada rumah sakit kelas C/D dan kelas B.Sementara itu sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi masih terkendala geografis,jarak, transportasi, dan pendanaan. Pada pertengahan tahun 2018, BPJS Kesehatan melakukanujicoba sistem rujukan online berbasis kompetensi untuk memperbaiki sistem rujukan.Program rujuk balik masih perlu perbaikan dalam manajemen pengelolaan program dan perluperbaikan cara komunikasi antara fasyankes primer dan fasyankes tingkat lanjut. BPJS jugamembuat program rujuk balik untuk program Prolanis yang bertujuan mendorong pesertapenyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal.1.4. Kondisi Layanan Tingkat Sekunder dan TersierJumlah dan distribusi fasyankes sekunder dan tersier terus meningkat. Pertumbuhan rumahsakit yang paling besar ada di Pulau Jawa, sedangkan yang tidak banyak bertumbuh di wilayahIndonesia tengah (Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara) dan timur (NTT, Maluku, Malut, PapuaBarat, Papua). Pertumbuhan rumah sakit khusus swasta lebih tinggi dibandingkan rumah sakitpemerintah, namun jumlah tempat tidur di rumah sakit pemerintah lebih tinggi. Jumlah rasiotempat tidur terhadap 1.000 penduduk di Indonesia telah memadai namun di tingkat provinsimasih ada delapan provinsi dengan rasio tempat tidur yang masih belum mencapai rasioideal. Pada periode 2014-2017, utilisasi rawat jalan meningkat hampir 3 kali lipat dan rawatinap 2 kali lipat. Tren kenaikan utilisasi diperkirakan akan terus berlanjut. Untuk itu, diperlukan

Kajian Sektor Kesehatan xviixvi Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatanpenambahan jumlah dan distribusi rumah sakit baru. Selain itu, dari aspek sarana prasaranapengelolaan limbah medis mayoritas rumah sakit yang sesuai standar masih rendah. TotalSDM kesehatan di rumah sakit pada tahun 2017 adalah 665.826 orang yang terdiri dari 69%tenaga kesehatan dan 31% tenaga penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan terbanyak adalahperawat, sedangkan di antara dokter spesialis yang terbanyak adalah dokter spesialis obstetridan ginekologi. Utilisasi layanan di tingkat rumah sakit cenderung meningkat setiap tahunnyapada semua tingkat layanan.Jumlah rumah sakit yang telah tergabung dengan JKN sekitar 86%, dengan kepesertaan rumahsakit swasta sebesar 62%. Pendapatan rata-rata tahunan dan kisaran rata-rata pengeluaranpada rumas sakit yang dikontrak BPJSK lebih tinggi. Komposisi total pendapatan bergesersecara signifikan dari pembayaran langsung (out-of-pocket) ke asuransi di rumah sakit yangdikontrak BPJS. Sementara itu, proporsi pengeluaran biaya farmasi menurun di rumah sakityang dikontrak BPJS-K yang disebabkan tingkat penggunaan obat generik. Secara umum,keuntungan terus meningkat sejak 2011 untuk rumah sakit yang dikontrak BPJS-K, sementararumah sakit yang belum dikontrak BPJS-K mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.Pertumbuhan jumlah RS swasta lebih tinggi dibandingkan RS pemerintah dan terkonsentrasidi Pulau Jawa. Sementara itu, di wilayah Indonesia Timur justru cenderung menurunpertumbuhannya. Jumlah rumah sakit yang dimiliki oleh organisasi not profit semakinberkurang.Jumlah rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD belum terlalu banyak. Berdasarkan hasilevalusi, rumah sakit yang berstatus PPK-BLUD ternyata belum sepenuhnya sesuai standarPermendagri 61/2007. Ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan PPK-BLUD, yaitu faktorinternal karena SOP keuangan masih terlalu rigid sehingga RSUD belum bisa sepenuhnyamemanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD. Faktor eksternal karena SIMDAbelum bisa memfasilitasi kebutuhan perencanaan BLUD (RBA) dan Peraturan Kepala Daerahyang masih rigid khususnya dalam masalah jenjang nilai pengadaan.1.5. Tata kelola Dinas Kesehatan dan FasyankesTata kelola perangkat daerah bidang kesehatan di lingkungan pemerintah daerah masih perludisinkronkan karena belum selarasnya UU pemerintah daerah dan UU rumah sakit. BerdasarkanUU pemerintah daerah, Rumah Sakit Daerah yang semula sebagai sebuah lembaga di bawahBupati/Walikota langsung berubah menjadi sebuah unit di bawah Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota. Sedangkan menurut UU Rumah Sakit, kedudukan Rumah Sakit Daerah(RSD) adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dipimpin oleh seorang direktur danbertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.1.6 . Teknologi Informasi di Layanan KesehatanSistem informasi kesehatan saat ini masih fragmented dengan berbagai aplikasi dari tiap unit/program, seperti Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), SIMPUS untuk puskesmasdan SIMRS untuk rumah sakit. Keberagaman sistem informasi tersebut memerlukan interoperabilitas antar-sistem. Ke depan akan semakin berkembang pelayanan kesehatan berbasisteknologi digital yang mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari “Fasyankes Sentris”menuju ke “Pasien Sentris”, dan lebih mendekatkan ke masyarakat. Telemedicine yang telahberkembang pesat di berbagai daerah, seperti di DI Yogyakarta dan Makassar memerlukanregulasi lebih lanjut seperti pemberian lisensi, akreditasi, privasi dan kerahasiaan catatan mediselektornik pasien, SOP, tanggung gugat bila terjadi malpraktek, dan kewenangan yurisdiksi.2. Tantangan dan Isu Strategi2.1. TantanganTransisi epidemiologi dan transisi demografi menuntut pelayanan kesehatan yang lebihkomprehensif. Transisi demografi dan transisi epidemiologi ditambah perkembanganekonomi mengakibatkan Indonesia menghadapi tiga beban ganda. Pertama, Indonesia masihmenghadapi tingginya angka kesakitan penyakit menular, seperti TB, DBD, Diare, malaria,dsb. Beban kedua, meningkatnya angka kematian penyakit tidak menular seperti, hipertensi,diabetes mellitus, cardiovaskuler, dan kanker. Beban ketiga, munculnya penyakit baru (newemerging disease), seperti HIV/AIDS, SAR, Avian Influenza, H1N1. Penyakit ini disebabkan olehvirus lama yang bermutasi sehingga tubuh manusia tidak mengenalinya dengan cepat.Pertumbuhan penduduk menuntut penambahan fasyankes. Jumlah penduduk Indonesiasemakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akanterus meningkat dari 238 juta orang di tahun 2010 menjadi 305 juta orang di tahun 2035(BPS, 2010). Dengan semakin meningkatnya populasi penduduk maka diperlukan tambahanfasilitas pelayanan kesehatan dan penguatan JKN untuk mendorong masyarakat lebih sadarkesehatan.Tuntutan dari komitmen global terkait SDGs. Dalam rangka mencapai target SDGs, maka perludukungan dan komitmen pemerintah yang kuat untuk pemenuhan infrastruktur kesehatandan sumber daya kesehatan yang cukup dan berkualitas agar mencapai target SDGs yangdisepakati.Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mendorong investasi kesehatan asing semakin meningkat.Pada tahun 2015 telah dibentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang dikenal denganMasyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA merupakan kesepakatan negara-negara anggotaASEAN dalam membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di mana terdapat aliran bebasbarang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Akibatdari Masyarakat Ekonomi ASEAN, Industri Kesehatan termasuk indutri farmasi akan berhadapanlangsung untuk bersaing dengan Industri Kesehatan dan Farmasi dari negara lain yang bebasmasuk ke dalam negeri. Di era MEA, arus uang masuk ke Indonesia meningkat lima kali lipat,dari US 3,9 miliar pada 2016 menjadi US 23,1 miliar di tahun 2017. Sementara itu, investasiASEAN ke Indonesia naik 20 persen menjadi US 11,9 miliar pada tahun 2017 (Asean, 2018).Investor asing makin gencar membidik peluang investasi di sektor industri rumah sakit. Minatinvestor asing ke industri rumah sakit meningkat pesat sejak 2016. Dalam DNI sebelumnya,investasi asing di rumah sakit dibatasi untuk rumah sakit spesialis, tetapi saat ini diperbolehkanberinvestasi di rumah sakit umum.Desentralisasi: masih perlu keseriusan dalam penyelesaian turunan regulasi dan aturanmainnya. Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 bagianyaitu urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Bidang kesehatantermasuk urusan konkuren yang bersifat wajib, dan termasuk pelayanan dasar. Kewenanganpemerintah pusat ada 2 amanah yang harus dibuat dan ditetapkan yaitu Norma, Standar,Prosedur, Kegiatan (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kedua amanah tersebutbelum dituntaskan semua.

Kajian Sektor Kesehatan xixxviii Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan2.2. Isu StrategisRendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam UKBM. Indikasi ini terlihat dari makinberkurangnya jumlah posyandu aktif dan kader kesehatan dari tahun ke tahun. Akibat daripenurunan tersebut menyebabkan kegiatan penjangkauan luar gedung puskesmas menjaditidak optimal sehingga menyebabkan kinerja program UKM menurun.Menurunnya program UKS yang berbasiskan sekolah. Ujung tombak upaya penangananprogram kesehatan di sekolah dilakukan oleh puskesmas dikenal dengan istilah upayakesehatan sekolah (UKS). Aktivitas UKS sebagai instrumen dalam edukasi hidup sehat sejakdini dan penjaringan kesehatan siswa sekolah saat ini cenderung menurun intensitasnya.Keterlibatan lintas KL belum optimal sehingga aktivitas UKS cenderung menunggu dari sektorkesehatan serta melalui puskesmas di setiap wilayahnya. Optimalisasi UKS diyakini dapatmenjadi sarana dalam peningkatan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan hidup sehattermasuk sektor pendidikan yang menjadi sasaran intervensinya.Menurunnya leadership Puskesmas tentang peran dan tanggungjawab Puskesmas sebagaipembina wilayah di tingkat kecamatan. Salah satu peran puskesmas adalah sebagai pembinakesehatan wilayah. Peran pembinaan oleh puskesmas masih terkendala pada jumlah posyandudan kader aktif hyang menurun. Di sisi lain, banyak puskesmas lebih memperhatikan UpayaKesehatan Perorangan (UKP) sehingga program UKM terpinggirkan dan cenderung menjadiklinik pengobatan.Supply side readiness dalam fasyankes primer, sekunder, tersier masih tidak merata antarwilayah. Walaupun terjadi kenaikan jumlah fasyankes setiap tahunnya namun ketidakcukupanjumlah dan distribusi fasyankes yang tidak merata masih terjadi. Ketidaksiapan sisi suplaimengakibatkan terjadinya ketimpangan akses pelayanan kesehatan antara daerah perkotaandan pedesaan, serta DTPK.Pertumbuhan faskes belum diiringi peningkatan SDM yang berimplikasi terhadap kualitaspelayanan. Pemerintah berupaya menambah jumlah fasyankes setiap tahun dengan melibatkanperan swasta namun belum diiringi dengan peningkatan jumlah SDM kesehatan. Salah satunyakarena ada aturan moratorium tenaga kesehatan dan produksi tenaga kesehatan. Selain SDMkesehatan yang masih kurang, maldistribusi tenaga kesehatan juga menjadi tantangan dengansemakin meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di perkotaan.Sistem rujukan perlu diperkuat. Sistem rujukan belum berjalan optimal, karena 1) fasyankesprimer banyak merujuk ke fasyankes sekunder dan tersier karena ketidakmampuan melakukanpenanganan pada 144 kasus; 2) Ketidaktahuan masyarakat sehingga memaksa fasyakes primeruntuk merujuk ke fasyankes yang lebih tinggi; 3) Ketidaktahuan kapasitas antar fasyankesmenyebabkan seringkali antar mereka saling merujuk. Upaya penguatan fasyankes dilakukansecara berjenjang dengan mengembangkan konsep tata kelola rujukan regionalisasi. Namundemikian, isu kualitas antar fasyankes dan distribusi fasyankes yang tidak merata menyebabkansistem rujukan yang telah dibangun belum berjalan optimal.Kualitas layanan fasyankes perlu ditingkatkan. Kualitas layanan dapat diukur dengan beberapaperpektif, yaitu pasien dan provider. Dari sisi pasien dapat dilihat pada tingkat kepuasan pasien,sedangkan dari sisi provider dapat dilihat dari kualitas dan kapasitas SDM kesehatan, sarana& prasarana, ketersediaan obat dan vaksin, dan sebagainya. Tingkat kepuasan pasien yangtelah mengakses layanan kesehatan pada pasien BPJS masih belum mencapai target. Darisisi provider, beberapa hal yang masih menjadi tantangan adalah: 1) belum semua fasyankesprimer dan lanjut dapat terpenuhi sarana dan prasarana penunjangnya untuk kelancarananpelayanan dan operasional kegiatan; 2) distribusi dan kesiapan fasyankes primer tidak merataantar wilayah, terutama daerah di pedesaan dan DTPK; 3) ketidakcukupan jumlah obat karenaketidakmampuan dalam perencanaan dan manajemen pengelolaan obat, serta kekurangantenaga farmasi.3. Arah Kebijakan dan StrategiArah kebijakan upaya pelayanan kesehatan adalah penguatan program UKBM melaluipenjangkauan, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus percepatan supply sidereadiness yang diiringi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kesehatanserta memperkuat sistem rujukan dan kualitas layanan kesehatan dengan memanfaatkanteknologi digital. Secara strategis dapat dituangkan dalam 3 program besar dengan beberapaisu berikut ini:3.1. P

3.2.2. Menurunnya Program UKS yang Berbasiskan Sekolah/PAUD 47 3.2.3. . (2011-2016) 31 Gambar 14 Jumlah Rumah Sakit Khusus menurut Kepemilikan dari Tahun 2012 sampai 2017 32 . KArS Komisi Akreditasi Rumah sakit KB Keluarga Berencana KBK Kapitasi Berbasis Komitmen